Pertemuan Fungsionaris Proyek GLH-CM 2008-2010

Teman-teman CM yang baik…

Setelah sekitar 5 bulan kita persiapkan, termasuk mempersiapkan kesiagaan lembaga-lembaga donor yang akan berparisipasi mendukung, terhitung sejak tanggal 1 Desember 2007, Ciliwung Merdeka, kita semua secara bersama-sama akan segera mengawali kerja keras untuk sebuah proyek yang baru dan besar, yaitu Proyek GERAKAN LINGKUNGAN HIDUP BERBASIS KOMUNITAS DAN PEMBERDAYAAN EKONOMI DI RT 05, 06, 07, 08 RW 12 DAN RT 10 RW 03 KAMPUNG PULO, PERIODE 2008-2010 (GLH-CM 2008-2010), dengan 5 program yang saling berkaitan, melengkapi dan menunjang satu sama lain yaitu:

1. Program Pengolahan Sampah dan Lingkungan Hijau.

2. Program Rumah Sehat Ciliwung Merdeka

3. Program Posyandu: Peningkatan Gizi

4. Program Air Bersih

5. Program Pendidikan Lingkungan Hidup.

Perubahan Paradikma

Jelas untuk dapat mengerjakan tantangan kerja sebesar ini, kita bersama komunitas warga Bukit Duri dan Kampung Pulo, tidak hanya membutuhkan semangat baru, tapi juga perubahan paradigma, bahkan perubahan bentuk dan sifat kegiatan serta pendekatan baru yang cukup berbeda dengan yang sudah kita lakukan selama ini di Bukit Duri sekitar 7 tahun lebih.

Bagaimanapun juga, setelah perjalanan pendampingan, berproses selama 7 tahun lebih CM di Bukit Duri, akhirnya kita menjumpai wajah komunitas warga Bukit Duri sebagai komunitas warga yang cukup dikenal oleh masyarakat di sekitarnya, bahkan masyarakat di Jakarta. Komunitas warga Bukit Duri pada umumnya kini nampak cukup terbuka, komunikatif, partisipatif, terutama pada masa-masa tanggap daruratnya mampu mengekspresikan kekompakan dan spontanitas solidaritasnya yang tinggi, setidaknya bila dibandingkan dengan komunitas-komunitas warga di kampung-kampung sekitarnya. Setidaknya para peneliti yang pernah mempelajari masalah sosial-ekonomi komunitas sektor informal di Bukit Duri, termasuk meneliti masalah air, juga berdasarkan kesan para wartawan yang pernah live-in di Bukit Duri termasuk di kantong-kantong kaum miskin urban di Jabodetabek lainnya, komunitas Bukit Duri termasuk komunitas yang dianggap sudah cukup terorganisir dan terbuka, mau belajar, berkembang.

Namun juga merupakan sebuah fakta yang tak dapat kita ingkari, bahwa selama ini kerja kita di Bukit Duri ternyata cenderung lebih banyak bersifat tanggap-darurat (banjir, kebakaran, ancaman penggusuran di Bukit Duri sendiri, termasuk memberikan bantuan darurat kemanusiaan korban banjir dan tanah longsor di Sukabumi, korban konflik etnis dari Sampit Kalimantan Timur yang terpaksa hijrah pulang Madura, korban gempa-tsunami di Aceh, atau korban banjir dan tanah longsor di Jember) dan eventual (terlibat dalam peringatan atau perayaan seperti 17 Agustusan, Pesta/Pasar Rakyat, Buka Puasa Bersama, atau tim musik/teater anak-anak berpartisipasi manggung di berbagai tempat, kesempatan dan acara, atau yang cukup besar adalah komunitas kerja CM dan anak-anak terlibat aktif dalam penyelenggaraan Festival Budaya Anak pinggiran Jabodetabek).

Kalau toh kita mendampingi aktivitas-aktivitas yang bersifat rutin, berjangka-panjang dan sustainable (berkesinambungan) seperti pendampingan kelompok belajar anak-anak dan remaja (Divisi Arena Pendidikan Budaya CM), kegiatan pelayanan kesehatan (Divisi Swadaya Kesehatan/Mobile Clinic CM) dan kegiatan ekonomi (Divisi Ekonomi CM) dan Koperasi Swadaya Ibu-ibu Ciliwung (Divisi Koperasi CM), termasuk kegiatan pengorganisasian dan jaringan seperti pendampingan pertemuan-pertemuan/forum-forum warga, atau pendampingan PAWANG (Divisi Pengorganisasian dan Jaringan CM), pada umumnya kegiatan-kegiatan itu berjalan tersendat-sendat, kurang darah bahkan sering macet dan kehilangan arah di jalan. Mengapa?

Sebagai komunitas kerja, dalam beberapa tahun terakhir ini, kita juga cenderung gampang salah komunikasi ( miss-communication). Kerja kita masih cenderung gampang fragmented (terpecah), karena kurang fokus, terlalu mudah berubah arah, terlalu banyak yang mau kita kerjakan (terlalu ambisius), kurang tekun/konsisten dalam proses pendampingan. Selama ini kita masih cenderung terlalu cair dan hanyut dalam mengikuti proses-proses sosial-ekonomi alamiah, survival system dalam masyarakat Bukit Duri yang kita dampingi. Kita kurang taat asas dan disiplin dalam mengikuti sistem yang sudah kita sepakati bersama. Kita cenderung terlalu lambat dalam mengikuri irama hidup warga yang de facto penuh ketidakpastian, kegamangan dan keterceraian (fragmentation) bahkan keterancaman karena ketiadaan perlindungan dan akses sosial, politik, ekonomi dan budaya terutama dari pihak pemerintah. Kita kurang berani mengajak warga bekerja dengan sistem program, bahkan sistem target. Kita kurang kreatif dalam membuat program-program konkret yang relevan berhubungan langsung dengan perikehidupan komunitas warga miskin urban Bukit Duri khususnya dan Jabodetabek pada umumnya, yang bersifat jangka panjang, berkesinambungan, dengan pendekatan yang komprehensif dan jelas dapat memberikan solusi alternatif bagi situasi kemiskinan, ketidakpastian, ketidakadilan dan keterasingan anak-anak, remaja serta warga Bukit Duri dan sekitarnya dari akses dari sumber-sumber daya secara sosial, politik, ekonomi dan budaya.

Solusi: Proyek Gerakan Lingkungan Hidup – Ciliwung Merdeka

Persoalan lingkungan hidup merupakan persoalan yang bersifat sistemik, kompleks, serta memiliki cakupan yang luas. Oleh sebab itu, materi atau isu yang diangkat dalam penyelenggaraan gerakan lingkungan hidup juga sangat beragam. Sesuai dengan kesepakatan nasional tentang Pembangunan Berkelanjutan yang ditetapkan dalam Indonesian Summit on Sustainable Development (ISSD) di Yogyakarta pada tanggal 21 Januari 2004, telah ditetapkan 3 (tiga) pilar pembangunan berkelanjutan yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan. Ketiga pilar tersebut merupakan satu kesatuan yang bersifat saling ketergantungan dan saling memperkuat. Adapun inti dari masing-masing pilar adalah:

1. Pilar Ekonomi: menekankan pada perubahan sistem ekonomi agar semakin ramah terhadap lingkungan hidup sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Isu atau materi yang berkaitan adalah:

a. Pola konsumsi dan produksi

b. Teknologi bersih

c. Pendanaan/pembiayaan

d. Kemitraan usaha

e. Pertanian

f. Kehutanan

g. Perikanan

h. Pertambangan

i. Industri

j. Perdagangan

2. Pilar Sosial : menekankan pada upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam upaya pelestarian lingkungan hidup. Isu atau materi yang berkaitan adalah:

a. Kemiskinan

b. Kesehatan

c. Pendidikan

d. Kearifan/Budaya Lokal

e. Masyarakat Desa

f. Masyarakat Perkotaan

g. Masayrakat Terasing/Terpencil

h. Kepemerintahan/Kelembagaan yang Baik

i. Hukum dan Pengawasan

3. Pilar Lingkungan : menekankan pada pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan yang berkelanjutan. Isu atau materi yang berkaitan adalah:

a. Pengelolaan sumberdaya air

b. Pengelolaan sumberdaya lahan

c. Pengelolaan sumberdaya udara

d. Pengelolaan sumberdaya laut dan pesisir

e. Energi dan sumberdaya mineral

f. Konservasi satwa/tumbuhan langka

g. Keanekaragaman hayati

h. Penataan ruang

Menyaksikan, memahami dan menyadari betapa komunitas miskin urban perkotaan warga Bukit Duri dan Kampung Pulo yang de facto sangat terbatas dalam pola konsumsi dan produksi, teknologi bersih (masalah sampah), swadaya kesehatan, sumberdaya lahan (penataan ruang), suberdaya air (bersih). Juga menyadari fakta sangat sedikit atau bahkan tiadanya tumbuhan/tanaman (lingkungan hijau), udara bersih dan sangat terbatasnya pendanaan/pembiayaan serta kurang/tiadanya jaminan perlindungan (hukum) dan bantuan fasilitasi dari pihak Pemprov DKI Jakarta, dan menyadari potensi kearifan lokal serta survival system warga Bukit Duri dan Kampung Pulo selama beberapa tahun terakhir, terutama dengan tumbuhnya kesadaran kritis (pendidikan) dan sikap solidaritas terutama di kalangan anak-anak, remaja dan kaum muda dan kaum perempuannya, setelah melakukan assasment (penyelidikan awal) yang sangat dibutuhkan dalam mengawali sebuah proyek kemanusiaan, serta melakukan persiapan-persiapan seperlunya, setelah menerima masukan dan pertimbangan dari berbagai macam pihak yang kompeten, saya berikhtiar mengusulkan kepada komunitas kerja CM dan warga Bukit Duri serta Kampung Pulo, untuk menyelenggarakan proyek GLH-CM 2008-2010, sebagai solusi alternatif, yang menurut hemat saya paling konkret, relevan, efektif, dan komprehensif.

Sistem Kerja Profesional

Untuk mewujudkan agar tujuan proyek Gerakan Lingkungan Hidup Ciliwung Merdeka 2008-2010 (GLH-CM 2008-2010) kita semua harus lebih sadar dan disiplin dalam menggunakan sebuah satuan sistem kerja yang professional. Maka selain pemahaman akan substansi, relevansi dan perkembangan masalah lingkungan hidup itu sendiri, juga tak kalah penting adalah pemahaman dan pengalaman akan konteks sosial komunitas-komunitas warga di Bukit Duri dan Kampung Pulo sejauh sudah dan sedang kita kenal dan libati selama ini.

Sistem kerja professional secara sederhana pada umumnya dapat kita mengerti sebagai ikhtiar pendayagunaan struktur organisasi, planning (perencanaan), programming (penyusunan dan revisi program), budgeting (penyusunan anggaran), pengaturan personalia, sistem kontrol (monitoring, reporting, pengaturan irama gerakan, sistem evaluasi dan pertanggungjawaban di dalam kerja bersama kita. Kita semua harus mampu menjamin bahwa pola kerja yang kita pilih secara sadar untuk mengerjakan proyek GLH-CM 2008-2010 ini sungguh lebih sistemik, efektif, konsisten, sinergis, otonom, transparan, sustainable (berkesinambungan) dan berjangka panjang.

Sudah pasti untuk dapat mengerjakan proyek besar ini CM harus lebih mempunyai indikator dan tolok ukur obyektif yang sahih untuk menilai mutu gerakan kerja kemanusiaan kita. Kita perlu kepastian, bagaimana para koordinator dapat lebih tekun hadir untuk melakukan monitoring, facilitating, controlling dan supporting terhadap para anggota bidang kerja/programnya, terutama pada saat dan kesempatan kerja-kerja lapangan, rapat-rapat, komunikasi informal dan kerja jaringan. Tolok ukur pengorganisasian bidang personalia yang dapat kita gunakan adalah: equality, participation, accountability, otonomi atau desentralisasi dan swadaya. Begitupun budaya "check, re-check and balance system" harus kita gunakan untuk mengantisipasi segala kemungkinan akan terjadinya penumpukan beban, ketidakseimbangan, kegamangan, ketidakjelasan, inkonsistensi, kecairan, labilitas, dan lost-structure, macetnya komunikasi serta kemungkinan macetnya proses on-going formation (pembelajaran/pendidikan terus menerus) dari para anggota/tim kerja kita.

Jakarta, 24 November 2007

Salam,

I.Sandyawan Sumardi

Pertemuan Program Pengolahan Sampah

Sekretariat Jaringan Relawan Kemanusiaan (JRK)

Jl. Bonang no. 1A

14 November 2007 – pk 17.00 – 21.00 WIB

Pertemuan yang dihadiri oleh Rm. Sandyawan Sumardi (Penanggungjawab Umum), Pak Bayu Minarto (Koordinator Program Pengolahan Sampah), Shirley Lie (Wakil Penanggungjawab Umum), Santi Ermawati (Bendahara CM), Shinta Yulianingsih (Koordinator Proyek Gerakan Lingkungan Hidup-CM) dan Johanna R. Aliandoe (Divisi Humas CM) ini membahas secara khusus konsep dan rencana program pengolahan sampah.

Pak Bayu selaku koordinator program pengolahan sampah mendapat penjelasan awal mengenai sistem kerja CM agar beliau dapat beradaptasi dengan cara kerja CM, namun demikian yang dijelaskan disini hanya hal-hal prinsip yang masih membuthkan diskusi lebih lanjut untuk memastikan Pak Bayu telah benar-benar tahu dan paham mengenai keseluruhan cara kerja CM.

Shirley mengajukan usul pentingnya “entitas” formal yang jelas untuk unit kerja pengolahan sampah jika target program ini adalah pemberdayaan ekonomi masyarakat atau warga Bukit Duri, sesuai dengan apa yang dijanjikan kepada warga mengenai peluang ekonomi program sampah. Beberapa alasan yang disebutkan antara lain karena CM bertujuan nantinya akan menyerahkan pengelolaan sampah ini kepada warga. Artinya, sejak awal pengelolaan unit kerjanya sudah diarahkan sebagai unit ekonomi dengan semua tuntutan kerja profesionalitasnya.

Pada akhirnya, untuk keberlangsungan hidup unit kerja sampah ini, perlu ada pihak-pihak yang mau menerima kompos yang dihasilkan. Relasi bisnis seperti ini membutuhkan kejelasan entitas sejak awal proses, sehingga tidak bisa begitu saja diserahkan kepada “Forum Warga”. Bentuk entitas yang jelas tersebut misalnya : koperasi, U. D., dll.

Menanggapi hal ini, Pak Bayu memberi pandangan bahwa berdasarkan pengalaman pribadi dan orang-orang yang bekerja di bidang lingkungan hidup, masa setahun adalah masa paling cepat untuk penyadaran masyarakat akan pentingnya kebersihan lingkungan dan proses pengolahan sampah yang ramah lingkungan. Jadi, seyogyanya, CM tidak buru-buru menempatkan program ini sebagai unit ekonomi. Yang perlu dicapai terlebih dahulu adalah terbentuknya masyarakat yang sadar akan lingkungan dan mau bekerjasama mengelola sampah. Baru setelahnya, kita bisa melihat kemungkinan untuk mengolah sampah secara ekonomis.

Di sisi lain, Rm. Sandyawan menambahkan bahwa sejak awal warga sudah diberitahu bahwa pengerjaan sampah ini bisa menjadi usaha ekonomi yang menjanjikan. Jadi, kita tidak bisa begitu saja menghilangkan aspek ini. Namun demikian, dengan mempertimbangkan proses yang dikatakan Pak Bayu, mungkin baik jika CM tidak cepat-cepat mempropagandakan program ini sebagai unit kerja ekonomi.

Shirley menanggapi bahwa kenyataan tersebut tidaklah menjadi masalah. Yang penting, kita sepenuhnya sadar, bisa mengantisipasi proses yang akan terjadi dan tetap punya target. Fleksibilitas sangat perlu, seperti yang juga ditekankan oleh Pak Bayu, tapi kejelasan tahap kerja dan target juga sangat penting, agar dalam menjalankan fleksibilitas itu kita terarah, tidak sembarang fleksibel. Jika demikian, kita harus bisa merancang program ini sebagai program 3 tahunan atau 5 tahunan. Mungkin ini bisa sejalan juga dengan perubahan visi CM yang ingin menempatkan isu lingkungan hidup sebagai isu utama yang menjadi poros gerakan pemberdayaan masyarakat CM di tengah warga Bukit Duri. Hal Ini menuntut fokus dan konsistensi.

Akhirnya disepakati, pertama-tama, Pak Bayu dan tim akan melengkapi tabel rencana kerja, kemudian secara bersama-sama dengan seluruh unit kerja, rencana kerja ini akan dilengkapi dan di-sharing-kan. Diharapkan rencana kerja lengkap dari program sampah ini bisa menjadi model bagi unit kerja air bersih, posyandu, pendidikan lingkungan hidup dan kesehatan.

Rencana Pelatihan Tim Inti Program Sampah - Minggu, 18 November 2007

Pak Bayu ingin mengadakan pelatihan untuk Tim Inti. Dalam pelatihan ini, tahapan kerja akan dibuat bersama-sama. Selain itu akan diadakan juga pelatihan pemungutan, pemilahan dan pengolahan sampah hingga menjadi kompos.

Fokus kerja CM: Gerakan Lingkungan Hidup yang Berbasis Komunitas

Perlu dibicarakan lagi lebih lanjut, secara lebih serius dengan langkah-langkah strategis yang jelas, sosialisasi dan diskusi dengan teman-teman CM atas perubahan fokus kerja CM. Perubahan fokus kerja ini akan memberikan pengaruh terhadap aktivitas yang sekarang ini dilakukan oleh seluruh personil CM. Diharapkan bahwa semua teman CM memahami perubahan ini secara utuh dan bukan seolah-olah hanya “titipan” dari atas.

Manajemen HUMAS untuk Program Kerja CM

(Program Sampah dan Lingkungan Hidup, Air Bersih, Posyandu, Pendidikan dan Kesehatan)

Untuk bidang kehumasan, Ann mengajukan beberapa usulan rumusan kerja untuk kepentingan peliputan dan dokumentasi, antara lain mencari mencari satu orang staf untuk reportase kegiatan kerja CM, membuat dokumentasi promosi kegiatan CM dalam bentuk VCD untuk kepentingan internal (anggota CM, pemerhati CM dan warga Bukit Duri – Kampung Pulo), membuat dokumentasi yang berkesinambungan tentang seluruh gerak proses pengerjaan proyek sampah, air bersih, posyandu, pendidikan dan kesehatan, serta menentukan 1 orang downline Humas di setiap program kerja yang akan bertugas melakukan update perkembangan kegiatan setiap unit kerja untuk dimuat dalam blog resmi CM maupun media komunikasi lain seperti brosur, website, dll.

Status Koperasi dalam struktur CM yang baru

Berkaitan dengan perubahan visi CM sebagai LSM lingkungan hidup yang berbasis komunitas, Rm. Sandyawan telah membuat struktur yang baru. Dalam struktur baru ini, Divisi Pengorganisasian Warga melebur dengan Divisi Humas, Divisi Kesehatan menjadi Program Rumah Sehat. Divisi Ekonomi sejajar dengan Divisi Keuangan, Sekretariat, dan Humas. Maksudnya, sewaktu-waktu, ketika sudah sampai saatnya, Divisi Ekonomi harus siap mengolah aspek ekonomi dari program-program kerja lingkungan hidup yang ada. Bagaimanapun juga, Divisi Ekonomi ini strategis karena warga memang butuh fasilitas di bidang ekonomi. CM tidak bisa mengusung kerja program-program lingkungan hidup tanpa mengikutsertakan aspek ekonomi dari program tersebut.

Masalahnya adalah bagaimana menempatkan Divisi Koperasi dalam restrukturisasi organisasi LSM yang baru. Dari segi konsistensi, jelas Divisi Koperasi tidak konsisten dengan program-program kerja lingkungan hidup CM. Namun demikian, divisi ini tidak bisa begitu saja dihilangkan karena saat ini justru sedang didampingi untuk proses bangkit. Akhirnya, Shinta mengusulkan untuk menunda keputusan mengenai koperasi ini sampai akhir Desember 2007 untuk melihat dulu perkembangan lebih lanjut dari para ibu-ibu anggota koperasi. Usul Shinta ini disetujui.

Agenda kerja lanjutan :

1. Sosialisasi visi dan gerak baru kerja CM dalam lingkungan hidup, plus sosialisasi struktur kerja yang baru, ke teman-teman Sanggar. Untuk itu, Bp. Sandi diminta untuk melakukan sosialisasi ini ke teman-teman Tim Kerja CM setelah adanya contoh rencana kerja yang lengkap dari program sampah yang dibuat oleh Pak Bayu, agar teman-teman CM mendapat gambaran dalam menyusun proposal masing-masing program.
2. Sementara menunggu revisi proposal program sampah selesai, setelah ini, ada empat hal yang harus berjalan paralel, secara bersamaan, yaitu: pengerjaan anggaran keuangan untuk program sampah dan program-program lainnya, pengerjaan program sampah yang dimulai dengan pelatihan tim inti, revisi nomor-nomor akun dalam program akuntansi CM, konsep manajemen humas untuk dokumentasi intern Sanggar Ciliwung Merdeka.

Gambaran Program Perbaikan Gizi, Air Bersih dan Lingkungan Hidup Sehat Ciliwung Merdeka di Perkampungan Warga RT 05,06, 07,08 RW 12 Bukit Duri, Tebet

ditulis oleh :
I. Sandyawan Sumardi
November 2007


LATAR BELAKANG
Ciliwung Merdeka (CM) resmi didirikan pada tanggal 13 Agustus 2000. CM adalah sebuah wahana gerakan kemanusiaan yang diselenggarakan oleh Komunitas Kerja yang terdiri dari anak, remaja dan warga Bukit Duri, bantaran Sungai Ciliwung (RT 04, 05, 06, 07, 08 RW 12, Kel. Bukit Duri) bersama para pendamping Jaringan Kerja Kemanusiaan CM. CM diselenggarakan untuk menghadapi tantangan utama kehidupan anak, remaja dan warga Bukit Duri, yaitu hambatan, kepungan dan ketidakadilan struktural-vertikal dalam bidang sosial-ekonomi-politik-budaya, dalam wujud proses pembodohan, pemiskinan dan ketidakpastian hidup dibidang pendidikan, pekerjaan dan lingkungan hidup, yang mereka hadapi setiap hari di setiap lini kehidupan.

Data Warga. Perkampungan penduduk di wilayah RT 06, 07, dan 08 RW 12 Bukit Duri berada di "ruang sisa" diantara Sungai Ciliwung dan bengkel kereta api (Dipo) Bukit Duri - Tebet dan dihuni oleh sekitar 232 KK dengan total 759 jiwa. Pada salah satu wilayahnya, yaitu RT 06 RW 12, Sanggar Ciliwung Merdeka (CM) hadir. CM hadir sebagai sebuah wahana gerakan kemanusiaan diantara warga RT 06 yang berjumlah 50 KK atau 179 jiwa, diantaranya terdapat 15 balita dan 55 orang anak dan remaja.

Sekedar mencatat pengalaman dalam peristiwa banjir Jakarta Januari-Februari 2007, Posko Ciliwung Merdeka melayani warga masyarakat korban banjir di sepanjang bantaran Sungai Ciliwung, Kelurahan Bukit Duri, terutama untuk warga RT 04 (135KK), RT 05 (117KK), RT 06 (50KK), RT 07 (76KK), RT 08 (86KK), RT 09 (68KK), RT 10 (61KK), RT 11 (37KK) dan RT 12 (87KK) di RW 12, dengan jumlah seluruh warga diperkirakan sekitar 2500 orang, mengisi deretan wilayah permukiman warga pinggiran dengan tingkat urbanitas yang sangat cair. Lingkungan kehidupan manusia yang samasekali tidak dibangun berdasarkan manajemen tata ruang kota dan peraturan kota yang jelas. "Politik pembiaran" dari pihak negara yang mengijinkan anak-anak, ibu dan para warga terus bertahan hidup di lingkungan serba tersingkir dalam kubangan air, lumpur, sampah, penyakit dan kemiskinan. Sementara sistem kehidupan yang melingkupi mereka, tanpa mereka sadari secara sistematis juga terus merenggangkan kenyataan hidup mereka dari hampir segala aspek hak-hak asasi mereka. Harga diri, harkat hidup adalah "ruang sisa" yang masih mereka miliki saat ini.

Rumah-rumah papan dan bambu warga Bukit Duri bantaran kali ini pada umumnya berukuran antara 2x3 sampai 3x5 meter untuk dihuni sampai 2-3 keluarga. Rumah-rumah dan lingkungan tempat tinggal warga ini sebagian besar rusak berat diterjang banjir dengan arus deras yang mencapai ketinggian sampai diatas genteng (tenggelam, artinya ketinggian air mencapai 7-8 meter dari permukaan sungai). Bahkan 16 rumah diantara RT 04, 05, 06, 07, 08 dan sekitar 18 rumah di Kampung Pulo- menurut hitungan selintasku waktu itu- di seberang Sanggar CM itu hancur dan hanyut digulung banjir. Jelas warga pada umumnya bukan hanya mengalami kehancuran rumah tempat tinggal, tapi juga kehancuran/kehilangan pekerjaan. Karena jenis pekerjaan mereka pada umumnya adalah sektor informal: warung makanan seadanya, dagang barang-barang kelontong, dagang garmen sisa pabrik atau baju bekas, bengkel motor, reparasi elektronik dan kulkas, pemotongan ayam, pembuat sapu, pembuat kasur dan bantal, penjual minyak, pemulung air, dlsb, yang diselenggarakan di rumah-rumah mereka sendiri. Akibat banjir rumah hancur, pekerjaan pun hancur.

Tingkat Kesejahteraan Rumah Tangga di Kampung Bukit Duri RT 06-07-08 RW12 secara umum masih rendah. Hal ini terlihat pada indikator pengeluaran yang sebagian besar masih tertuju pada pangan. Tingkat kesejahteraan juga terlihat relatif rendah pada indikator lain, yaitu kondisi rumah. Hampir separuh dari penduduk dewasa di perkampungan ini tidak bekerja atau menganggur. Sebagian besar pengangguran ini adalah ibu rumah tangga yang kadang-kadang juga melakukan usaha ekonomi, jadi tidak betul-betul menganggur. Seperti berdagang kecil-kecilan dengan membuka warung makanan atau minuman ringan dengan target pasar anak-anak di rumahnya, menerima pesanan pembuatan makanan (tidak setiap hari), menjual pakaian dengan cara kredit, menjadi buruh cuci dan seterika atau membantu usaha suaminya, baik itu di rumah-rumah maupun di pasar. Mereka tidak menyebut ini sebagai pekerjaan, karena tidak dilakukan setiap hari atau karena tidak memegang peran utama dalam melakukan usaha bersama suami. Sedangkan kepala keluarga yang menganggur juga bukan betul-betul menganggur, melainkan mereka yang kerjanya serabutan dan tidak setiap hari mendapat order. Pengangguran lainnya adalah orang-orang yang sudah tua usia dan hidupnya ditanggung oleh anak-anaknya yang sudah bekerja, baik yang sudah berkeluarga maupun yang belum berkeluarga. Warga yang bekerja, sebagian besar bekerja di sektor informal.

Tingkat kepadatan penghuni rumah cukup tinggi. Hal ini juga berpengaruh besar terhadap kesehatan mereka, terutama kaum balita. Penyakit yang banyak berjangkit adalah penyakit kulit, ISPA serta kekurangan gizi. Pelayanan kesehatan sejak tahun 2000 telah dilakukan oleh Ciliwung Merdeka baik berupa pelayaan kesehatan massal (meliputi pemeriksaan medis umum dan gigi) setiap 2 bulan maupun pelayanan kesehatan mingguan (setiap hari Senin pagi). Dalam 2 tahun terakhir, CM juga menyelenggarakan pengobatan alternatif, yaitu akupunktur, sekaligus mengadakan kursus akupunkturis bagi warga pada setiap hari Rabu dan Sabtu sore. Sedangkan untuk meningkatkan gizi anak, CM bekerjasama dengan ibu-ibu dan remaja putri melakukan kegiatan pengadaan makanan tambahan dan pemberian vitamin untuk balita setiap hari Selasa dan Jumat sore. Kegiatan ini terbagi dalam 3 pos dengan jumlah balita terlayani sebanyak 62 anak di Pos I, 47 anak di Pos II dan 55 anak di Pos III.

Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial yang tersedia di wilayah sekitar RT 06, 07 dan 08 RW 12 Bukit Duri antara lain 1 unit mushala, 6 MCK, 1 Posyandu dan 3 Sekretariat RT (hanya 2 yang digunakan). Sebagian sarana ini dibangun secara bergotong-royong oleh warga dan sebagian lagi mendapat bantuan dari donatur melalui CM. Dengan terbatasnya lahan milik umum yang bisa dimanfaatkan bersama, dengan sendirinya jalan (gang) yang membelah perkampunganini menjadi ruang bersama, termasuk ruang bermain dan pertemuan-pertemuan formal maupun informal warga. Keakraban antar warga sangat kental terlihat. Misalnya, sejumlah warga yang harus bergantian menunggu giliran menggunakan MCK, bercakap-cakap di jalanan tersebut. Mereka juga tidak canggung berjalan hilir mudik sambil membawa peralatan mandi, pakaian kotor untuk dicuci, atau memasak di pinggir jalan layaknya di sebuah rumah. Mereka seperti sebuah keluarga besar dalam rumah bersama yang besar. Kebersamaan mereka juga nampak jelas, saling membantu satu sama lain ketika ada yang membutuhkan bantuan atau saat bersama-sama menghadapi banjir yang setiap tahun datang. mereka juga tidak hanya peduli terhadap tetangga sekitar, meskipun mereka menjadi korban banjir dan stigma buruk, rasa kepedulian terhadap sesama juga mereka ungkapkan dengan membantu warga di daerah lain yang menjadi korban bencana alam maupun korban konflik dengan menjadi relawan yang mengumpulkan dan mendistribusikan bahan bantuan kepada para korban. Sikap inilah yang menjadi titik tolak pengorganisasian dan pembangunan Kampung Bukit Duri untuk menjadi lebih baik.

Masalah Kekurangan Gizi. Kasus kekurangan gizi atau bahkan kasus busung lapar yang diderita anak-anak di NTB, NTT dan provinsi lain bukanlah kasus baru. Kalau kita mau membuka kembali lembar berita media cetak nasional kurun waktu tahun 1998-1999 akan ditemukan fakta bahwa sejak krisis melanda negeri ini tahun 1997, gizi buruk, busung lapar dan kematian anak balita akibat busung lapar sudah menjadi berita.


Sebagai gambaran, pada tahun 1998 tercatat 1.201.450 anak Indonesia usia 0-4 tahun yang terancam kurang gizi. Tahun 1999 masalah kurang gizi menjadi ancaman serius dengan meningkatnya jumlah balita penderita, dari 1.201.450 menjadi 4.000.000 anak. Bahkan anak balita yang meninggal akibat gizi buruk meningkat 50%, dari 59 anak balita menjadi 101 anak hanya dalam waktu sepekan (17 s.d 24 Mei 1999). Diperkirakan jumlah balita yang terancam kurang gizi terus meningkat, mengingat ada 5-6 juta bayi lahir di Indonesia dan dari jumlah tersebut 75-85% berasal dari keluarga miskin.


Jangankan di daerah miskin seperti NTB dan NTT, di Jakarta saja pada tahun 1999 ditemukan 12.130 anak balita kurang gizi dan 1.319 anak balita penderita busung lapar. Di Sumatera Barat, pada tahun yang sama, korban busung lapar dankurang gizi melonjak 300% dari tahun sebelumnya. Semula 2.825 orang, meningkat menjadi 8.598 anak balita dan 33 diantaranya meninggal. Di Jawa Barat, tahun 1999 ada 7.726 anak balita yang menderita busung lapar. Di Jawa Timur, terdapat 244.000 anak balita menderita gizi buruk dan 400 busung lapar. Di Lampung, 15 anak balita terkena busung lapar. Di Kalimantan Selatan, 146 anak balita menderita busung lapar dan 2.546 anak dirawat di rumah sakit akibat gizi buruk. Kasus yang sama ditemukan di daerah-daerah lain. Angka kasus busung lapar yang dilansir media dapat digambarkan seperti gunung es dengan rasio 1:10. Jika hanya satu anak yang dilaporkan meninggal, sebenarnya ada 10 anak dengan kondisi yang sama.


Yang patut disimak, pada awal krisis, berita tentang ancaman gizi buruk, busung lapar dan mati akibat busung lapar tidak pernah menjadi headline media cetak. Berita-berita itu selalu terselip diantara berita lain. Padahal angka kematian anak balita penderita busung lapar di awal krisis jauh lebih tinggi dari yang diberitakan media massa.



Ada tiga penyebab busung lapar. Pertama, karena masalah ekonomi, yakni orangtua benar-benar miskin dan sedang mengalami paceklik sehingga tak bisa memberi makanan bagi anaknya. Kedua, orangtuanya bisa memberi makan, tetapi tidak mengerti bagaimana cara memberi makan dengan benar seingga asupan gizinya kurang. Ketiga, anak ternyata menderita sakit yang tak kunjung sembuh sehingga susah makan.

Cara paling tepat menghadapi tragedi tanggap darurat ini adalah dengan mengupayakan peningkatan "surveillance" atau pengawasan, pemberian makanan tambahan dan pengobatan bagi yang sakit. Upaya itu misalnya melalui program pemberian makanan pendamping air susu ibu dan pemberian makanan tambahan bagi anak balita. Sebab, kalau sudah gizi buruk, tindakan paling nyata adalah memberi anak balita makanan bergizi seperti susu, telur dan lainnya secara teratur.

Kita perlu segera berupaya mengefektifkan pemantauan kasus di lapangan dan penanganan terhadap pasien yang ditemukan. Upaya lain adala mengintensifkan aktivitas di pos pelayanan terpadu dan para kader serta menghidupkan sistem kewaspadaan pangan dan gizi sehingga kasus yang terjadi dapat dideteksi secara dini.

Pemprov DKI harus segera mengaktifkan kembali Tim Pangan dan Gizi Daerah dan Dewan Pangan dan Gizi yang bekerja secara lintas instansi.

Faktor penyebab munculnya kasus busung lapar di berbagai daerah tidak tunggal yang kemudian bermuara pada sistem tidak kondusif. Karena itu, intervensi juga harus menyeluruh, mulai dari sosial, budaya, desentralisasi hingga sistem pengaman untuk penduduk miskin dengan komitmen penuh pemerintah pusat dan daerah secara berkelanjutan.


Intervensi harus segera dilakukan karena gizi buruk, terutama pada anak-anak usia dibawah 5 tahun (balita) akan berdampak pada perkembangan otak. Kalaupun kemudian kondisi bisa diatasi dan kekurangan gizi ini tertutupi, masih ada gangguan inteligensia yang tersisa yang berpotensi merugikan masyarakat secara keseluruhan.


Busung lapar itu tidak terjadi mendadak, tetapi melalui proses panjang. Memang selama ini kasus busung lapar terkesan ditutup-tutupi dan kurang adanya pemantauan yang berkelanjutan dari Dinas Kesehatan setempat.

VISI, MISI dan TUJUAN

Berdasarkan visinya, CM ingin menjadi saksi penuh simpati dengan memfasilitasi tumbuhkembangnya proses penyadaran, solidaritas dan swadaya komunitas-komunitas basis anak, remaja dan warga pinggiran Bukit Duri bantaran Sungai Ciliwung, sebagai gerakan kebudayaan masyarakat yang menghormati martabat dan hak-hak asasi manusia secara merdeka dan otonom.



Berdasarkan misinya, CM mengutamakan pembangunan survival system (sistem tata-bangkit) kehidupan dari masyarakat sektor informal yang tinggal diantara rel kereta api dan bantaran Sungai Ciliwung ini, terutama dalam bidang: (1) Pembangunan sistem pendidikan alternatif masyarakat, terutama anak dan remaja; (2) pembangunan (fisik dan non-fisik) sistem lingkungan/hunian/tempat tinggal; (3) pembangunan sistem swadaya ekonomi untuk penciptaan kesempatan kerja; (4) pembangunan sistem kesehatan masyarakat.



Berdasarkan tujuannya, dengan seluruh geraknya, CM bertujuan membantu proses dinamisasi warga dalam membangun Kampung Bukit Duri bantaran Sungai Ciliwung secara bersama-sama menjadi sebuah "Perkampungan Rakyat Alternatif", sebuah komunitas basis warga masyarakat yang terbuka, kreatif dan mandiri di lingkungan masyarakat miskin urban kota Jakarta. Hal ini dilakukan dengan cara :

• Melakukan pendampingan artikulatif, pembelaan dan perlindungan hak asasi masyarakat pinggiran di Bukit Duri;


• Membantu mengembangkan potensi masyarakat pinggiran Bukit Duri menjadi anggota dan komunitas masyarakat yang cerdas, percaya diri, kritis, kreatif, solider dan mandiri melalui latihan berekspresi dan mengartikulasikan diri secara otonom dan bebas;


• Melatih dan mengembangkan kemampuan berorganisasi secara profesional dan mandiri;


• Menumbuhkan kesadaran publik, kepekaan, swadaya dan tanggungjawab dikalangan masyarakat miskin urban Bukit Duri dalam masalah pendidikan, kesempatan kerja, kesehatan dan lingkungan hidup;


• Melatih keterbukaan, kepekaan, solidaritas dan tanggungjawab terhadap sesama tanpa membedakan latar belakang asal-usul, etnis dan golongan.

RENCANA PROGRAM

Proyek CM berjangka waktu 1 tahun di RT 05, 06, 07, 08 RW 12 di Bukit Duri dan RT 10 RW 3 di Kampung Pulo, di pinggir kali seberang Sanggar Ciliwung ini membutuhkan program-program :

1. Untuk proyek "Perbaikan Gizi", "Air Bersih" dan "Lingkungan Hidup Sehat" warga Bukit Duri dan sebagian Kampung Pulo ini dibutuhkan pembelian tanah dan pembangunan sebuah induk RUMAH SEHAT CILIWUNG MERDEKA (RSCM) yang berlokasi di RW 12 (bisa di RT 06, 07 atau 08).


2. Untuk program perbaikan gizi terutama pada anak-anak, secara konkret dibutuhkan pembangunan posyandu-posyandu di setiap RT dan yang penting adalah bagaimana membuat posyandu-posyandu itu berfungsi secara efektif dan maksimal.


3. Untuk program perbaikan kualitas air minum dan MCK, secara konkret dibutuhkan di setiap RT 2 buah sumur dan 2 MCK warga, plus yang penting juga adalah 2 buah "water purifier" (mesin penjernih air) ukuran sedang di setiap RT, yang masing-masing bisa mengakomodasi 10 KK untuk dipelihara dan dikelola warga secara mandiri.


4. Untuk perbaikan sistem lingkungan hidup sehat, artinya membangun sistem kebersihan lingkungan melalui manajemen pengolahan sampah, mulai dari alur pengambilan sampah rumah tangga (penyediaan 2 macam tong sampah di tiap KK), 2 buah tempat pengumpulan sampah sementara di setiap RT, penyewaan 2 bidang lahan pengolahan sampah dan pembangunan rumah produksi kompos di dekat pasar tradisional RT 11 dan di Kampung Pulo di pinggir kali samping sanggar, pembelian 2 mesin pencacah sampah pembuat kompos berukuran besar, pembuatan jembatan getek tarik penghubung Bukit Duri dan Kampung Pulo. Tentu saja untuk biaya tenaga kerja warganya, kita juga butuh biaya fasilitas transportasi dan biaya operasional untuk pemasaran komposnya.


5. Untuk perencanaan, programming, sistem monitoring dan evaluasinya yang melibatkan seluruh warga Bukit Duri dan Kampung Pulo, dibutuhkan pertemuan-pertemuan warga (Forum Warga dan Tim Wakil Warga) secara periodik minimal sebulan sekali dan 2 minggu sekali di tingkat staf tim terpadu CM.


6. Untuk program konsientisasi, sosialisasi dan kampanye publik, dengan maksud agar dampak bias dari "pilot project" ini menyentuh kesadaran semua lapisan masyarakat bukan hanya di Bukit Duri dan Kampung Pulo saja, kami membutuhkan pendanaan untuk pendayagunaan sarana-sarana audio-visual (pembuatan dan penyebaran film dokumenter, leaflet, buku, dlsb); juga serangkaian workshop, pelatihan-pelatihan, studi banding, mengundang para ahli yang berpengalaman di bidang perbaikan gizi, air bersih dan lingkungan hidup sehat.


7. Sumber Daya Manusia : untuk mewujudkan semua rencana ini, selain maksimalisasi kesiapan sistem organisasi warga Bukit Duri dan CM sendiri, khususnya tenaga personil dari pihak warga dan staf CM yang sudah ada, CM masih perlu merekrut setidaknya 4 tenaga profesional baru (kontrak 1 tahun), yaitu : 1 tenaga sekretaris (strata 1), 1 tenaga pendataan (strata 1), 1 tenaga teknik/manajemen lingkungan (strata 1) dan 1 tenaga kesehatan dokter/perawat/apoteker (strata 1).

Setelah 1 tahun proyek ini berjalan, kemajuannya harus tampak dalam wujud hasil-hasil yang nyata (setiap 2 bulan 1x akan ada monitoring dan progress report), meskipun tujuan pendidikan/didaktis warga tetap menjadi tekanan utama, bukan melulu perkembangan fisik.

BEBERAPA CATATAN

• Rumah Sehat Ciliwung Merdeka (RSCM) pada dasarnya merupakan kristalisasi atau bahkan pengembangan dari kegiatan Mobile Clinic Korban Banjir Ciliwung Merdeka (MCKB-CM). Dua minggu pertama sejak awal banjir, Posko Bantuan Kemanusiaan Korban Banjir Ciliwung Merdeka telah mendatangi dan memberikan bantuan logistik dan evakuasi di 39 titik banjir di Jatabek, lalu kemudian diprioritaskan untuk memberikan bantuan lebih bagi komunitas-komunitas warga korban banjir di perkampungan miskin yang belum banyak tersentuh bantuan, terutama bantuan medis, seperti di wilayah Cakung-Cilincing, Teluk Gong, Poncol-Kampung Pulo, Pedongkelan, Penas, Rawa Buaya. Untuk tujuan itu CM berusaha memperbaiki sistem pelayanan medisnya yang selama ini masih bersifat spontandan sporadik, dengan bentuk dan cara yang lebih profesional, konseptual dan sistematik. Dengan dukungan 13 tenaga dokter dan 4 paramedis, CM tengah membangun MOBILE CLINIC KORBAN BANJIR di Jl. Matraman 31 - Jakarta Timur, dengan armada 4 mobil ambulans pinjaman (2 untuk pelayanan kesehatan umum, 2 untuk pelayanan kesehatan khusus bagi ibu, anak-anak dan lanjut usia). Tentu saja sebelum tim MCKB-CM mendatangi lokasi, tim pendataan dibantu tim evakuasi, tim logistik dan tim medis melakukan "need assessment" dan persiapan pengorganisasian sederhana lebih dahulu dengan mendata lingkungan demografis, kondisi sosial-ekonomi, kondisi umum kesehatan warga komunitas miskin yang akan didatangi (sejauh ini sudah menjangkau 5 lokasi). Berdasarkan hasil pendataan itulah kita membeli obat-obatan dan peralatan medis yang dibutuhkan dan set up ruangan-ruangan klinik MCKB-CM di Jl. Matraman 31-Jakarta Timur. Seluruh sisa fasilitas yang selama ini ada di MCKB-CM inilah yang akan dipindahkan ke RSCM.
• Lokasi. Kami masih mencari lokasi untuk pendirian RSCM untuk dibeli dengan status sebagai tanah girik di bantaran Kali Ciliwung Bukit Duri di RT 06, 07, 08 atau 09, dengan ukuran lebar depan 7 meter, panjang ke belakang 8 meter dan lebar di belakang 8 meter. Tetapi perlu dipertegas lagi mengenai surat-suratnya supaya jelas status kepemilikan tanah dan tidak menimbulkan efek samping nantinya.
• Posyandu (Pos Pelayanan Terpadu). Posyandu adalah suatu kegiatan yang ditujukan untuk bayi, balita, ibu hamil dan ibu menyusui. Kegiatannya meliputi pemantauan tumbuhkembang bayi dan balita vaksinasi, pemberian makanan tambahan dan penyuluhan. Kegiatanini terutama dilaksanakan ole kader-kader kesehatan yang ada di masyarakat. Yang perlu dilakukan saat ini adalah pendirian dan revitalisasi posyandu di setiap RT, seperti yang telah dilaksanakan di Sanggar Ciliwung selama ini. Oleh karena itu kita perlu mengadakan kerjasama dengan NGO (sheep/world relief/world vision) dan pihak pemerintah yang telah berpengalaman dan telah bekerja untuk revitalisasi posyandu, dalam rangka menimba ilmu dan mengadaptasi program (studi banding).
• Pelayanan pengobatan. Pelayanan harus mulai lebih diintensifkan untuk anak-anak dan kaum ibu di Bukit Duri dan Kampung Pulo pinggir kali. Selain terapi medis oleh dokter juga akan ditambah dengan pengobatan akupunktur (selama tenaga tersedia). Saat ini akan dilakukan metode door to door, dengan tujuan untuk memperkenalkan diri kepada masyarakat sambil melihat masalah-masalah kesehatan yang terjadi di masyarakat, yang pada nantinya dapat digunakan sebagai masukan untuk mengadakan suatu program kesehatan.
• Kesehatan Lingkungan. Selain pengobatan perlu juga dilakukan pemeliharaan kesehatan lingkungan, karena sifatnya saling menunjang dengan kesehatan masyarakat. Pembuatan tempat-tempat sampah dari sisa kayu bangunan yang nantinya bisa dibagikan ke rumah-rumah penduduk apabila sudah selesai dibangun. "Water sanitation" perlu dicari kemungkinan kerjasama dengan LSM-LSM yang bekerja dibidang sanitasi air. Sangat penting memeriksakan air tanah di pinggiran Sungai Ciliwung ini (analisis air) ke instansi yang kompeten. Siapa tahu air di wilayah perkampungan ini belum memenuhi standar air minum, karena ada beberapa zat yang berada diatas ambang batas, untuk parameter Nitrat (0,66 mg/l) (50), kesadahan CaCO3 (501,60 mg/l (500), Chlorida (392,06 mg/l (250), dan Mangan 0,56 mg/l (0,1).
• Health Education. Berupa penyuluhan-penyuluhan yang dilaksanakan di forum-forum warga dengan topik-topik yang disesuaikan dengan kelompok sasaran.
• UKS, bekerjasama dengan divisi pendidikan akan melaksanakan pelatihan dokter cilik dan pembinaan UKS (Usaha Kesehatan Sekolah).
• Human Resources. Akan dicari tambahan 1 oran gtenaga kesehatan kontrak selama 1 tahun, bisa seorang dokter/perawat atau apoteker strata 1. Khusus untuk dokter, perlu dicarikan jalan agar dapat dianggap sebagai suatu PTT, karena hal tersebut merupakan tambahan point bagi dokter tersebut dan menjadi salah satu faktor penarik.
• Perlengkapan. Sudah ada persediaan yang merupakan bantuan yang saat ini masih tersimpan dengan baik di rumah Mobile Clinic, tetapi masih perlu ditambahkan beberapa item yang kurang dan perlu sekali disediakan di sebuah klinik.
• Kerjasama. Ada kemungkinan melalui Mobile Clinic CM untuk mengadakan kerjasama dengan rumah sakit-rumah sakit di Jakarta, sekitar Bukit Duri sebagai rujukan (dalam hal ini St.Carolus dan RSCM), tetapi perlu diadakan perbincangan lebih lanjut dengan pihak rumah sakit-rumah sakit itu tentang hal ini.
• Puskesmas dan Dinas Kesehatan. Kita harus membina hubungan baik dengan Dinas Kesehatan dan Puskesmas terdekat, yaitu Puskesmas Bukit Duri dalam kaitan dengan program-program kerja RSCM kedepan.
  

LSM Harus Segera Lakukan Reposisi Peran

ditulis oleh KOMPAS
Kamis, 26 April 2007

Jakarta, Kompas – Setelah lima tahun berjalan pada era reformasi, lembaga swadaya masyarakat yang selama ini aktif melakukan penguatan masyarakat sipil ternyata belum berhasil menunjukkan perubahan signifikan dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Karena itu, LSM harus segera mereposisi peran mereka, terlebih setelah rezim Orde Baru jatuh, disusul dengan melemahnya posisi negara terhadap pasar internasional.

LSM diminta untuk tidak hanya terperangkap dalam aksi perlawanan terhadap kekuatan hegemonik yang cuma mengandalkan pada komitmen moral belaka, namun juga harus diimbangi dengan kemampuan manajerial, punya metode yang strategis dan informatif pada masyarakat.

Reposisi peran LSM ini muncul dalam diskusi “Perlukah LSM Melakukan Shifting of Paradigm?: Good Governance sebagai Alternatif” yang diselenggarakan Indonesian Institute for Civil Society di Wisma PKBI, Jakarta, Kamis (18/9). Pembicara yang hadir adalah Fajar Sudarwo (aktivis LSM Satu Nama), Meuthia Ganie Rochman (peneliti dari Laboratorium Sosiologi Universitas Indonesia) dan Ray Rangkuti (Direktur Eksekutif Komite Independen Pemantau Pemilu).

Menurut Meuthia, setelah Indonesia masuk dalam era reformasi, ternyata pembaruan yang berusaha dilakukan oleh LSM selama ini tidak juga menunjukkan hasil. Seharusnya hal ini menjadi sebuah pertanyaan yang harus dijawab oleh para pegiat LSM.

“Komunitas LSM itu sebenarnya adalah anak emas dari civil society, tetapi kenapa mereka tidak berhasil melakukan perubahan? Apakah ada yang salah dengan konsep gerakan yang dilakukan LSM-LSM Indonesia,” jelas Meuthia.

Ia menambahkan, selaku peneliti sosial, ia melihat bahwa LSM di Indonesia terperangkap pada upaya-upaya untuk melawan kekuatan hegemonik, baik dari negara maupun dari lembaga-lembaga keuangan internasional. Ternyata upaya melawan kekuatan hegemonik ini tidak didukung kemampuan logistik dan manajerial yang baik serta metode yang strategis. LSM cenderung melupakan aspek logistik, manajerial serta bekerja dengan menggunakan metode yang strategis.

Sulit transparan
Fajar dari LSM Satu Nama yang selama ini aktif sebagai pegiat LSM mengatakan bahwa proses transparansi didalam tubuh LSM sangat sulit terjadi. Transparansi ini terlihat dari ketidakikhlasan LSM melaporkan soal akuntabilitas keuangan serta pergantian kepemimpinan didalam struktur LSM.

“Jika LSM tidak segera mereposisi perannya dan memperbaiki diri, sebenarnya hanya tinggal tunggu waktu kapan rakyat membubarkan LSM, seperti yang pernah terjadi di Cile. Sebab, saat ini stigma masyarakat terhadap LSM sudah negatif,” jelas Fajar.

Padahal, masih banyak pegiat-pegiat LSM yang masih punya idealisme yang tinggi untuk bisa berpihak pada rakyat. Namun, kata Fajar, justru mereka yang masih baik ini sudah tertutup dengan perilaku pegiat-pegiat LSM lain yang hanya mengejar proyek.

Ray Rangkuti dari KIPP mengatakan, meskipun masyarakat banyak yang kecewa dengan kehadiran LSM-LSM, ini adalah pilihan yang lebih baik ketika suasana negara masih juga tidak baik. Dengan semakin banyaknya organisasi sipil yang mengawasi kinerja negara akan semakin mendorong pelaksanaan proses demokrasi di Indonesia. (vin)

PESTA RAKYAT & PASAR RAKYAT

oleh : Deny Tjakra-Adisurja

Pesta Rakyat Bukit Duri (BD) 2007 yang diadakan dalam rangka menyongsong Hari Kemerdekaan RI ini merupakan pesta rakyat ketiga yang diselenggarakan oleh warga Bukit Duri Dipo, khususnya warga RT 06, 07 dan 08 RW 012, Kel. Bukit Duri, Kec. Tebet, Jakarta Selatan. Pesta Rakyat pertama kali diselenggarakan pada tahun 2002, kemudian pada bulan Agustus 2005. Sejak awal hingga kini, Pesta Rakyat BD dikemas sebagai suatu tatanan ruang dan waktu sesaat yang dibuat menyatu dengan tempat tinggal warga di kampung sendiri, dinamis sebagai arena bermain sekaligus wahana pameran berbagai jenis hasil produksi warga Bukit Duri. Barang-barang produksi yang juga telah menjadi sumber pendapatan rutin warga tersebut antara lain makanan dan minuman, perabot rumahtangga, berbagai jenis kerajinan mulai dari bahan kayu, karton, bambu, kertas daur ulang, manik-manik, batu akik dan kristal sampai gelar jasa tatoo serta sablon tas dan kaos.

Bukit Duri Dipo merupakan sebuah perkampungan padat di bantaran Sungai Ciliwung. Jika ditinjau dari sistem pembangunan wilayah yang selama ini dikembangkan oleh Pemda DKI Jakarta, warga kampung ini tidak hanya terpinggirkan haknya sebagai warga negara, namun juga berpotensi menjadi calon korban penggusuran. BD Dipo kini telah terkepung oleh bangunan-bangunan tinggi ruko, rukan dan mall yang siap menggusur perekonomian warga pinggiran Jakarta. Meskipun terpinggirkan, warga BD Dipo tidak berdiam diri dan membiarkan berbagai produknya “dikalahkan” oleh pasar global, bahkan bersama dengan Ciliwung Merdeka mereka berinisiatif membuat pasar hasil produksi swadaya dengan menggelar acara dua tahunan yang diberi judul “Pesta Rakyat Merdeka”. Anak-anak, remaja dan pemuda BD pun tak ketinggalan. Mereka terus bersemangat untuk belajar apapun demi kepentingan masa depan. Belajar komputer, menulis opini, membuat sinopsis, menggambar dan mewarnai, belajar bahasa Inggris, mengorganisasi diri, menolong sesama melalui Posko Bantuan Darurat warga BD Dipo terus diusahakan untuk pengembangan diri dan nilai-nilai kemanusiaan.

Sudah waktunya memikirkan dan mencari solusi bersama agar perekonomian warga pinggiran terus berjalan dan memiliki ‘pasar’ sendiri melalui ajang pasar rakyat yang terbuka bagi banyak pengunjung dari masyarakat umum. Dalam sebuah pasar tentunya ada penjual, pembeli dan suasana yang nyaman bagi pengunjung. Kenyamanan yang diasosiasikan dengan suasana ‘warung tegal’ tersebut haruslah memberikan ruang bagi semua yang terlibat untuk menggali potensi seni, kreativitas, tempat belajar dan saling bercerita pengalaman hidup secara terbuka. Namun semuanya berpulang kembali kepada warga setempat yang selayaknya menjadi inisiator dan penggerak pasar rakyat tersebut.

SIAPKAH KITA UNTUK SALING MENJUNJUNG DAN MEMBANTU MENGEMBANGKAN POTENSI WARGA BD DIPO UNTUK MENGUBAH KAMPUNG BD DIPO MENJADI “MALL” BUKIT DURI DIPO ???


Tim Kerja Pesta Rakyat Bukit Duri Dipo

Undangan Terbuka PASAR RAKYAT MERDEKA 2007

Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-62, kami Warga Bukit Duri mengundang kawan-kawan semua untuk berkenan hadir dan berpartisipasi dalam serangkaian kegiatan yang terkemas dalam PASAR RAKYAT MERDEKA, dengan tema “Bersatu Mewujudkan Lingkungan Bersih dan Sehat”, dalam acara sebagai berikut:

Kamis, 16 Agustus 2007
09.00 - 12.00
Pembukaan dan Diskusi Warga “Sampah: Kerugian dan Manfaatnya”
09.00 - selesai (sepanjang hari)
P A S A R R A K Y A T
19.30 – selesai
Tasyakuran

Jumat, 17 Agustus 2007
09.00 – selesai (sepanjang hari)
Aneka Perlombaan
P A S A R R A K Y A T

Sabtu, 18 Agustus 2007
09.00 - selesai (sepanjang hari)
P A S A R R A K Y A T

19.30 – selesai
“Malam Puncak Ekspresi Seni dan Budaya”


Acara berlangsung di sepanjang Pelataran Jalan Bukit Duri I RT. 06, 07, 08 / RW. 12 (belakang Dipo Kereta Api Bukit Duri)


Merdeka…. Merdekalah…. untuk kita Rakyat Merdeka…!!!!

Salam Kemerdekaan,

Panitia HUT RI ke-62
Warga Bukit Duri RT. 06, 07, 08 / RW. 12, Bukit Duri – Tebet, Jakarta Selatan

Informasi: Onok 081511180782 ; Indah 085694163524 ; Isnu Handono 0816 787 635

Pekikan Hak "Anak-anak Pinggiran"

oleh : F. Budi Hardiman - pengajar Pasca Sarjana STF Driyarkara

Mereka ada diantara kita. Raut wajah mereka tampak di persimpangan, di pabrik, di dalam angkutan umum, di perkebunan, di dekat timbunan sampah. Kita melihat mereka, mengeluhkan keberadaan mereka, merasa kasihan, namun tak seorang pun mendengarkan mereka. Jumlah mereka banyak, dan bersamaan dengan laju pertambahan gedung, mal, ITC, real-estate, dst dalam metropolis Jakarta ini, jumlah mereka juga bertambah. Menjadi banyak berarti menjadi rutin juga, maka modus melihat seperti melihat lalat, yakni melihat serentak mengabaikan, yang mereka terima merupakan cermin bagaimana mereka ditempatkan dalam masyarakat. Mereka sadar itu, maka mereka menyebut diri "anak pinggiran". Sebagian adalah anak-anak jalanan, pengamen, joki three-in-one, pemulung cilik, pengasong dalam usia antara 5-17 tahun. Sebagian lain bekerja sebagai buruh pabrik. Di dalam perjuangan survival of the fittest di belantara ekonomi metropolis Jakarta, mereka adalah korban. Dan wajah korban itu makin jelas manakala placelessness mereka dipentaskan dalam kebijakan penggusuran, pembakaran dan penelantaran pemukiman-pemukiman mereka.

Eksistensi sosial mereka dijelaskan oleh Georg Simmel sebagai fenomena ruang; Mereka itu dekat dengan kita, namun kedekatan itu berarti juga suatu kejauhan, sebab keberlainan mereka berarti bahwa yang jauh itu dekat juga. Mereka tidak sungguh-sungguh diluar kita, seperti misalnya makhluk dari bintang Sirius, sebab mereka adalah salah satu dari kita, pemukim metropolis ini. Namun pertarungan a la Darwinisme ekonomis yang melanda metropolis ini membuat mereka tidak sungguh-sungguh di dalam kita. Para pemenang telah mengeksklusikan mereka dari kelompok. Pertama, mereka adalah anak-anak, dan anak-anak dipandang tidak berhak bersuara dalam masyarakat orang dewasa. Kedua, mereka melarat, dan yang melarat ini juga dianggap tidak memiliki andil dalam masyarakat. Posisi di luar sekaligus di dalam itulah yang secara spasial diungkapkan dalam istilah "pinggiran".

Cermin Krisis Solidaritas
Berada di pinggiran tidak hanya berarti berada dalam keterbatasan, seperti terungkap dalam kata 'miskin', melainkan juga berarti menjadi batas cakrawala masyarakat itu sendiri, sebab seperti dipikirkan dalam teori sistem Niklas Luhmann- yang berada di pinggiran itulah yang memungkinkan perbedaan antara masyarakat dan bukan-masyarakat. Eksistensi sosial mereka adalah identity maker sebuah masyarakat, seperti sebuah garis yang memberi bentuk, maka perlakuan atau pengabaian terhadap mereka merupakan cermin taraf keadaban masyarakat tempat mereka dipinggirkan. Kota-kota yang menyambut mereka sebagai bagian dari masyarakat telah berhasil pula mengatasi problem integrasi sosialnya, sebab anak-anak pinggiran adalah bagian naratif yang paling kelam dari identitas kota yang retak oleh pertarungan kepentinga. Ideologi-ideologi memakai kondisi mereka sebagai bahan demagogi. Pragmatisme pasar tak menghitung kegunaan mereka.Dapat dikatakan bahwa keterlantaran mereka adalah cermin krisis solidaritas dan sivilitas kota. Sebagaimana keretakan sebuah keluarga ditandai dengan keterlantaran anak-anaknya, sebuah manajemen kota yang gagal untuk memobilisasi sikap-sikap dan tindakan-tindakan beradab warganya tercermin juga dalam marginalisasi segmen yang paling lemah dan tak terlindung di dalam kota itu, yakni anak-anak miskin yang menjadi korban kekerasan kota dan keluarga mereka. Pasar, birokrasi dan budaya metropolis tanpa ampun telah melibas anak-anak ini dan merampas hak-hak mereka sebagai anak. Kilasan wajah cilik di jalan, di pabrik, di gundukan sampah itu enggan kita tatap karena tatapan kita akan segera berbalik menjadi gugatan atas sikap apatis kita, apatisme yang telah lama sekali dilegitimasikan lewat sebuah stigmatisasi atas mereka sebagai parasit-parasit kota. Jika yang terstigma ini 'korban', siapa atau apakah 'pelaku'nya ? Rentetan jawaban diberikan: negara, pasar, masyarakat, struktur, keluarga...ad infinitum sampai kita tak menemukan apa-apa dan siapa-siapa. Akan tetapi anak-anak yang dunia bermainnya telah terampas dan terdesak memikul tanggungjawab hidup itu tidak menyerah sebagai korban. Mereka bangkit menolong diri mereka sendiri. Ketika datang menengok Festival Budaya Anak Pinggiran Merdeka se-Jabodetabek 13-15 Juli 2007 yang lalu, orang akan terkesima. Anak-anak ini tidak memohon belas kasihan orang-orang dewasa. Anak-anak ini jauh dari kecengengan dan kemanjaan seperti yang lazim kita jumpai dalam keluarga-keluarga 'borjuis kota'. Mereka menuntut hak-hak mereka yang telah diabaikan tanpa malu oleh orang-orang dewasa. Mereka bernarasi tentang bagaimana mereka menolong diri untuk melawan keterbatasan mereka sendiri. Kepakan rajawali yang terluka memang tidak tinggi, namun tetap lebih gagah daripada kepakan ayam sehat, karena rajawali menurut kodratnya enggan melekat di atas tanah.

Segmen Lemah Ruang Publik
"Setiap anak," begitu kata Undang-undang Perlindungan Anak, 'berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi". Bunyi undang-undang yang dirancang orang dewasa itu menghibur mereka. Realisasi hak-hak yang tercantum didalamnya mereka tuntut. Suara kanak-kanak merka tak mampu menyembunyikan ketegasanh ati mereka. Satu hal mereka tahu: Mereka adalah korban, karena orang-orang dewasa yang ikut mengendalikan pasar, negara, masyarakat, struktur, keluarga...ad infinitum itu mengabaikan hak-hak mereka. Dan hak bukanlah suatu pemberian atau efek belas kasihan orang lain, melainkan sesuatu yang dapat dituntutkan kepada orang lain. Karena itu mereka tidak mengemis hak; mereka menuntut. Dan karena dalam setiap hak itu melekat kewajiban pihak yang dituntut, si penuntut, yakni anak-anak ini, berhak untuk mendapatkan respek dari orang lain dalam tuntutan mereka.Berbicara hak seperti dilakukan anak-anak pinggiran ini tak lain daripada suatu tuntutan untuk bernegosiasi tentang nasib mereka. Namun mereka tak punya wakil di parlemen, tak memiliki wadah ekspresi di ruang publik dan keluarga mereka yang hancur oleh cekikan ekonomi sudah lama tidak mau memahami mereka. Anak-anak pinggiran, seperti juga kaum minoritas, para penyandang cacat, kaum manula, dst...adalah segmen paling lemah dalam ruang publik negara hukum. Status kanak-kanak dan stigma kemiskinan yang menjadi emblem mereka menyulitkan mereka bernegosiasi dengan orang-orang dewasa di dalam pemerintahan yang terlalu digundahkan oleh masalah-masalah kekuasaan dan saku mereka sendiri.Jika politik tidak dimengerti secara Machiavellian sebagai manipulasi strategis, melainkan secara Aristotelian sebagai penggalangan civic friendship, apa yang dilakukan anak-anak pinggiran dihadapan patung proklamator RI itu adalah 'politik' dalam artinya yang otentik. Komunitas pemberdayaan sebagaimana dipraktikkan oleh Gerakan Ciliwung Merdeka binaan Sandyawan Sumardi itu merupakan salah satu cara bagaimana menggugah kesadaran civil society pada segmennya yang paling fundamental. Lebih dari 2000 anak dari 39 komunitas berhimpun mewakili ribuan lainnya yang terserak di jalan-jalan di berbagai kota besar yang menjadi korban gilasan pasar, birokrasi dan kekerasan orang-orang dewasa. Mereka tidak bungkam. Mereka memekikkan hak-hak mereka dan bernarasi tentang pengalaman-pengalaman negatif mereka lewat tuturan, lukisan, pertunjukan. Itu sudah cukup nyaring untuk ruang publik politis, seandainya negara hukum berfungsi baik.