CILIWUNG MERDEKA

TEOLOGI RAMAH LINGKUNGAN

2008-02-06T15:54:00.000+07:00

Artikel KOMPAS - oleh : Yonky Karman (rohaniwan)

Indonesia mendapat kehormatan menjadi tuan rumah Konferensi Ke-13 Para Pihak atau COP-13 dalam Konvensi Kerangka PBB tentang Perubahan Iklim. Sekaligus itu juga tantangan sejauh mana bangsa yang mengklaim diri religius mampu memberi kontribusi positif dari kekayaan tradisikeagamaannya. Klaim agama-agama monoteis, dunia milik Tuhan, tidak serta-merta membuat teologi lingkungan berkembang. Malah, model iman yang berkembang tidak peduli lingkungan. Umat lebih sibuk membela kelurusan ajaran agama (ortodoksi) dan berpretensi sebagai pembela Tuhan, tetapi lambat merespons krisis lingkungan yang belakangan kian mengkhawatirkan.

Meluruskan pemahaman
Penekanan berlebihan tentang kemahakuasaan Tuhan dalam monoteisme tanpa disadari telah melegitimasi eksploitasi alam.
Lynn White Jr, sejarawan abad pertengahan, menuduh agama Kristiani di Barat sebagai agama yang paling antroposentris dalam memposisikan manusia berhadapandengan alam (The Historical Roots of Our Ecologic Crisis, 1967). Dalam cara pandang Kristiani abad pertengahan tentang manusia dan alam, manusia bukan bagian alam, tetapi penguasanya. Demi mandat budaya dariTuhan, alam harus ditaklukkan dan dikuasai. Dalam dualisme alam-manusia, alam ada hanya untuk manusia.

Teknologisme di Barat mendorong perkembangan teknologi sebagai sarana eksploitasi alam. Maka, teknologi berkembang menjadi begitu rumit dan mendominasi dunia ketiga.Semasa abad pertengahan, kemenangan agama Kristiani atas paganisme dirayakan berlebihan. Manusia tradisional mempercayai hutan, gunung, dan alam ada penunggunya. Oleh karena itu, manusia tidak boleh sembarangan mengusik alam. Agama Kristiani menafikan kepercayaan kepada roh-roh seperti itu. Alam hanya ciptaan lebih rendah karena itu boleh dieksploitasi oleh ciptaan yang lebih tinggi.

Dua tahun sebelum White, Harvey Cox, teolog dari Harvard, juga menuduh tradisi Kristiani dengan teologi penciptaannya memisahkan alam dari Tuhan dan memisahkan manusia dari alam (The Secular City : Secularization and Urbanization in Theological Perspective, 19-21). Pemisahan tajam itu membuat manusia kehilangan rasa hormat kepada alam. Alam hanya untuk melayani kepentingan manusia dan obyek eksploitasi belaka. Namun, wacana Kristiani belakangan menyadari ketimpangan cara pandang lama itu. Tuhan tidak hanya dilihat dalam kemahakuasaan dan universalitas-Nya, tetapi juga Tuhan yang peduli lingkungan (Tuhan yang eko universal). Mandat budaya untuk menguasai alam tidak dipahami dalam koridor manusia sebagai penakluk, tetapi sebagai dititipi kewajiban untuk memeliharanya.

Gambaran awal narasi penciptaan dalam Kitab Kejadian adalah penciptaan sebagai penguasaan chaos. Daripada meniadakan chaos, penciptaan mengontrolnya agar tidak menyengsarakan. Jika manusia salah menggunakan kebebasannya, aneka kekuatan chaos akan lepas tak terkendali. Sebagai wakil Allah di Bumi, manusia bertanggung jawab untuk mengontrol aneka kekuatan chaos. Perspektif lingkungan dalam Kitab Kejadian sering dibaca berat sebelah dengan menekankan penguasaan manusia atas alam. Padahal, nuansa kekuatan dalam verba "menaklukkan" dan "menguasai" lebih berarti agar manusia menyelidiki alam, mempelajari hukum-hukumnya, mengeksplorasinya. Semua itu bukan pekerjaan ringan.

Maka, tiada korelasi antara mandat untuk menaklukkan alam dan tuduhan bahwa Alkitab tak peduli lingkungan. Justru sebaliknya.Setelah diciptakan, manusia ditempatkan di Taman Eden untuk memeliharanya. Itulah bentuk nyata penguasaan atas alam. Manusia adalah person dalam relasi dengan Tuhan dan secara hierarkis lebihtinggi dari alam. Namun, manusia juga sekelompok dengan alam dalam relasi keterbatasan dan kefanaan. ’adam berasal dari ’adama (tanah).Sebagai bagian alam, nasib manusia mengikuti nasib lingkungan. Kehancuran lingkungan juga kehancuran manusia.

Tanggung jawab ekologis
Maka, teologi penciptaan menegaskan tanggung jawab ekologis manusia. Maksud manusia menguasai Bumi adalah agar alam dimanfaatkan untuk kesejahteraan manusia dan anak cucunya. Pada gilirannya karunia alam mendorong puji syukur kepada Allah yang mahabaik. Alam bukan untuk memenuhi kerakusan manusia. Penguasaan atas alam terkait dengan kesejahteraan yang berkelanjutan.Penguasaan atas alam dibatasi tujuan penguasaan itu sendiri, yakni demi kesejahteraan bersama. Maka, wujud penguasaan manusia atas alam bukan menggunduli hutan, mengeruk pasir yang menimbulkan abrasi, atau membuang sampah sembarangan.

Memelihara Bumi dan tidak merusak ekosistem adalah bukti penguasaan diri manusia. Dunia adalah tempat tinggal bersama yang sesama penghuninya hidup bergantung. Wujud kuasa manusia atas alam terlihat dalam batasan mandat untuk memeliharanya. Perilaku ramah lingkungan adalah bagian iman, salah satu ujian iman yang membumi. Maka, bencana alam yang sedang mendera kita bukan hanya fenomena alam, tetapi karena kelalaian kita sebagai pemangku tanggung jawab ekologis.

Semula bukan hanya langit dan Bumi diciptakan Tuhan, tetapi manusia dan taman. Manusia ditakdirkan hidup dalam taman, dalam suatu ketergantungan. Taman bagi lurah adalah wilayah kelurahan, kecamatan bagi camat, kabupaten bagi bupati, kota bagi wali kota, provinsi bagi gubernur, dan negeri bagi presiden. Pejabat yang dengan enteng meyakinkan rakyat bahwa bencana adalah fenomena alam sedang lari dari tanggung jawab publiknya. Kita masing-masing mempunyai taman yang perlu dipelihara. Rumah dan lingkungan sekitar, kantor, jalan yang kita lalui. Di mana kita berada, lingkungan adalah taman yang harus dipelihara.

Pertemuan Tim Wakil Warga GLH-CM - 20 Januari 2008

2008-01-31T09:57:00.000+07:00

Sanggar Ciliwung

Minggu, 20 Januari 2008 pk 19.30

Acara ini merupakan konsolidasi tim wakil warga yang sudah terbentuk di masing-masing RT. Diawali dengan paparan kilas balik pertemuan wakil warga dan pengurus RT pada Sabtu, 12 Januari 2008 lalu...acara dilanjutkan dengan presentasi hasil temu warga masing-masing RT oleh para juru bicara tiap RT dan ditutup oleh Shinta yang mempresentasikan usulan program kerja bersama sebagai respon CM atas identifikasi persoalan-persoalan yang menjadi keprihatinan warga.

Berikut petikan presentasi hasil pertemuan di masing-masing RT :

RT 05 RW 012 Bukit Duri
Hasil pertemuan sementara terbentuk 10 orang (saling mengisi)
- Sampah : Koord Dedi
- Kesehatan: Koord Ibu Rosani
- Gizi Buruk: Koord Ibu Amani
- Pendidikan: Koord Ibu Yati
- Air Bersih: Koord Ibu Ita (Ketua RT)
- Tim Pembina: Perangkat RT
Pertemuan yang terjadi lebih mendominasi membicarakan tentang pengolahan sampah, walaupun terjadi kebingungan di warga sendiri dalam permasalahan teknisnya.
Tentang air bersih, sudah adanya tempat atau lahan untuk MCK dan juga ada yang perlu diperbaiki.
Tidak ada anak yang mengalami gizi buruk.
Pertemuan di atas sebenarnya belum tuntas dan menurut rencana akan berlanjut lagi.

RT 06 RW 012 Bukit Duri
Ibu Diana mewakili RT 06 membacakan hasil pertemuan warganya
Hasil pembentukan tim kerja:
- Sampah: Koord. Bpk. D Mulyadi
- Air Bersih: Koord. Bpk. Kurdi
- Kesehatan; Koord. Ibu Malinda
- Gizi Buruk: Koord. Ibu Sadiyah
- Pendidikan: Koord. Ibu Diana
- Tim Pembina: Bpk. Mul (Ketua RT), Bpk. Syamsudin (pengusaha potong ayam di RT 06) & Bpk. Kurdi

Warga RT 06 pada dasarnya menyetujui kerja sama ini. Sesepuh warga berharap agar program kerja ini benar-benar dilakukan dan jangan sampai sia-sia karena hangat di awalnya saja.
Kendala : Kerja pengolahan sampah lebih didominasi dengan kondisi warga yang merasa akan kebauan nantinya.

Air bersih sudah ada sebenarnya, tapi kalau CM ingin rembug untuk pengupayaan air bersih, semuanya akan sangat membantu.
Pada tahun 2002 ada pembangunan saluran air limbah rumah tangga, yang kini sangat mengganggu satu keluarga (rumah) dari warga RT 06, yaitu Ibu Icih

Pak Mulyadi (Ketua RT 06) :
"Bagaimana caranya (teknis pengelolaan) membahas permasalahan sampah (limbah bulu ayam) yang keberadaannya sangat mengganggu warga".

RT 07 RW 012, Bukit Duri
Pak Komar mewakili RT 07 membacakan hasil pertemuan warga pada 18 Januari 2008.
Air bersih: Koord. Adip
Sampah: Koord. Uteng
Kesehatan & Gizi: Koord. Bu Husein (bu RT)
Pendidikan: Bpk Anto
Tim Pembina: Perangkat RT - Bpk Ganti, Bpk Rosikin

Ada rencana untuk mengadakan waktu belajar bagi anak-anak di RT 07.

Untuk kerja pengolahan sampah ada pertanyaan tentang jenis sampah organik dan non-organik.

Usulannya : apakah sampah-sampah seperti kaleng dapat dimanfaatkan menjadi kerajinan tangan agar bisa menghasilkan yang bermanfaat bagi semua.
Tempat untuk pengelolaan sampah, mudah-mudahan dari tim kita akan mendapatkan dan menemukan lokasi pengelolaannya di RT 07. Usulan konstruksi lokasi tempat pengolahan sampah seharusnya lebih aman.
Masalah posyandu : Apakah pihak CM dapat membantu penambahan makanan bergizi di wilayah kita atau RW 012.

RT 08 RW 012, Bukit Duri
Hasil pertemuan di RT 08 dibacakan oleh Pak Kiwik (pengurus RT 08).
Sampah: Koord. Pak Wiyarto (Kiwik)
Air Bersih: Koord. Bpk. Suyatno
Kesehatan: Koord. Ibu Melfi (Atta)
Gizi: Koord. Ibu Rumiyati
Pendidikan: Koord. Suprapto
Pembina Umum / Penasehat: Bpk. Muh. Yusuf Saleh & Bpk. Isman (Ketua RT 08)

Warga RT 08 sangat mendukung sekali kegiatan-kegiatan ini, terutama sampah. Warga bertanya, di mana tempat pengelolaannya, begitu juga sistim pengelolaannya.

Pak Yusuf (RT 08) :
"Masalah penambahan gizi, di mana kita sering kali menyebut tentang gizi buruk. Kita tidak setuju kalau kita dikatakan permukiman kumuh, tapi kita adalah warga bantaran kali. Mengapa kita mau menyinggung tentang posko penambahan gizi ? Dana yang ada dari pemerintah, tentunya tidak pernah cukup untuk pembiayaan adanya posyandu di wilayah-wilayah. Warga memohon untuk bantuan makanan tambahan bergizi, seperti susu, menimbang berat badan, obat-obatan, vitamin dan makanan dengankandungan gizi yang baik. Untuk sampah, kita juga berfikir bahwa adanya lahan yang khusus untuk pengelolaannya dan tidak jauh dari kita. Yang ada dan menjadi pertanyaan yang mendasar bagi warga adalah, apa yang disebut dengan sampah organik dan non-organik. Mohon penjelasannya, agar warga dapat melakukan pemisahan jenis sampah yang ada di kita".

Isnu (Perwakilan CM) :
Selain tim kerja program, menurut wakil warga dari RT 08 (Ketua RT 08), khususnya di Bukit Duri, agar setiap RT ada penasehat untuk program kerja, yang dapat mengakomodir aktivitas program ini.

RT 10 RW 03 Kampung Pulo
Riza mewakili RT 010 RW 03 Kampung Pulo membacakan hasil pertemuan warga.
Sampah: Koord. Bpk. Rukyat
Air Bersih: Koord. Bpk. Khaidori
Pendidikan: Koord. Bpk. Nurdin
Kesehatan: Koord. Bu Rukmini
Gizi: Koord. Bu Nur
Koord. Umum Sementara: Perangkat RT

Warga menyetujui program kerja ini. Usulan warga, bukan jembatan yang diinginkan untuk dibangun, tetapi eretan, di mana eretan dapat membangun perekonomian beberapa warga di RT 010 dan juga membahas masalah pengangguran.

Pak Nurdin :
"Masalah pendidikan di Pulo adalah belum adanya koordinasi antara anak dengan para orangtuanya. Oleh karena itu ada ide untuk membangun sistim pendidikan seperti study club, di mana tujuannya adalah untuk mengisi waktu yang sering digunakan oleh anak untuk bermain (membuang waktu menurut orangtua). Perwakilan pendidikan dari Kampung Pulo meminta tanggapan dari CM mengenai rencana atau ide di atas, khususnya untuk anak-anak yang putus sekolah, yang selama ini disebut-sebut oleh pemerintah tentang adanya 9 tahun wajib belajar".
Ibu Zulaeha :
"Pertanyaan tentang kesehatan. Bagaimana cara kerja tim kesehatan dalam perencanaannya ?"

Isnu : Di kampung Pulo ada tawaran: kerja sama untuk semua RT, khususnya untuk tempat/lokasi pengolahan sampah dan kompos.
Shinta (CM) : "Ada kendala, menurut CM (Sandyawan), untuk lokasi pengolahan sampah. Bagaimana menurut warga ?"

Pak Mulyadi (Ketua RT 06) :
"Masalah tempat, saya masih menunggu pemilik lahan yang sedang dituju, tapi sampai kini belum ketemu dengan pemiliknya. Di depan Pos RT 06 (Bpk. Alm. H Hasan). Kalau sudah ketemu, nanti akan dinformasikan secepatnya. Bagaimana pelaksanaannya? Apakah setiap RT harus memiliki tempat penampungan atau pengolahan sampahnya? Atau bagaimana? Untuk warga RT 06 dan 07, pembuangan sampah ada di samping rumah ibu Icih, walaupun kini warga akhirnya membuang sampah ke kali juga".

Ibu Ita (Ketua RT 05) :
"Di RT 05 tidak ada lahan lagi. Ada penawaran dari pak Mul (pemilik warung) untuk menggunakan atau melihat dahulu lahan di sebelah warungnya. Tapi hal ini bukan menjadi janji dari pak Mul. Usulannya adalah, sebaiknya ada kerja sama antar RT untuk pengolahan sampah warga".

Diana (RT 06) :
"Kita harus memikirkan kondisi tanah tersebut, karena kiri-kanannya ada warung makanan, walaupun pemilik tanah mengijinkannya. Itu harus dipikirkan juga".

Bu Zulaeha (RT 010) :
"Bagaimana kalau pemilik lahan meminta dana sewa? Walaupun kita belum bertemu dengan pemilik tanahnya".

Shinta (CM) : "Untuk mengantisipasi dari baunya sampah yang akan mengganggu warga sekitarnya, kita akan bahas secara teknis cara atau sistim pengelolaan sampahnya".

Pak Husein (Ketua RT 07) :
"Sampah menjadi PR kita semua, dimana kita bersama dengan CM dapat membahasnya". Rokib (RT 06) :
"Usulan untuk sampah organik dan non-organik, sebaiknya setiap RT diberi jatah 1 atau 2 tempat, mengingat jaraknya yang cukup jauh. Untuk pendidikan, syukur sekali berjalannya program kerja, khususnya musik, sudah mulai menurun. Tapi khususnya ketika waktu azan dan juga di waktu malam, agar pelatiahan atau bermain gendang harus mengingat waktu, karena kita kan mau beristirahat semuanya".

Shinta (CM) : "Kita punya beberapa alternatif untuk lokasi pengolahan sampah yang datang dari warga sendiri".

Berikut adalah tanggapan-tanggapan warga atas respon CM yang tertuang dalam organigram Program Kerja yang dipresentasikan :

Diana (RT 06) :
"Seumpamanya, kalau kita menemukan hal yang penting di lapangan, apakah boleh kita memasukinya secara mendadak ke dalam program tersebut ?"

Isnu (CM):
"Kalau ada pengembangan dan penambahan program kerja tersebut, kita akan membuka proses dialog, karena adanya kerja sama yang tadi dipaparkan oleh Shinta dalam bentuk program kerja CM".

Bu Ita (RT 05):
"Agar lembaran program kerja tersebut difotokopi dan dibagikan ke wakil warga".

Bu Iis (RT 07):
"Apa yang dimaksud dengan posko penambahan gizi di dalam paparan tadi ?"

Rina (CM):
"Masalah pos-pos RT yang akan digunakan untuk kerja penambahan gizi, sebenarnya untuk memanfaatkan tempat yang sudah ada di setiap RT".

Ibu Ita (RT 05):
"Diusulkan, kalau pos-pos penambahan gizi di SC saja, bagaimana? Karena tidak terbentur dengan kerja posyandu dari RW".

Ibu Iis (RT 07) :
"Boleh saja SC mengadakan program kerja penambahan gizi, tapi menggunakan tempat di SC, karena anak-anaknya juga tidak banyak di lingkungan kita. Tim kerja di setiap RT untuk melakukan kerja pembagian penambahan gizi".

Shinta (CM) :
"Penggunaan pos RT yang dimaksud adalah merupakan tanggung jawab atau kontribusi warga dari setiap RT, di mana CM menjadi fasilitatornya. Jadi kerja memasak dan sebagainya ada di warga".

Ibu Iis (RT 07) :
"Posyandu 2 meliput 5 RT, di mana RT 09 dan 010 juga termasuk di dalamnya, agar tidak ada kesalahpahaman bagi warga di kedua RT tersebut".

Shinta (CM): "Kita akan mempertimbangkan kembali, karena semuanya saling berkorelasi satu sama lainnya. Oleh karena itu, kita akan membicarakannya kembali di pertemuan lainnya".

Ibu Iis (RT 07):
"Di SC kan ada dokter ahli gizi, maka diusulkan bahwa di SC menjadi sentral aktivitas penambahan gizi".

Suryanto (CM):
"Kita jangan terjebak dalam permasalahan teknis. Berbicara tentang gerakan, kita harus juga membicarakan bagaimana melakukan gerakan ini, seperti contohnya, apa yang penting bagi kita dalam membahas anak kekurangan gizi. Apa diberi kacang hijau atau bagaimana. Pemerintah sendiri, sebenarnya juga melibatkan warganya secara gotong royong. Kenapa kita tidak melibatkan warga kita juga untuk melakukan program kerja? Mengapa program penambahan gizi mau melibatkan warga, agar warga juga menjadi tahu dan mengerti tentang makanan yang bergizi, sebagai contoh. Keterlibatan warga secara luas, semakin baik".

Ibu Ita (RT 05) :
"Selaku sekretaris RW 012 berterima kasih dengan SC. Kita hanya khawatir akan adanya kecemburuan dengan warga yang lainnya, yang tidak termasuk ke dalam program ini. Yang sudah-sudah, sering kali terjadi perselisihan diantara warga sendiri. Memang kita juga menyadari adanya keterbatasan dana".

Suryanto (CM) :
"Permasalahan teknis. Kalau misalnya bagi warga di RT 05 – 08 ke depannya akan membaik karena adanya program kerja ini, bagaimana kalau kita mengusulkan ke kelurahan, misalnya, untuk di wilayah kita sudah dapat menangani permasalahan ini. Yang penting adalah terlayaninya dengan baik. Perubahan tidak selalu menjadi buruk".

Pak Yusuf (RT 08):
"Pembagian posyandu di tiga tempat sudah benar, dan sudah berjalan. Kita juga tidak mau, warga kita yang termasuk atau mengalami gizi buruk. Walau demikian, CM setiap minggunya dua kali mengadakan pelayanan kesehatan. Selain dari hari itu, warga bisa saja datang ke CM untuk melakukan yang terbaik, karena CM terbuka untuk semua orang Indonesia, tidak hanya untuk warga Bukit Duri. Kesimpulannya, kita sudah membentuk tim dan respons juga, tinggal prakteknya saja. Dari mana kita mau memulai dan di mana lokasinya? Seperti adanya alternatif solusi dari warga sendiri, seperti adanya usulan lokasi dari kita dan juga warga di Pulo".

Isnu (CM):
"Begitu menurut pak Yusuf. Tim kerja sudah terbentuk dan dipersilahkan setiap tim kerja untuk membicarakan langsung dengan tim program.
Mengingat Pembina dan penasehat, kita juga masih mengingat adanya forum warga di Bukit Duri pasca banjir 2002. Kalau masih dibutuhkan keberadaannya, maka forum warga ini dapat terlibat sebagai MPRnya. Mungkin kita bisa mengkonkritkan secara struktur yang lebih jelas lagi. Fungsi dari forum warga: memonitor, melindungi dlsb untuk program kerja bersama kita ini. Usulannya seperti itu. Struktur yang sudah ada diusulkan di waktu lain saja, karena sudah malam dan mengingat besok waktu kerja kembali. (Warga: menghidupkan kembali perangkat yang lama karena adanya kebutuhan, tapi lain waktu saja, karena besok waktu kerja dan kini sudah jam 22.30)".

Shinta (CM):
"Ini akan menjadi PR bersama-sama bagi kita di setiap RT, di mana pembentukan struktur forum warga ke depannya merupakan kebutuhan".

Isnu (CM):
"Kita akan membagikan fotokopi lembar struktur program yang tadi dibutuhkan kita semua. Terima kasih".

Ibu Juleha (RT 010):
"Kapan kita akan kumpul lagi ?"

Warga :
"Mungkin malam minggu besok".

Shinta (CM):
"Saya harap semua yang menjadi tim kerja di tiap RT agar melakukan kerja sosialisasi di wilayahnya masing-masing, apa yang akan dilakukan program kerja yang hari ini kita bicarakan".

Isnu (CM) :
Mempertajam masing-masing tim kerja CM, maka tim kerja warga di masing-masing RT (mulai besok pagi) siap-siap akan kedatangan tamu dari CM. Kita (Tim Wakil Warga) kumpul lagi 2 minggu yang akan datang.

(Liputan Tim Kerja GLH-CM - Deny Tjakra-Adisurja)

Temu Warga RT 05 / RW 12, Bukit Duri - 18 Januari 2008

2008-01-30T18:42:00.000+07:00

Rumah Ibu Rita (Ketua RT 05, Bukit Duri)
Jumat, 18 Januari 2008 pk. 20.00

Pertemuan warga RT 05 terjadi tanpa perwakilan dari CM, karena waktu penyelenggaraannya bersamaan dengan pertemuan warga RT 06 dan RT 07.

Hasil rembugan warga dalam pertemuan dipaparkan Ibu Rita kepada Isnu (Perwakilan CM) sebagai berikut :

Secara perinsip warga disini sangat mendukung dan siap berpartisipasi dalam
pelaksanaan program kerja bersama ini. Hanya warga masih bingung teknisnya gimana, karena kita semua tahu kalau disini wilayahnya sangat sempit dan padat. Jadi, misalkan soal pengolahan sampah, jelas ditempat kami tidak ada tempatnya.

Isnu (Perwakilan CM) : sTentang pengolahan sampah ini, kami sadar betul akan terbatasnya ruang/lahan disekitar kita. Maka dari itu, kita selenggarakan program ini secara bersama (terpadu) dengan RT lainnya. Dengan harapan di RT lain ada cukup lahan untuk tempat pengolahan sampah ini. Sedangkan bagaimana teknis detil kerjanya dan fasilitas apa saja yang dibutuhkan (perencanaan dan konsepnya), akan dirembukkan bersama di dalam Tim Kerja Warga (gabungan antar RT) untuk Program Sampah bersama pendamping dari Sanggar Ciliwung

Ibu Rita : Pengurus di RT.05 ini masih baru, terpilih pada bulan November tahun lalu, dengan susunan pengurus semua Perempuan. Sehingga masih sedang dalam penataan kerja internal. Begitu juga kepengurusan di tingkat RW masih baru, terpilih pada bulan Desember tahun lalu. Perlu diketahui juga, bahwa Ketua RW.12 sekarang adalah Bp. Muhamad (Mumu), mantan Ketua RT.05 pada masa kerja sebelumnya. Ibu RT.05 ini, selain disibukkan dengan pembenahan kerja intern RT, juga terlibat dalam kepengurusan baru di tingkat RW.12, seperti menjadi Pengurus PKK RW.12 (yang baru dibentuk pada tanggal 17 Januari 2008 yang lalu). PKK adalah yang selama ini mengelola kerja Posyandu di tingkat RW.12. Jadi, saat ini sedang akan dilakukan peremajaan pengurus (Kader) Posyandu di RW.12 yang terbagi dalam tiga Pos.

Selama baru sekitar sebulan menjadi Ketua RT.05, wilayah ini sudah terkena musibah banjir pada awal Januari kemarin. Seperti masa-masa sebelumnya, jika ada banjir di wilayah ini langsung berdiri macam-macam bendera Posko Korban banjir (dari Ormas, LSM, Parpol, dll). Sejak kepemimpinan Ibu Rita ini, pada banjir kemarin, kebijakan yang dibuat adalah melarang berdirinya Posko-posko Korban Banjir atas nama apapun (Parpol, Ormas, LSM, dll) kecuali Posko atas nama warga RT.05 RW.12 Bukit Duri. Alasannya sederhana saja, agar bantuan yang ada bisa terkontrol, transparan, tepat sasaran, dan merata diterima para warga-korban banjir.
Termasuk sikapnya dengan Pers, Ibu Rita tidak mau menerima peliputan dari media apapun (cetak/elektronik, lokal/nasional) tanpa ada kontribusi (bantuan) langsung yang bisa bermanfaat bagi warga-korban. Jadi, kemarin banyak media yang dia tolak dan diusir dari wilayahnya, padahal beberapa sudah siap dengan perlengkapan (alat) siaran, tetap juga disuruh pergi dari wilayahnya.

Jadi, secara prinsip, kegiatan apapun dan kerja sama dengan siapapun bisa saja, asalkan benar-benar untuk pemberdayaan dan dengan identitas warga sendiri, agar warga tidak dimanfaatkan untuk popularitas dan kepentingan pihak lain.

Tentang Tim Kerja Warga secepatnya akan dibentuk, dan akan dilaporkan langsung nanti dalam Pertemuan antar RT yang akan diselenggarakan hari Minggu, 20 Januari 2008 di Sanggar Ciliwung.

Temu Warga RT 06 / RW 12, Bukit Duri - 18 Januari 2008

2008-01-30T13:33:00.004+07:00

Pos RT 06/ RW 12, Bukit Duri
Jumat, 18 Januari 2008 - pk. 20.30

Hadirin :
Pak Mulyadi (Ketua RT)
Ibu Diana (Sekretaris RT)
Rokhib (Bendahara RT)
Pak Men-Ayam
Bp. D Mulyadi
Para warga, kaum muda
Isnu Handono, Rina Sulastri, Eko (Perwakilan CM)

Pertemuan dimulai dengan pengantar oleh Ibu Diana (Sekretaris RT.06) disambung dengan ramah tamah, sambutan dari perwakilan Sanggar Ciliwung dan diakhiri dengan pembentukan Tim Kerja Warga yang dipimpin oleh Bp. Mulyadi (Ketua RT 06)

Ibu Diana (Sekretaris RT.06):
"Pertemuan ini adalah kelanjutan dari yang telah diputuskan dalam pertemuan di Sanggar Ciliwung pada hari Sabtu, 12 Januari 2008 yang lalu. Pertemuan tersebut dihadiri oleh perwakilan warga dari RT.05, 06, 07, 08 RW.12 Bukit Duri dan RT.10 RW.03 Kp. Pulo. Dengan difasilitasi oleh Sanggar Ciliwung, pertemuan tersebut membahas tentang persoalan / keprihatinan warga bersama di wilayah kita ini, sehingga terungkap ada dua-belasan persoalan yang menjadi keprihatinan kita bersama. Kemudian persoalan tersebut dikelompokkan menjadi lima persoalan besar yang dimungkinkan untuk dicari penyelesaiannya secara bersama-sama (gotong royong). Lima persoalan tersebut menjadi rencana kerja bersama kedepan, yaitu: Pengolahan sampah & Lingkungan hidup, Air bersih, Gizi buruk, Kesehatan, dan Pendidikan. Untuk itu, dimasing-masing RT harus dibentuk Tim Kerja Warga yang terbagi dalam lima program kerja tersebut. Saya berharap pertemuan ini bisa menentukan wakil warga yang masuk dalam Tim Kerja.

Pak D. Mulyadi :
"Saya sangat setuju dengan rencana mengolah sampah agar kampung kita makin bersih dan sehat. Nah, tinggal teknisnya seperti apa, sampah dikumpul dimana, dengan tempat seperti apa? Apakah harus dipilah sejak dari rumah kita masing-masing atau ada petugas yang milah? Bagaimana dengan sampah yang tidak bisa diolah menjadi kompos, seperti plastik?"

Pak Men-ayam :
"Bagaimana proses pengolahan sampah menjadi pupuk? Terus pupuk itu mau buat apa? Apakah pengolahan sampah ini juga bisa mengolah sampah bulu ayam? Selama ini pemotongan ayam ditempat saya, bulunya saya buang ke kali. Sampah bulu ayam yang ada dalam kondisi basah, dan dalam waktu sehari saja sudah bau busuk-menyengat. Kalau bisa diolah, khan kita bisa mengajak juga para pemotong ayam yang lain. Saya sangat mendukung rencana ini".

Ibu Napsiah (Ibu Joni) :
"Saya sangat setuju dengan rencana ini. Hanya saya ingin sampaikan tentang situasi MCK di samping rumah saya (depan sanggar), bahwa selama ini sistem kelola secara kolektif tidak berjalan (macet), sehingga kondisinya nampak kotor dan bau. Jadi, saya mohon kepada Pak RT untuk bisa membantu menyadarkan warganya (khususnya pengguna MCK tersebut) agar bisa menjaga dan mengelola dengan baik secara bersama. Perlu dipertimbangkan juga, bahwa MCK ini khan ada di depannya Sanggar yang sering ada tamu yang bermacam-macam, dari warga biasa, orang asing (luar negeri), sampai pejabat Menteri. Jika nampak jorok, khan kita juga yang ikut malu".

Ibu Ichi :
"Saya hanya menginformasikan, kalau saluran air di samping rumah saya yang dulu pernah dibangun bersama sanggar itu sekarang sering meluber sampai ke rumah saya. Apalagi air yang meluber itu ada juga kotoran manusianya. Jadi, saya mohon dengan adanya program ini, hal tersebut diperhatikan juga. Kemarin memang sudah ada ”orang dari Sanggar” (maksudnya, Deny) yang melihat langsung saluran tersebut".

Isnu (Perwakilan CM) :
"Terimakasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Benar apa yang disampaikan oleh ibu Diana dalam pengantarnya tadi, bahwa pertemuan ini adalah mandat (rekomendasi) dari pertemuan di Sanggar pada hari Sabtu 12 Januari 2008 yang lalu. Saya ingin melengkapi paparan dari Ibu Diana tadi, dengan menyampaikan beberapa hal (persoalan) yang dibahas dalam temu warga yang lalu, sekaligus menaggapi paparan dan pertanyaan dari beberapa warga tadi. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa juga menjadi pertimbangan forum ini dalam menentukan tim kerja warga dan pelaksanaan kelima program kerja bersama tersebut, yaitu:
o Bahwa program tersebut merupakan alternatif solusi yang paling bisa kita kerjakan secara bersama-sama (gotong royong) untuk menjawab keprihatinan (persoalan) kita bersama. Sehingga manfaat dari program ini bisa dirasakan bersama dan juga dijaga / dikelola bersama, bukan personal / perseorangan.

o Kelima program tersebut merupakan gerakan bersama berbasis lingkungan hidup, yang meliputi:
Pendidikan
Yang dimaksud disini adalah pendidikan berbasis lingkungan hidup. Sederhananya, pendidikan menjadi media bagi anak-anak dan remaja untuk mengenali secara mendalam (belajar) lingkungan hidup sendiri. Diharapkan anak-anak dan remaja bisa memperbaiki pola hidupnya untuk ramah dan cinta dengan lingkungannya sendiri. Jadi, tidak mengadakan sekolah formal seperti jenjang sekolah yang ada. Bagaimana bentuk dan teknis kerjanya, silakan nanti tim kerja terpilih mengonsep itu bersama-sama dengan tim kerja dari RT lain, termasuk dengan pendamping dari Sanggar Ciliwung.

Air Bersih
Merupakan media untuk membangun kesadaran bersama tentang pentingnya air bersih, dengan mengenali secara mendalam kandungan-kandungan di dalamnya agar proposional bagi pemenuhan kesehatan bersama. Dengan demikian warga bisa mengelola dan menjaga secara kolektif (bersama) sumber air bersih dan penggunaannya. Jadi, kelak jika ini sudah berjalan, bisa membuat sistem perawatan dan kelola secara kolektif (bersama) yang disepakati dan dilaksanakan oleh warganya. Insya Alloh, jika berjalan demikian tidak lagi muncul persoalan (kasus) semacam yang disampaikan oleh Ibu Napsiah tadi. Tetapi untuk jangka pendek (mendesak), persoalan yang disampaikan oleh Ibu Napsiah tadi hendaknya bisa secepatnya ditanggapi oleh Pak RT dan jajaran pengurusnya dengan memberikan pemecahan (solusi) bersama para pengguna MCK tersebut.
Tentang informasi kondisi saluran air yang disampaikan Ibu Ichi tadi, saya berharap tim kerja nanti bisa membantu pemecahannya secara bersama. Yang penting perinsipnya, pemecahan ini harus untuk kepentingan bersama (bukan pribadi).
Kembali ke program air bersih, bagaimana bentuk dan teknis kerjanya, silakan nanti tim kerja terpilih mengonsep dan merencanakan itu bersama-sama dengan tim kerja dari RT lain, termasuk dengan pendamping dari Sanggar Ciliwung.

Pengolahan sampah
Program ini hendaknya merupakan media untuk membangun kesadaran warga bersama tentang baik-buruknya sampah dalam keterkaitannya dengan kehidupan kita, khususnya di lingkungan kita. Diharapkan bisa terbangun kesadaran bersama, sehingga terwujud perilaku hidup baru, yang ”ramah” terhadap sampah kita.
Menanggapi pertanyaan Pak Mulyadi tadi, bahwa benar dalam pengelolaan sampah ini harus dilakukan pemilahan sejak dari rumah kita masing-masing (keluarga). Dengan demikian kesadaran akan pengelolaan sampah (perilaku hidup baru) ini bisa terwujud sejak dari rumah tangga (masing-masing warga). Sampah yang disebut Pak Mul bisa diolah menjadi kompos itu namanya sampah organik, seperti sayuran, sisa makanan, dll.
Sedangkan yang tidak bisa diolah jadi kompos, kita sebut sampah non organik, seperti plastik (kantong / kemasan), kaca, dll. Kita bisa kumpulkan untuk diolah menjadi barang seni-kerajinan, atau dijual dengan disalurkan ke pabrik-pabrik pengolah plastik (daur ulang). Untuk ini kita bisa jajaki kerjasama dengan pabrik plastik (kita sudah ada kontak di beberapa pabrik).
Menanggapi pertanyaan Pak Men-ayam, bahwa pembuatan kompos itu ada beberapa langkah, sederhananya seperti ini: setelah sampah dipilah (organik & non organik), yang organik kita cacah (secara manual) atau dihancurkan dengan mesin, kemudian kita taburkan (campur) ”serbuk bakteri” secukupnya secara merata untuk mempercepat proses fermentasi (pembusukan), kemudian kita masukkan (simpan) ke ember/drum penampung yang tertutup rapat (komposter), terus kita pantau perkembangannya setiap hari (bisa didiamkan / dengan diaduk) selama sekitar 2-4 minggu. Jika dalam proses komposting ini menimbulkan bau atau berair, kita bisa tanggulangi dengan mencampurkan serbuk gergaji atau daunan kering. Setelah fermentasi marata, baru kita keluarkan untuk diangin-anginkan guna mengurangi kadar airnya (jangan sampai kena sinar matahari secara langsung). Kurang lebih selama sebulan sudah bisa menghasilkan kompos yang siap pakai. Untuk awalan laku-kerja ini, kompos yang dihasilkan kita gunakan sepenuhnya untuk ”menghijaukan” kampung kita ini, seperti yang telah dilakukan oleh Pak Mulyadi dan beberapa warga disini sudah mulai menanam tanaman dirumahnya dengan pot. Baru kedepannya, jika pembuatan kompos ini produktif kita pikirkan pemasarannya. Artinya dari kompos ini kita bisa dapatkan manfaat secara ekonomi untuk warga.
Tentang sampah bulu ayam, saya berharap tim kerja sampah nanti bisa mencarikan refernsi (pengetahuan baru) untuk pemecahannya (solusi).
Nah, tentang sarana dan prasarana yang diperlukan dalam program ini, bagaimana bentuk dan teknis kerjanya seperti apa, silakan nanti tim kerja terpilih mengonsep itu bersama-sama dengan tim kerja dari RT lain, termasuk dengan pendamping dari Sanggar Ciliwung.
Dalam pelaksanaannya, pengolahan sampah jelas membutuhkan lahan yang lumayan luas. Sebagaimana kita ketahui bersama, lahan disekitar kita nampaknya masih ada seperti lahan di depan Pos RT.06 ini, kira-kira memungkinkan gak jika lahan tersebut kita manfaatkan?

Perbaikan Gizi
Merupakan media untuk membangun kesadaran bersama tentang pentingnya hidup sehat, secara khusus bagi kesehatan Ibu (usia produktif) dan Anak. Bagaimana bentuk dan teknis kerjanya seperti apa... silakan nanti tim kerja terpilih mengonsep itu bersama-sama dengan tim kerja dari RT lain, termasuk dengan pendamping dari Sanggar Ciliwung.

Kesehatan Warga
Merupakan media untuk membangun kesadaran bersama tentang pentingnya hidup sehat, secara sederhana sesuai dengan potensi dan kemampuan yang ada pada masyarakat (swadaya kesehatan). Telah kita ketahui bersama, bahwa sakit itu mahal obatnya. Bahkan bisa dikatakan, bahwa di Jakarta ini ”orang miskin dilarang sakit”. Sederhananya, lebih baik mencegah dari pada mengobati.
Bagaimana bentuk dan teknis kerjanya seperti apa... silakan nanti tim kerja terpilih mengonsep itu bersama-sama dengan tim kerja dari RT lain, termasuk dengan pendamping dari Sanggar Ciliwung".

Pak Mulyadi (Ketua RT.06):
"Untuk wilayah kita, sebenarnya program yang paling mendesak itu Sampah dan Air bersih, untuk kesehatan dan pendidikan kayaknya gak menonjol (tidak ada) masalahnya.
Tentang lahan di depan Pos RT kita ini, saya sepakat saja, tapi saya akan coba koordinasikan dengan pemiliknya. Saat ini pemiliknya tinggal di wilayah RT 12".

Isnu (Perwakilan CM):
"Tentang pentingnya pelaksanaan program ini, saya berharap kita pertimbangkan jangka panjangnya (bukan sesaat / kontekstual saat ini semata). Makanya kalau kita cermati secara umum, keseluruhan program ini sebenarnya mengharapkan terwujudnya pola hidup baru di dalam warga yang mengakar secara komunal sesuai dengan potensi warga dan lingkungannya. Dengan kata lain mewujudkan gerakan lingkungan hidup berbasis komunitas. Jadi, saya berharap keseluruhan program yang disepakati dalam pertemuan lalu itu tetap juga diselenggarakan di wilayah ini.
Untuk lahan di depan Pos RT ini, terimakasih sekali jika Pak RT berkenan membantu koordinasi dengan pemiliknya. Untuk teknis selanjutnya, kita bisa negoisasikan secara khusus guna mendukung kelancaran pelaksanaan program ini. Secara perinsip, hal-hal semacam ini kami mendorong warga (termasuk pengurus RT) terlibat aktif dalam pemecahannya".

Pak Mulyadi (Ketua RT.06) :
"Baiklah, kita semua telah membahas persoalan bersama di wilayah kita ini. Sekarang marilah kita menentukan personil yang akan duduk dalam tim kerja warga untuk malaksanakan kelima program kerja bersama.
Untuk ini, disepakati Tim Kerja Warga RT.06 adalah sebagai berikut:
1. Tim Sampah: Bp. D Mulyadi (Koord.), Ibu Napsiah, Hasan, Atek, Ibu Ani, Pak Udin, dan Santi.
2. Tim Air bersih: Pak Kurdi (Koord.), Rokhib, Dedi, Ibu Mimin, Muis, Ibu Dwi, dan Marihot-Bowo.
3. Tim Kesehatan: Ibu Malinda-Butet (Koord.), Ibu Suharti, Nurhayati, Bp. Umri, Ibu Ida, Husein.
4. Tim Gizi Buruk: Ibu Sadiah (Koord.), Ibu Ramsa, Ibu Rosani, Ibu Nani, Bp. Hasibuan, Ibu Dede-Fatmawati.
5. Tim Pendidikan: Ibu Diana, Riri, Susan, Lala, Dowan, Gofur.

Demikianlah Tim Kerja RT.06 telah tebentuk, untuk selanjutnya kita akan pertemuan kembali (antar RT) besok hari Minggu, 20 Januari 2008 pukul 19.30 di Sanggar Ciliwung.
Terimakasih. Wassallam….."

Temu Warga RT 08/RW 12, Bukit Duri - 17 Januari 2008

2008-01-30T13:33:00.003+07:00

Pos RT 08 / RW 12, Bukit Duri
Kamis, 17 Januari 2008, pk.20.30

Hadirin :
Pak Isman (Ketua RT)
Pengurus RT
Perwakilan warga (Bapak-bapak, Ibu-ibu, Kaum Muda)
Isnu Handono, Suryanto Musta, Rina Sulastri, Indah (CM)

Acara dibuka dengan pengantar oleh Bp. Isman (Ketua RT.08) serta sambutan dari perwakilan Sanggar Ciliwung dan ditutup dengan pembentukan Tim Kerja Warga.

Berikut petikan jalannya pertemuan warga RT 08 :
Pak Isman (Ketua RT.08):
"Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari hasil pertemuan wakil warga antar RT (RT.05, 06, 07, 08. RW.12 Bukit Duri dan RT.10 RW.03 Kp. Pulo) yang diselenggarakan di Sanggar Ciliwung pada hari Sabtu, 12 Januari 2008 yang lalu.
Pertemuan tersebut membahas tentang persoalan-persoalan kampung yang selama ini telah menjadi keprihatinan kita bersama. Ada cukup banyak persoalan yang telah kita ungkap bersama, terus kita ringkas menjadi lima masalah besar yang memungkinkan untuk dapat kita tanggulangi bersama, yaitu: sampah, air bersih, kesehatan, pendidikan, dan gizi buruk. Sehingga pertemuan tersebut menyepakati adanya usaha bersama untuk menanggulangi lima permasalah tersebut menjadi program kerja bersama. Untuk itu, maka kita saat ini berkumpul guna memilih perwakilan Tim Kerja warga demi mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan yang telah diprogramkan bersama. Dalam pertemuan ini, saya berharap bisa terbentuk perwakilan warga yang akan menjadi tim kerja yang meliputi lima program besar tersebut".

Isnu (Perwakilan CM) :
"Terimakasih dan rasa syukur yang mendalam saya sampaikan kepada seluruh warga dan pimpinannya atas pertisipasi aktif dan kerja samanya selama ini, sehingga tali silaturahmi ini tetap terjaga diantara kita hingga saat ini. Dengan demikian, Sanggar Ciliwung memberanikan diri dengan berinisiatif mengundang perwakilan warga dalam Pertemuan-silaturahmi antar RT (empat RT dari Bukit Duri dan satu RT dari Kampung Pulo) pada hari Sabtu 12 Januari 2008 yang lalu. Dengan hasil pertemuan seperti yang telah disampaikan oleh Pak RT pada pengantar tadi.

Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan untuk bisa menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan kerja tim warga, yaitu:
o Bahwa program tersebut merupakan alternatif solusi yang paling bisa kita kerjakan secara bersama-sama (gotong royong) untuk menjawab keprihatinan (persoalan) kita bersama. Sehingga manfaat dari program ini bisa dirasakan bersama dan juga dijaga / dikelola bersama, bukan personal / perseorangan.
o Kelima program tersebut merupakan gerakan bersama berbasis lingkungan hidup, yang meliputi:

Pendidikan
Yang dimaksud disini adalah pendidikan berbasis lingkungan hidup. Sederhananya, pendidikan menjadi media bagi anak-anak dan remaja untuk mengenali secara mendalam (belajar) lingkungan hidup sendiri. Diharapkan anak-anak dan remaja bisa memperbaiki pola hidupnya agar ramah dan cinta dengan lingkungannya sendiri. Jadi, tidak mengadakan sekolah formal seperti jenjang sekolah yang ada. Dalam pertemuan yang lalu juga terungkap pentingnya ruang belajar / bermain untuk anak, karena anak-anak selama ini lebih banyak menggunakan jalanan. Serta diharapkan bisa diterapkan waktu (jam) belajar diwilayah kita ini. Namun untuk persisnya rencana kerja pendidikan, silakan nanti tim kerja terpilih mengonsep itu bersama-sama dengan tim kerja dari RT lain, termasuk dengan pendamping dari Sanggar Ciliwung.

Air Bersih
Merupakan media untuk membangun kesadaran bersama tentang pentingnya air bersih, dengan mengenali secara mendalam kandungan-kandungan di dalamnya agar proposional bagi pemenuhan kesehatan bersama. Dengan demikian warga bisa mengelola dan menjaga secara kolektif (bersama) sumber air bersih dan penggunaannya. Program ini sifatnya untuk memenuhi kebutuhan bersama, bukan pribadi (privat). Bagaimana bentuk dan teknis kerjanya seperti apa... silakan nanti tim kerja terpilih mengonsep itu bersama-sama dengan tim kerja dari RT lain, termasuk dengan pendamping dari Sanggar Ciliwung.

Pengolahan sampah
Merupakan media untuk membangun kesadaran bersama tentang baik-buruknya sampah dalam keterkaitannya dengan kehidupan kita, khususnya di lingkungan kita. Diharapkan bisa terbangun kesadaran bersama, sehingga terwujud perilaku hidup yang baru, yang ramah terhadap sampah kita. Karena pada dasarnya kita hidup tidak bisa lepas dari sampah. Jadi sederhananya, sudah saatnya kita belajar ”mengubah sampah menjadi berkah”. Bagaimana bentuk dan teknis kerjanya seperti apa... silakan nanti tim kerja terpilih mengonsep itu bersama-sama dengan tim kerja dari RT lain, termasuk dengan pendamping dari Sanggar Ciliwung.
Dalam pelaksanaannya, pengolahan sampah jelas membutuhkan lahan yang lumayan luas. Berkaitan dengan hal ini, saya berharap warga bisa membantu mencari lahan disekitar kita yang memungkinkan untuk pengolahan sampah ini.

Perbaikan Gizi
Merupakan media untuk membangun kesadaran bersama tentang pentingnya hidup sehat, secara khusus bagi kesehatan Ibu (usia produktif) dan Anak. Perlu diketahui juga, saya berharap dengan adanya program ini tidak bermaksud mengambil alih / menggantikan peranan Posyandu yang selama ini ada di wilayah kita. Tetapi justru menguatkan dari yang sudah ada. Bagaimana bentuk dan teknis kerjanya seperti apa... silakan nanti tim kerja terpilih mengonsep itu bersama-sama dengan tim kerja dari RT lain, termasuk dengan pendamping dari Sanggar Ciliwung.

Kesehatan Warga
Merupakan media untuk membangun kesadaran bersama tentang pentingnya hidup sehat, secara sederhana sesuai dengan potensi dan kempuan yang ada pada masyarakat (swadaya kesehatan). Telah kita ketahui bersama, bahwa sakit itu mahal obatnya. Bahkan bisa dikatakan, bahwa di Jakarta ini ”orang miskin dilarang sakit”. Sederhananya, lebih baik mencegah dari pada mengobati.
Bagaimana bentuk dan teknis kerjanya seperti apa... silakan nanti tim kerja terpilih mengonsep itu bersama-sama dengan tim kerja dari RT lain, termasuk dengan pendamping dari Sanggar Ciliwung".

Seorang bapak-bapak warga :
"Tentang lahan untuk mengolah sampah. Selama ini sebagian warga dari RT.7,8,9 dan 10 membuang sampahnya di tempat sampah pinggir kali samping rumah Ibu Ichi. Namun sampah-sampah ini terus dibuang (didorong) ke kali juga. Nah, mungkin tempat itu bisa dijajaki kemungkinannya untuk lokasi pengolahan sampah tersebut".

Isnu (lagi) :
"Ok, kalau begitu mungkin nanti kita bisa jajaki bersama kemungkinannya".

Pak Isman (Ketua RT.08):
"Setelah kita bicarakan bersama, maka marilah kita tentukan tim verja warga dari RT kita ini.
Tim Kerja Warga RT.08 RW.12 yang disepakati adalah sebagai berikut:
1. Tim Sampah: Bp. Wiyarto-Kiwik (Koord.), Sdr. Rustam, Dendes, Suratman, Arif-Wira.
2. Tim Air Bersih: Bp. Suyatno-Kayat (Koord.), Joko, Sugiharto, Christian
3. Tim Kesehatan: Ibu Melfi-Atta (Koord.), Ibu Ngatini, Ibu Dwi, Ibu Yani Fitri
4. Tim Gizi: Ibu Rum (Koord.), Ibu Sani, Ibu Rita, Ibu Cupina, Ibu Emi
5. Tim Pendidikan: Suprapto (Koord.), Suhartinah, Indah

Saya kira pertemuan saat ini cukup sekian, untuk pertemuan antar RT yang akan datang saya usul diundur, jangan malam minggu besok (Sabtu, 19 Jan 08), karena ada acara Pengajian dan Santunan di Masjid. Untuk kepastian waktunya, saya tunggu kabarnya dari Sanggar. Terimakasih".

Temu Warga RT 10 - RW 03, Kampung Pulo - 16 Januari 2008

2008-01-30T13:33:00.002+07:00

Rumah Bp. Zainuri
Rabu, 16 Januari 2008 - pk.20.30

Warga yang hadir antara lain :
Bp. Ersamsu (Dewan Kelurahan)
Bp. Wawan (sekretaris RW.03)
Bp. Ansory (Wakil RW.03)
Ibu Hendriyaneffi (Ketua RT.10)
para wakil warga yang terdiri dari Bapak-bapak, Ibu-ibu, dan kaum muda
Isnu (perwakilan dari CM)
Hasan, Agus (Remaja Bukit Duri)

Temu warga ini diharapkan menghasilkan Tim Kerja Warga untuk 5 program Gerakan Lingkungan Hidup-CM. Acara dibuka dengan pengantar oleh Ibu Hendriyaneffi (Ketua RT.10) :
"Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari hasil pertemuan sebelumnya yang diselenggarakan di Sanggar Ciliwung pada hari Sabtu, 12 Januari 2008 yang lalu.
Pertemuan silaturahmi tersebut dihadiri oleh perwakilan warga dari 4 RT di Bukit Duri dan 1 RT (tempat kita) dari Kampung Pulo.
Pertemuan tersebut membahas tentang persoalan-persoalan kampung yang selama ini telah menjadi keprihatinan kita bersama. Ada cukup banyak persoalan yang telah kita ungkap bersama, terus kita ringkas menjadi lima masalah besar yang memungkinkan untuk dapat kita tanggulangi bersama, yaitu: sampah, air bersih, kesehatan, pendidikan, dan gizi buruk. Sehingga pertemuan tersebut menyepakati adanya usaha bersama untuk menanggulangi lima permasalahan tersebut menjadi program kerja bersama. Untuk itu, maka dimandatkan kepada masing-masing RT agar mengagendakan temu warga guna memilih perwakilan Tim Kerja warga demi mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan yang telah diprogramkan bersama. Sehingga dalam pertemuan ini, saya berharap bisa terbentuk perwakilan warga yang akan menjadi tim kerja yang meliputi lima program besar tersebut".

Pak Wawan (Sekretaris RW.03):
"Terimakasih sekali atas niat baik bersama untuk menyelesaikan persoalan tersebut, saya berharap program tersebut bisa terlaksana dengan baik. Jika memungkinkan, diharapkan program kerja bersama ini bisa meluas ke wilayah RT-RT yang lainnya di Kampung Pulo ini. Di RW.03 ini ada enam-belas RT. Saat ini di RW.03 masih ada program kerja sama dengan ACF (LSM Internasional) untuk membangun instalasi jalur evakuasi warga pada saat banjir, kerjasama ini akan berakhir pada bulan Maret 2008.
Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan untuk menaggapi program kerja bersama yang sedang kita rencanakan ini, yaitu:
Tentang Pendidikan :
o Pendidikan menjadi masalah utama di kampung ini, khususnya berkaitan dengan anak dan remaja.
o Yang umumnya menjadi kendala warga dalam mewujudkan pendidikan (sekolah formal) untuk anak dan remaja adalah persoalan ekonomi.
o Untuk mendukung pengembangan pendidikan, kami sangat berharap dengan adanya Perpustakaan. Hingga saat ini belum pernah ada perpustakaan di kampung kami.

Tentang Kesehatan :
o Dalam pelaksanaannya, perlu pendekatan sejak dini dari lingkungan keluarga.
o Perlu memaksimalkan potensi lokal (kearifan lokal).
o Diharapkan bisa meminimalisir pembiayaan dengan pola gerakan swadaya kesehatan.

Tentang Air bersih :
o Selama ini mayoritas warga mendapatkan air bersih untuk konsumsi berasal dari air tanah menggunakan pompa, dan sebagian kecil dari PAM. Sedangakan untuk MCK masih ada yang menggunakan air sungai.
o Dalam penggunaan air bersih perlu perlu sistem pengelolaan yang tepat, dengan tidak foya-foya (hemat air).
o Belum ada sarana sumber air bersih untuk umum (bersama).
o Saat ini ada MCK, tapi belum berfungsi sebagaimana mustinya untuk kepentingan bersama, disebabkan ada kendala di pendanaan dan belum adanya sistem kelola tepat-guna secara kolektif.

Tentang Pengolahan Sampah :
o Saat ini telah kita ketahui bersama, bahwa volume sampah semakin meningkat, sebagian besar berasal dari limbah rumah tangga.
o Selama ini belum ada sistem pengolahan, sehingga warga masih membuang sampahnya ke kali.
o Rencana pengolahan sampah ini sebenarnya sudah dibicarakan berulang kali oleh warga hingga dibahas ke tingkat Kelurahan, tetapi tetap saja belum terwujud juga. Semoga saat ini bisa benar-benar terwujud

Demi terlaksananya program-program tersebut, saya berharap bisa terbentuk Pokja warga secara kolektif".

Pak Ersamsu (anggota Dewan Kelurahan dari RW.03):
"Saya sangat berterimakasih sekali dengan telah dilibatkan dalam koordinasi kerja dalam program bersama ini. Semoga bisa terlaksana dengan baik sesuai dengan yang direncanakan bersama. Akan lebih baik, kalau Sanggar juga bisa membantu semacam ini di wilayah lain di Kampung Pulo ini".

Isnu (Perwakilan Sanggar Ciliwung):
"Terimakasih dan rasa syukur yang mendalam saya sampaikan kepada seluruh warga dan pimpinannya atas pertisipasi aktif dan kerja samanya yang selama ini terbangun, sehingga tali silaturahmi ini tetap terjaga diantara kita hingga saat ini. Dengan demikian, Sanggar Ciliwung memberanikan diri dengan berinisiatif mengundang perwakilan warga dalam Pertemuan-silaturahmi antar RT (empat RT dari Bukit Duri dan satu RT dari Kampung Pulo) pada hari Sabtu 12 Januari 2008 yang lalu. Dengan hasil pertemuan seperti yang telah disampaikan oleh Ibu RT pada pengantar tadi.

Ada beberapa hal yang perlu saya usulkan untuk bisa menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan kerja tim warga, yaitu:
o Bahwa program tersebut merupakan alternatif solusi yang paling bisa kita kerjakan secara bersama-sama (gotong royong) untuk menjawab keprihatinan (persoalan) kita bersama. Sehingga manfaat dari program ini bisa dirasakan bersama dan juga dijaga / dikelola bersama, bukan personal / perseorangan.
o Kelima program tersebut merupakan gerakan bersama berbasis lingkungan hidup, yang meliputi:

Pendidikan
Yang dimaksud disini adalah pendidikan berbasis lingkungan hidup. Sederhananya, pendidikan menjadi media bagi anak-anak dan remaja untuk mengenali secara mendalam (belajar) lingkungan hidup sendiri. Diharapkan anak-anak dan remaja bisa memperbaiki pola hidupnya untuk ramah dan cinta dengan lingkungannya sendiri. Jadi, tidak mengadakan sekolah formal seperti jenjang sekolah yang ada. Bagaimana bentuk dan teknis kerjanya seperti apa... silakan nanti tim kerja terpilih mengonsep itu bersama-sama dengan tim kerja dari RT lain, termasuk dengan pendamping dari Sanggar Ciliwung.

Air Bersih
Merupakan media untuk membangun kesadaran bersama tentang pentingnya air bersih, dengan mengenali secara mendalam kandungan-kandungan di dalamnya agar proposional bagi pemenuhan kesehatan bersama. Dengan demikian warga bisa mengelola dan menjaga secara kolektif (bersama) sumber air bersih dan penggunaannya. Bagaimana bentuk dan teknis kerjanya seperti apa... silakan nanti tim kerja terpilih mengonsep itu bersama-sama dengan tim kerja dari RT lain, termasuk dengan pendamping dari Sanggar Ciliwung.

Pengolahan sampah
Merupakan media untuk membangun kesadaran bersama tentang baik-buruknya sampah dalam keterkaitannya dengan kehidupan kita, khususnya di lingkungan kita. Diharapkan bisa terbangun kesadaran bersama, sehingga terwujud perilaku hidup yang baru, yang ramah terhadap sampah kita. Bagaimana bentuk dan teknis kerjanya seperti apa... silakan nanti tim kerja terpilih mengonsep itu bersama-sama dengan tim kerja dari RT lain, termasuk dengan pendamping dari Sanggar Ciliwung.
Dalam pelaksanaannya, pengolahan sampah jelas membutuhkan lahan yang lumayan luas. Sebagaimana kita ketahui bersama, lahan kalau di kampung seberang (Bukit Duri) jelas tidak ada, namun disini setahu saya masih ada cukup lahan tidur di dekat MCK. Nah, kira-kira bagaimana, apakah warga bisa mengusahakan lahan tersebut untuk mendukung kerja ini?

Perbaikan Gizi
Merupakan media untuk membangun kesadaran bersama tentang pentingnya hidup sehat, secara khusus bagi kesehatan Ibu (usia produktif) dan Anak. Bagaimana bentuk dan teknis kerjanya seperti apa... silakan nanti tim kerja terpilih mengonsep itu bersama-sama dengan tim kerja dari RT lain, termasuk dengan pendamping dari Sanggar Ciliwung.

Kesehatan Warga
Merupakan media untuk membangun kesadaran bersama tentang pentingnya hidup sehat, secara sederhana sesuai dengan potensi dan kempuan yang ada pada masyarakat (swadaya kesehatan). Telah kita ketahui bersama, bahwa sakit itu mahal obatnya. Bahkan bisa dikatakan, bahwa di Jakarta ini ”orang miskin dilarang sakit”. Sederhananya, lebih baik mencegah dari pada mengobati.
Bagaimana bentuk dan teknis kerjanya seperti apa... silakan nanti tim kerja terpilih mengonsep itu bersama-sama dengan tim kerja dari RT lain, termasuk dengan pendamping dari Sanggar Ciliwung".

Seorang bapak-bapak warga :
"Menanggapi tentang kebutuhan lahan untuk mengolah sampah, ditempat kita memang ada lokasi di dekat MCK, tapi ya kita perlu “perang” dulu dengan pemiliknya, H Husein. Karena kemarin saja, sewaktu warga sedang kerja bakti membersihkan kampung pada pasca banjir awal Januari 2008 lalu, ada salah satu warga dilempari batu/tanah karena sedang memungut potongan sampah bambu yang ada di atas lahan tersebut. Disisi lain, relasi sosial antara pemilik lahan dengan warga sekitar, selama ini memang kurang baik. Pemiliknya kurang “gaul” dengan warga sekitar".

Pak Udin (warga):
"Tentang program pendidikan, kami berharap bisa dibantu mengadakan Perpustakaan di wilayah kami. Dengan demikian, nanti dalam pelaksanaannya (seluruh program), selain bantuan sarana prasarana, bagaimana dengan opersional tim kerjanya ? "

Pak Ansyori (wakil Ketua RW.03):
"Menanggapi tentang kebutuhan lahan untuk pengolahan sampah, saya sudah melakukan pendekatan dengan pemilik lahan Bp. H. Husein. Secara prinsip beliau sangat mendukung, silakan saja digunakan untuk kepentingan bersama. Jadi, adanya info tadi tentang status/keberadaan lahan tersebut yang selama ini cenderung memicu persoalan sosial (sengketa), sudah bisa saya tanggulangi dengan dialog langsung ke pemiliknya. Kebetulan saya masih ada hubungan keluarga (sepupu) dengan pemilik, Pak H Husein. Nah, teknisnya nanti kita bisa bicarakan secara khusus. Saya dan Ibu RT (Ibu Evi) siap bantu negoisasi (dialog) dengan pemiliknya, untuk pembebasannya.

Dengan adanya program kerjasama ini, saya atas nama RW, saya sangat berterimakasih, semoga program ini bisa lekas direalisasikan. Meskipun tempat tinggal saya bukan dari wilayah ini (RT.09), tapi saya sangat mendukung. Ya saya berharap kerjasama semacam ini bisa meluas ke wilayah RT lainnya di RW kita ini. Semua program tersebut, kuncinya ada pada keseriusan niat baik para warga untuk bekerja secara bersama tanpa ada maksud-maksud yang bersifat materi. Ini adalah kerja pengabdian untuk kepentingan bersama, jadi harus didasari ketulusan hati".

Isnu (Perwakilan CM):
"Terimakasih Pak Ansyori atas kerjasamanya, untuk selanjutnya pembicaraa tentang lahan untuk pengolahan sampah kita bisa bahas secara khusus nanti bersama Ibu RT dan CM.
Kepada para pimpinan warga, seperti Bapak Dekel dan RW, terimaksih atas kesediannya untuk siap mendukung melalui peran koordinasi kerjanya demi kelancaran kerja-kerja program bersama ini.
Mananggapi harapan para pimpinan (Dekel dan RW), bahwa dalam kerjasama ini kami (CM) jelas memiliki banyak keterbatasan dan kekurangan. Dengan pertimbangan tersebut, maka untuk saat ini kita hanya bisa di RT ini. Kita ingin memulai dari yang kecil dulu, dengan harapan kelak keberhasilan laku-kerja ini, bisa menjadi percontohan (pilot project) bagi wilayah lain, termasuk pemerintah. Ya saya berharap, dengan program kerja bersama ini bisa memunculkan “mutiara” yang terpendam dari tanah Kampung Pulo ini. Tidak hanya banjir yang “mengorbitkan” kampung ini, tapi ada juga “Gerakan Lingkungan Hidup Berbasis Komunitas”……. Insya Alloh….!"

Selanjutnya Ibu Evi (Ketua RT.10) memimpin pemilihan tim kerja warga untuk pelaksanaan lima program kerja. Pertemuan ini menyepakati tim kerja warga, sebagai berikut:
Tim Pengolahan Sampah
1. Bp. Deni
2. Bp. Rohman
3. Bp. Rukiyat
Tim Kesehatan
1. Ibu Rukmini
2. Ibu Evi
3. Ibu Juleha
Tim Peningkatan Gizi
1. Ibu Nur
2. Ibu Yani
3. Ibu Keken
Tim Air Bersih
1. Bp. Arif
2. Bp. Suparman
3. Bp. Kaidori
Tim Pendidikan Lingkungan Hidup
1. Bp. Nurdin
2. Sdri. Riza
3. Sdr. Hadi Gunawan

Sedangkan untuk mendukung kelancaran kerja program ini, seluruh pengurus RT wajib membantu dan terlibat (berpartisipasi) secara aktif.

Demikian pertemuan kita saat ini, untuk temu warga lanjutan (antar RT) kami tunggu pemberitahuan dari sanggar. Terimakasih.
Wassallam....

Pertemuan Wakil Warga - 12 Januari 2008

2008-01-30T13:33:00.001+07:00

Sanggar Ciliwung
Sabtu, 12 Januari 2008

Tim Kerja Ciliwung Merdeka
Isnu Handono (Humas Internal-Pengorganisasian Warga)
I. Sandyawan Sumardi (Penanggungjawab Umum )
Deny Tjakra–Adi Surya (Koord. Program Air Bersih CM)
Suryanto Musta (Koord. Program Pendidikan CM)
Rina Sulastri (Koord. Program Penambahan Gizi CM)
Santi Napitupulu (Koord. Program RS-CM)
Lestari, Eko (Anggota Tim Program Pengolahan Sampah dan Lingkungan Sehat)
Shinta Yulianingsih (Koord. Proyek)
Johanna R. Aliandoe (Humas Eksternal CM)
Yuli (Sekretariat)

Wakil warga
Tokoh warga dan pengurus RT 005, 006, 007, 008 RW 012 Bukit Duri- RT 010 RW 003 Kampung Pulo
Bapak Kus (perwakilan Pospol Bukit Duri)

Pertemuan ini merupakan ajang musyawarah bersama untuk memetakan masalah yang ada dan menjadi keprihatinan bersama di lingkungan Kampung Bukit Duri dan Kampung Pulo demi mencari jalan keluar atau solusi bersama.
Acara dibuka dengan sambutan dari Isnu yang bertindak sebagai moderator pertemuan dan Rm. Sandyawan selaku Penanggungjawab Umum CM. Bincang-bincang didahului dengan pemutaran film dokumenter ‘Nyanyian Jiwa Ciliwung Merdeka’ dan presentasi foto kondisi bantaran Kali Ciliwung untuk mendorong warga dalam mengemukakan pendapat.

Setelah sambutan dan pemutaran film, warga mulai ramai mengungkapkan pikiran dan uneg-uneg mereka mengenai masalah lingkungan sekitar tempat tinggalnya. Pendapat mereka bervariasi mulai dari curahan isi hati pribadi sampai tanggapan-tanggapan tentang berita program gerakan lingkungan hidup yang mulai beredar secara informal dikalangan warga.

Bapak Mulyadi (ketua RT 006 RW 012 Bukit Duri) menyampaikan bahwa banyak masalah warga yang masih belum dapat tertangani seperti sampah karena kurangnya fasilitas untuk membuang sampah, ruang bermain anak yang semakin sempit, air bersih, dan jalan yang rusak.
Ibu Evi (ketua RT 010 RW 003 Kampung Pulo) juga menyampaikan bahwa banyak masalah yang belum tertangani di Kampung Pulo khususnya RT 010 RW 003 terutama akibat setelah banjir seperti air bersih, sampah, kesehatan (gizi buruk), ruang bermain anak, pendidikan.
Lukman (Warga RT 010 RW 003 Kampung Pulo) menambahkan bahwa untuk masalah sampah mereka sebetulnya malu, karena tetap saja membuang sampah ke Kali Ciliwung walaupun ada tukang sampah yang rutin mengambil sampah dari rumah ke rumah.
Ibu Rukmini (Warga RT 010 RW 003 Kampung Pulo) menambahkan untuk air bersih di kampung Pulo selama ini sangat dibutuhkan terutama saat banjir. Yang menjadi masalah adalah saat terjadi banjir, air tidak dapat dikonsumsi karena pasti terjadi pemadaman listrik, sehingga alat yang digunakan yaitu sanyo (penyedot air tanah) tidak dapat berfungsi, setelah itu saat banjir surut pun air bersih masih menjadi masalah karena selain memakai sanyo masyarakat masih memakai pompa air manual yang sewaktu-waktu digunakan tetapi karena akibat banjir serapan air yang biasa digunakan menjadi bau dan keruh sehingga tidak dapat di konsumsi.
Ibu Juleha (Warga RT 010 RW 003 Kampung Pulo) menambahkan untuk masalah kesehatan (gizi buruk), selama ini program Posyandu belum ada sama sekali terutama yang bekerja sama dengan Puskesmas setempat, memang pernah kami meminta Puskesmas untuk bekerja sama dalam diadakannya Posyandu tetapi tidak ada jawaban atau respon sampai sekarang, sehingga kami mencatat data sebanyak 20 anak yang menderita gizi buruk di RT kami sampai saat ini.
Bapak Memen (Warga RT 007 RW 012 Bukit Duri) menyampaikan masalah pembagian jatah minyak tanah yang kurang adil menyebabkan banyak warga kami yang mengeluh. Selain itu masalah antisipasi bahaya seperti kebakaran kami ingin mengusulkan untuk membangun jembatan antara kampung Pulo dan Kampung Bukit Duri yang sekaligus berfungsi untuk anak-anak Kampung Pulo untuk belajar di Sanggar Ciliwung.
Ibu Ita (ketua RT 005 RW 012 Bukit Duri) menyampaikan perihal yang sama tentang masalah di lingkungan RT-nya terutama air bersih, sampah, ruang bermain anak yang semakin sempit, kesehatan, pendidikan. Sekaligus menambahkan untuk masalah air bersih memang di RT kami mayoritas membeli air, karena air serapan diwilayah kami sudah tidak baik di konsumsi (sudah dites di labotarium).
Haji Jana (Warga RT 007 RW 012 Bukit Duri) menyampaikan masalah jalan yang rusak harus cepat diperbaiki dari depan jalan RT 005 sampai Pos RT 008 RW 012 Bukit Duri.
Bapak Isman (Wakil RT 008 RW 012 Bukit Duri) menyampaikan masalah saluran air yang sering mampet atau tersumbat karena sampah, air bersih saat musin hujan dan kemarau, masalah kesehatan terutama terkait penyuluhan Narkoba.
Ibu Iis (Warga RT 007 RW 012 Bukit Duri) menambahkan untuk masalah posyandu yang pernah disampaikan salah satu pengurus Ciliwung Merdeka yaitu bahwa Sanggar ciliwung akan mengadakan Posyandu per RT, mereka kurang setuju karena dari Kelurahan sudah mempunyai program setiap RW terdapat 3 Posyandu (5 RT dalam 1 Posyandu) yang memang sudah rutin dilakukan dan berjalan lancar sampai sekarang.
Ibu Diana (Warga RT 006 RW 012 Bukit Duri) menambahkan tentang posyandu, yaitu yang selama ini mereka lihat terutama di lapangan bahwa pendamping CM terkesan membentuk posyandu sendiri, tetapi yang kami inginkan adalah posyandu yang sudah ada agar diperkuat saja dengan memberdayakan warga sekitar sebagai kader, terutama jika Sanggar Ciliwung dapat membantu di sisi penambahan gizi seperti penyediaan makanan sehat (kacang ijo + susu dll).
Ibu Sani (Warga RT 008 RW 012 Bukit Duri) menambahkan untuk masalah Narkoba khususnya RT 006, 007, 008 RW 012 Bukit Duri harus benar-benar ada pendekatan dan sanksi tegas oleh aparat pemerintah (polisi) karena sehubungan dengan peristiwa tetangga kami yang OD (over dosis) dan hampir meninggal kami menjadi resah, karena lingkungan kami sudah kurang sehat dan banyak orang tua yang khawatir dan takut anak remajanya akan terkena narkoba.
Bapak Kus ( Kapospol Bukit Duri) menanggapi untuk masalah ruang bermain anak memang kurang dan harus disadari kita tinggal di bantaran kali yang memang sudah sempit. Oleh karena itu kami dari jajaran Pos Polisi Bukit Duri yang menyadari hal tersebut, membuat sedikit ruang tempat bermain anak di sisi pos kami berdinas. Walaupun sempit tapi bisa digunakan. Untuk menanggapi perihal narkoba kami juga tidak dapat berbuat banyak, karena kami hanya terdiri atas 7 personil yang harus menangani satu Kelurahan (Bukit Duri) dengan begitu banyak masalah keamanan dan salah satunya adalah masalah narkoba. Maka, kami meminta bantuan kepada masyarakat agar membantu dalam mengawasi lingkungan khususnya kehidupan para remaja.

Masalah-masalah yang terungkap:
Sampah
Ruang bermain anak
Kesehatan
Perbaikan jalan
Usulan jembatan penghubung antara Bukit Duri dan Kampung Pulo
Gizi buruk: penambahan gizi
Kualitas air bersih
Narkoba
Pendidikan anak
Pengaturan waktu belajar anak
Pembagian jatah minyak tanah
Koordinasi rencana program gizi CM dengan Posyandu RW

Pengelompokan masalah bersama :
1. Pengolahan sampah dan lingkungan
2. Air bersih: saluran air dan MCK
3. Kesehatan
4. Pendidikan
5. Penambahan Gizi

Hasil diskusi bersama dan dengar pendapat tersebut membuahkan beberapa rencana lanjutan sebagai berikut :
1. Pertemuan masing-masing RT untuk menentukan tim kerja setiap program yang akan menjadi wakil dalam pertemuan selanjutnya, yaitu membentuk Tim Wakil Warga.
2. Pertemuan kembali antara Tim Kerja Sanggar Ciliwung dan perwakilan RT untuk membentuk Tim Wakil Warga, pada tanggal: Sabtu, 19 Januari 2008, pukul: 19.00 WIB s/d selesai di Sanggar Ciliwung.
3. Sosialisasi program dalam Forum Warga (belum ditentukan tanggalnya)
4. Sanggar Ciliwung hanya membantu memberikan fasilitasi (bertindak selaku fasilitator) dan bukan sebagai sinterklas yang siap membagikan hadiah, tetapi bekerja bersama Warga dan pengurus RT 005, 006, 007 dan 008 RW 012 Bukit Duri serta Warga dan pengurus RT 010 RW 003 Kampung Pulo untuk menggarap semua masalah-masalah yang terungkap dalam pertemuan ini, misalnya dalam hal penyediaan lahan untuk mengelola sampah.

Pertemuan Proyek Gerakan Lingkungan Hidup – CM

2008-01-30T13:33:00.000+07:00

Sanggar Ciliwung
9 Januari 2008 – pk 18.30 – 21.15 WIB

Peserta :
I. Sandyawan Sumardi (Penanggungjawab Umum)
Shinta Yulianingsih (Koord. Proyek)
Deny Tjakra – Adi Surya (Koord. Program Air Bersih CM)
Suryanto Musta (Koord. Program Pendidikan CM)
Rina Sulastri (Koord. Program Penambahan Gizi CM)
Santi Napitupulu (Koord. Program RS-CM)
Eko (Wakil dari Program Pengolahan Sampah CM)
Isnu Handono (Divisi Pengorganisasian Warga)

Pertemuan ini mendiskusikan laporan perkembangan gerakan 5 program Gerakan Lingkungan Hidup CM dan membahas kolaborasi antara gerakan kelima program dengan supporting system (Divisi Humas, Pengorganisasian Warga, Pendataan, Sekretariat dan Keuangan).

Program Air Bersih
Program air bersih dibawah koordinasi Deny sedang melakukan pengulangan kembali sosialisasi program yang sudah dilakukan di bulan November dan Desember 2007, khususnya di RT 07 dan 08 RW 012 Bukit Duri. Tujuannya agar warga diingatkan kembali tentang program air bersih serta menggali pemahaman warga tentang air bersih dan juga keempat proyek lain yang sudah didengar warga.

Pembicaraan dilakukan dengan beberapa bapak tokoh warga RT 07 dan 08. Dalam pembicaraan tersebut disosialisasikan mengenai konsep sumur resapan dengan pemahaman menggunakan ilustrasi botol aqua isi ulang. Harapannya, warga memahami bahwa untuk menjaga ketersediaan air maka harus ada air yang ditahan/diresapkan ke tanah kembali. Berdasarkan pengalaman sebelumnya, pada bulan Juni – Oktober sumur milik warga umumnya mengalami kekeringan.

Pembicaraan tersebut juga menyinggung program lainnya yaitu program posyandu (diusulkan, agar Pos RT 08 dibangun tingkat, karena saat ini pos tersebut sudah terisi penuh oleh barang-barang milik warga RT 06, 07, 08). Selain itu warga juga mempertanyakan hilangnya pengobatan akupunktur.

Ibu Evi (ketua RT 10 Kampung Pulo) mempertanyakan kelanjutan program air bersih. Terlihat antusiasme dan harapan warga di RT 10 akan kelanjutan program air bersih. Namun Deny berharap agar konflik antara pemilik lahan tempat MCK akan berada dengan warga dapat diselesaikan terlebih dahulu.

Program Pengolahan Sampah
Sampai saat ini, program sampah melakukan tahapan pembuatan kompos yang sudah dilaksanakan sejak bulan November 2007. Kompos yang sudah jadi sekitar 3,5 tong. Namun jika diperhitungkan dengan bahan baku yang digunakan (kurang lebih seberat 100 kg), maka kompos yang diperoleh hanya sekitar 10 kg saja. Terlihat adanya kekurangan bahan baku pembuatan kompos (dari sekitar 5 RT lokasi target proyek) jika hasil produksi sampah akan dipasarkan ke pihak luar. Menurut Pak Sur, masalah tersebut bisa diatasi jika rumah kompos sudah ada (dengan sistem pembuatan kompos lewat pengeringan) dan bahan baku kompos diambil dari sekitar bantaran sungai, sampah warga Kampung Pulo dan Pasar Jatinegara (selain dari ke 5 RT target proyek dan pasar di RT 10 Bukit Duri).

Dibahas pula mengenai sampah non organik oleh Deny dan Suryanto. Menurut keduanya, sampah non-organik jauh lebih banyak dibanding sampah organik. Namun berdasarkan penjelasan Pak Bayu, yang pernah disampaikan kepada Pak Sur, untuk saat ini kegiatan lebih difokuskan pada pengolahan sampah organik. Selain itu berdasarkan gambaran tahapan kerja yang dibuat oleh tim program pengolahan sampah, terlihat bahwa pengolahan sampah hanya difokuskan pada sampah organik.

Diskusi berlanjut mengenai kemungkinan adanya lintas program setelah melihat keseluruhan proposal dari kelima program GLH-CM. Program pendidikan membutuhkan dukungan dari program lainnya, seperti program air bersih (pendidikan air bersih), program penambahan gizi (pendidikan makanan sehat), program RSCM (pendidikan organ tubuh), program pengolahan sampah (pendidikan pengolahan sampah). Diminta kesediaan dari tiap koordinator untuk membaca kembali proposal dari masing-masing program agar bisa saling memahami dan memberi kontribusi yang dibutuhkan untuk program lainnya.

Program Rumah Sehat Ciliwung Merdeka (RS-CM)
Program RS-CM masih dalam tahap persiapan, karena Santi N sebagai Koordinator baru bisa aktif di bulan Januari ini. Rencana kerja yang sudah dipersiapkan adalah, bahwa nantinya RS-CM (setelah mendapat lokasi) akan melakukan kegiatan sebagai berikut:
1. Praktek dokter 3 x seminggu
2. Praktek akupunktur
3. Penyuluhan kesehatan 1 x sebulan
Saat ini Santi sudah merencanakan untuk melakukan pendataan kolektif mengenai latar belakang tiap pasien (antara lain nama ayah, nama ibu, riwayat penyakit, penanganan yang pernah dilakukan, dll). Pendataan kolektif tersebut masih terkendala oleh format dari formulir data. Rm. Sandyawan mengusulkan agar melihat format data yang dibuat program klinik kesehatan Jaringan Relawan Kemanusiaan (JRK) dan dari Yayasan Tuberculosis yang telah bekerjasama dengan CM.

Deny mempertanyakan segi formalitas dari RSCM yang akan dibentuk oleh CM. Jika berizin resmi secara formal, apakah berarti akan menginduk ke Dinas Kesehatan. Pertanyaan tersebut dijawab oleh Rm. Sandyawan yang menjelaskan latar belakang dari pembentukan program RSCM yaitu:
1. Adanya keterbatasan akses kesehatan warga, sehingga diharapkan RSCM dapat memberikan jawaban atas kebutuhan warga atas kesehatan.
2. Melakukan fasilitasi jika ada pelaksanaan pengobatan massal seperti yang selama ini sudah sering dilakukan.
Mengenai masalah formal tidaknya RS-CM tersebut, maka Rm. Sandyawan mengusulkan beberapa hal, misalnya :
1. Penggunaan apoteker resmi (berijin) dilakukan di RS-CM agar terdapat keabsahan obat-obatan yang digunakan dan juga dalam rangka memenuhi persyaratan resmi dari pemerintah (Menkes).
2. Untuk saat ini belum perlu mendaftarkan secara resmi sebagai klinik yang menginduk ke puskesmas (Dinas Kesehatan ) sambil melihat perkembangannya lagi, karena ijin resmi (formal) dari RS-CM akan sangat dibutuhkan, ketika RS-CM nantinya akan memberikan rujukan ke rumah sakit.
Beberapa hal yang perlu ditindaklanjuti dari program RS-CM adalah:
1. Masalah lokasi RS-CM, karena rumah yang berada dekat Sanggar (milik Uda) setelah disurvey memiliki beberapa kendala seperti lantai atas yang kondisinya parah (perlu renovasi total yang memakan biaya), adanya tiang listrik dalam rumah yang menyebabkan lantai atas tidak bisa dibangun lebih tinggi lagi serta status kepemilikan tanah yang merupakan milik Perumka. Ada beberapa alternatif lain di Gang Satu, namun tidak akan ditindaklanjuti, karena warga di lokasi target proyek akan malas mengunjungi RS-CM jika lokasinya di Gang Satu (dengan alasan lokasi jauh dari tempat tinggal mereka). Alternatif lain adalah tanah di belakang pos RT 08. Alternatif ini akan disurvei lagi oleh Santi Napitupulu.
2. Mengadakan pertemuan dengan dokter dan apoteker untuk menindaklanjuti masalah praktek, perijinan yang berkaitan dengan RS-CM. Untuk apoteker, Rm. Sandyawan sudah memberikan alternatif nama yaitu Suster Bekti (RS Carolus) untuk membantu. Diharapkan pada hari Senin, Selasa atau Rabu minggu depan sudah dapat diadakan rapat, baik dengan dokter maupun apoteker.
3. Mencari info dan segera memanfaatkan format data kolektif dari JRK maupun Yayasan Tuberkulosis.

Program Pendidikan
Program pendidikan saat ini sedang berada dalam masa transisi untuk mengantar program pendidikan sebelumnya menjadi program pendidikan lingkungan hidup. Sosialisasi ke subyek didik (anak-anak dan remaja) dilakukan antara lain dengan mengumpulkan sampah dari lingkungan sekitar, misalnya berupa bungkus permen ataupun bungkus rinso, chiki, dll. Direncanakan pada minggu depan, akan dilakukan pertemuan dengan para fasilitator pendidikan dan subyek didik untuk menajamkan pemahaman program. Kendala yang dihadapi saat ini adalah melakukan transisi kegiatan beasiswa, teater dan musik ke gerakan lingkungan hidup.

Disampaikan juga mengenai rencana kampanye event tanggal 5 Juni 2008 (bertepatan dengan Hari Lingkungan Hidup). Diharapkan agar kampanye ini tidak hanya menjadi tanggung jawab dari program pendidikan tetapi juga merupakan tanggung jawab dari seluruh program. Kampanye ini menjadi Project Report pertengahan tahun kepada warga, masyarakat luar Bukit Duri, jaringan yang terlibat, para donor dan juga instansi pemerintah. Diingatkan kepada seluruh koordinator program agar menyiapkan masing-masing programnya sehingga kampanye ini akan efektif, karena setiap program harus mampu memperlihatkan proses dan hasil yang telah dicapai sampai bulan Mei 2008 nanti. Untuk mematangkan rencana kampanye event ini, sesuai dengan permintaan dari humas eksternal, maka akan diadakan pertemuan khusus kampanye event pada tanggal 25 Januari 2008.

Program Posko Penambahan Gizi
Terdapat persepsi yang salah mengenai program posyandu yang akan dilaksanakan. Warga khawatir bahwa posyandu yang akan dilaksanakan akan menghentikan posyandu RW yang saat ini sudah dilaksanakan setiap bulan. Untuk mempermudah pemahaman yang tidak tepat tersebut, maka diputuskan bahwa penggunaan kata posyandu dalam program kerja ini sebaiknya diubah menjadi Program Penambahan Gizi.

Masalah lain di program ini adalah, masalah pembangunan Pos RT 08, yang diusulkan membangun lantai atas (karena kepentingannya membangun lantai atas di pos RT 08 bukanlah menjadi kepentingan bagi pengurus RT 08 atau warganya, tapi lebih menjadi kebutuhan bersama (RT 06, 07 dan 08), dan juga dapat digunakan sebagai pos pemantau dari RT 08 hingga RT 05, karena pada banjir Februari 2007 lalu air tidak sampai mengenai plafon pos. Di samping itu juga penggunaan ruangnya untuk dijadikan gudang tempat barang-barang milik RT 06,07,08 atau peralatan dan perlengkapan Posko Darurat. Dikhawatirkan pembangunan lantai atas pos RT 08 akan menimbulkan rasa iri dari RT lainnya.

Pengambilahalihan SEMENTARA koordinasi pengorganisasian warga
Berkaitan dengan kerja program, yang terkait erat dengan pengorganisasian warga, maka ketika sampai saat ini divisi humas internal (pengorganisasian warga) belum dapat memberikan rencana kerjanya, koordinasi pengorganisasian warga untuk SEMENTARA diambilalih oleh Koord. Proyek, sampai divisi humas internal siap memberikan rencana kerjanya. Hal ini disampaikan secara terbuka pada pertemuan.

Dibahas mengenai rencana pengorganisasian warga yang akan dilakukan, yaitu melaksanakan pertemuan wakil warga (tanggal 12 Januari 2008) dan forum warga (tanggal 26 Januari 2008). Setelah pertemuan wakil warga akan direncanakan pertemuan di tiap RT (kerjasama ke 5 program) untuk memulai pengorganisasian warga per target RT.

Pertemuan wakil warga akan dihadiri oleh ketua RT, wakil ketua RT, sekretaris dan tokoh masyarakat, kelompok perempuan. Tujuan pertemuan wakil warga adalah:
1. Mengidentifikasi permasalahan, khususnya lingkungan hidup, yang ada di sekitar warga.
2. Sosialisasi ke 5 program GLH-CM sebagai tawaran solusi permasalahan yang ada di tengah-tengah warga selama ini.
3. Pembentukan tim wakil warga, yang komposisinya harus terdiri dari laki-laki dan perempuan.

Skenario pertemuan wakil warga adalah sebagai berikut:
1. Mengajak wakil warga melihat permasalahan di sekitar lingkungannya sendiri.
2. Mengarahkan pembicaraan ke 5 program GLH-CM yang akan difasilitasikan oleh CM untuk warga RT 05, 06, 07, 08 Kel. Bukit Duri dan RT 10 Kel. Kampung Pulo.
3. Membentuk tim wakil warga dari tiap RT.
Pertanyaan-pertanyaan yang perlu diantisipasi (diingatkan oleh P Suryanto) adalah pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan kebutuhan langsung dari warga (artinya manfaat langsung yang didapat oleh warga) misal masalah beasiswa, penempatan mesin pompa untuk air bersih, dll.

Pertemuan Fungsionaris Proyek GLH-CM 2008-2010

2008-01-30T11:52:00.001+07:00

Teman-teman CM yang baik…

Setelah sekitar 5 bulan kita persiapkan, termasuk mempersiapkan kesiagaan lembaga-lembaga donor yang akan berparisipasi mendukung, terhitung sejak tanggal 1 Desember 2007, Ciliwung Merdeka, kita semua secara bersama-sama akan segera mengawali kerja keras untuk sebuah proyek yang baru dan besar, yaitu Proyek GERAKAN LINGKUNGAN HIDUP BERBASIS KOMUNITAS DAN PEMBERDAYAAN EKONOMI DI RT 05, 06, 07, 08 RW 12 DAN RT 10 RW 03 KAMPUNG PULO, PERIODE 2008-2010 (GLH-CM 2008-2010), dengan 5 program yang saling berkaitan, melengkapi dan menunjang satu sama lain yaitu:

1. Program Pengolahan Sampah dan Lingkungan Hijau.

2. Program Rumah Sehat Ciliwung Merdeka

3. Program Posyandu: Peningkatan Gizi

4. Program Air Bersih

5. Program Pendidikan Lingkungan Hidup.

Perubahan Paradikma

Jelas untuk dapat mengerjakan tantangan kerja sebesar ini, kita bersama komunitas warga Bukit Duri dan Kampung Pulo, tidak hanya membutuhkan semangat baru, tapi juga perubahan paradigma, bahkan perubahan bentuk dan sifat kegiatan serta pendekatan baru yang cukup berbeda dengan yang sudah kita lakukan selama ini di Bukit Duri sekitar 7 tahun lebih.

Bagaimanapun juga, setelah perjalanan pendampingan, berproses selama 7 tahun lebih CM di Bukit Duri, akhirnya kita menjumpai wajah komunitas warga Bukit Duri sebagai komunitas warga yang cukup dikenal oleh masyarakat di sekitarnya, bahkan masyarakat di Jakarta. Komunitas warga Bukit Duri pada umumnya kini nampak cukup terbuka, komunikatif, partisipatif, terutama pada masa-masa tanggap daruratnya mampu mengekspresikan kekompakan dan spontanitas solidaritasnya yang tinggi, setidaknya bila dibandingkan dengan komunitas-komunitas warga di kampung-kampung sekitarnya. Setidaknya para peneliti yang pernah mempelajari masalah sosial-ekonomi komunitas sektor informal di Bukit Duri, termasuk meneliti masalah air, juga berdasarkan kesan para wartawan yang pernah live-in di Bukit Duri termasuk di kantong-kantong kaum miskin urban di Jabodetabek lainnya, komunitas Bukit Duri termasuk komunitas yang dianggap sudah cukup terorganisir dan terbuka, mau belajar, berkembang.

Namun juga merupakan sebuah fakta yang tak dapat kita ingkari, bahwa selama ini kerja kita di Bukit Duri ternyata cenderung lebih banyak bersifat tanggap-darurat (banjir, kebakaran, ancaman penggusuran di Bukit Duri sendiri, termasuk memberikan bantuan darurat kemanusiaan korban banjir dan tanah longsor di Sukabumi, korban konflik etnis dari Sampit Kalimantan Timur yang terpaksa hijrah pulang Madura, korban gempa-tsunami di Aceh, atau korban banjir dan tanah longsor di Jember) dan eventual (terlibat dalam peringatan atau perayaan seperti 17 Agustusan, Pesta/Pasar Rakyat, Buka Puasa Bersama, atau tim musik/teater anak-anak berpartisipasi manggung di berbagai tempat, kesempatan dan acara, atau yang cukup besar adalah komunitas kerja CM dan anak-anak terlibat aktif dalam penyelenggaraan Festival Budaya Anak pinggiran Jabodetabek).

Kalau toh kita mendampingi aktivitas-aktivitas yang bersifat rutin, berjangka-panjang dan sustainable (berkesinambungan) seperti pendampingan kelompok belajar anak-anak dan remaja (Divisi Arena Pendidikan Budaya CM), kegiatan pelayanan kesehatan (Divisi Swadaya Kesehatan/Mobile Clinic CM) dan kegiatan ekonomi (Divisi Ekonomi CM) dan Koperasi Swadaya Ibu-ibu Ciliwung (Divisi Koperasi CM), termasuk kegiatan pengorganisasian dan jaringan seperti pendampingan pertemuan-pertemuan/forum-forum warga, atau pendampingan PAWANG (Divisi Pengorganisasian dan Jaringan CM), pada umumnya kegiatan-kegiatan itu berjalan tersendat-sendat, kurang darah bahkan sering macet dan kehilangan arah di jalan. Mengapa?

Sebagai komunitas kerja, dalam beberapa tahun terakhir ini, kita juga cenderung gampang salah komunikasi ( miss-communication). Kerja kita masih cenderung gampang fragmented (terpecah), karena kurang fokus, terlalu mudah berubah arah, terlalu banyak yang mau kita kerjakan (terlalu ambisius), kurang tekun/konsisten dalam proses pendampingan. Selama ini kita masih cenderung terlalu cair dan hanyut dalam mengikuti proses-proses sosial-ekonomi alamiah, survival system dalam masyarakat Bukit Duri yang kita dampingi. Kita kurang taat asas dan disiplin dalam mengikuti sistem yang sudah kita sepakati bersama. Kita cenderung terlalu lambat dalam mengikuri irama hidup warga yang de facto penuh ketidakpastian, kegamangan dan keterceraian (fragmentation) bahkan keterancaman karena ketiadaan perlindungan dan akses sosial, politik, ekonomi dan budaya terutama dari pihak pemerintah. Kita kurang berani mengajak warga bekerja dengan sistem program, bahkan sistem target. Kita kurang kreatif dalam membuat program-program konkret yang relevan berhubungan langsung dengan perikehidupan komunitas warga miskin urban Bukit Duri khususnya dan Jabodetabek pada umumnya, yang bersifat jangka panjang, berkesinambungan, dengan pendekatan yang komprehensif dan jelas dapat memberikan solusi alternatif bagi situasi kemiskinan, ketidakpastian, ketidakadilan dan keterasingan anak-anak, remaja serta warga Bukit Duri dan sekitarnya dari akses dari sumber-sumber daya secara sosial, politik, ekonomi dan budaya.

Solusi: Proyek Gerakan Lingkungan Hidup – Ciliwung Merdeka

Persoalan lingkungan hidup merupakan persoalan yang bersifat sistemik, kompleks, serta memiliki cakupan yang luas. Oleh sebab itu, materi atau isu yang diangkat dalam penyelenggaraan gerakan lingkungan hidup juga sangat beragam. Sesuai dengan kesepakatan nasional tentang Pembangunan Berkelanjutan yang ditetapkan dalam Indonesian Summit on Sustainable Development (ISSD) di Yogyakarta pada tanggal 21 Januari 2004, telah ditetapkan 3 (tiga) pilar pembangunan berkelanjutan yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan. Ketiga pilar tersebut merupakan satu kesatuan yang bersifat saling ketergantungan dan saling memperkuat. Adapun inti dari masing-masing pilar adalah:

1. Pilar Ekonomi: menekankan pada perubahan sistem ekonomi agar semakin ramah terhadap lingkungan hidup sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Isu atau materi yang berkaitan adalah:

a. Pola konsumsi dan produksi

b. Teknologi bersih

c. Pendanaan/pembiayaan

d. Kemitraan usaha

e. Pertanian

f. Kehutanan

g. Perikanan

h. Pertambangan

i. Industri

j. Perdagangan

2. Pilar Sosial : menekankan pada upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam upaya pelestarian lingkungan hidup. Isu atau materi yang berkaitan adalah:

a. Kemiskinan

b. Kesehatan

c. Pendidikan

d. Kearifan/Budaya Lokal

e. Masyarakat Desa

f. Masyarakat Perkotaan

g. Masayrakat Terasing/Terpencil

h. Kepemerintahan/Kelembagaan yang Baik

i. Hukum dan Pengawasan

3. Pilar Lingkungan : menekankan pada pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan yang berkelanjutan. Isu atau materi yang berkaitan adalah:

a. Pengelolaan sumberdaya air

b. Pengelolaan sumberdaya lahan

c. Pengelolaan sumberdaya udara

d. Pengelolaan sumberdaya laut dan pesisir

e. Energi dan sumberdaya mineral

f. Konservasi satwa/tumbuhan langka

g. Keanekaragaman hayati

h. Penataan ruang

Menyaksikan, memahami dan menyadari betapa komunitas miskin urban perkotaan warga Bukit Duri dan Kampung Pulo yang de facto sangat terbatas dalam pola konsumsi dan produksi, teknologi bersih (masalah sampah), swadaya kesehatan, sumberdaya lahan (penataan ruang), suberdaya air (bersih). Juga menyadari fakta sangat sedikit atau bahkan tiadanya tumbuhan/tanaman (lingkungan hijau), udara bersih dan sangat terbatasnya pendanaan/pembiayaan serta kurang/tiadanya jaminan perlindungan (hukum) dan bantuan fasilitasi dari pihak Pemprov DKI Jakarta, dan menyadari potensi kearifan lokal serta survival system warga Bukit Duri dan Kampung Pulo selama beberapa tahun terakhir, terutama dengan tumbuhnya kesadaran kritis (pendidikan) dan sikap solidaritas terutama di kalangan anak-anak, remaja dan kaum muda dan kaum perempuannya, setelah melakukan assasment (penyelidikan awal) yang sangat dibutuhkan dalam mengawali sebuah proyek kemanusiaan, serta melakukan persiapan-persiapan seperlunya, setelah menerima masukan dan pertimbangan dari berbagai macam pihak yang kompeten, saya berikhtiar mengusulkan kepada komunitas kerja CM dan warga Bukit Duri serta Kampung Pulo, untuk menyelenggarakan proyek GLH-CM 2008-2010, sebagai solusi alternatif, yang menurut hemat saya paling konkret, relevan, efektif, dan komprehensif.

Sistem Kerja Profesional

Untuk mewujudkan agar tujuan proyek Gerakan Lingkungan Hidup Ciliwung Merdeka 2008-2010 (GLH-CM 2008-2010) kita semua harus lebih sadar dan disiplin dalam menggunakan sebuah satuan sistem kerja yang professional. Maka selain pemahaman akan substansi, relevansi dan perkembangan masalah lingkungan hidup itu sendiri, juga tak kalah penting adalah pemahaman dan pengalaman akan konteks sosial komunitas-komunitas warga di Bukit Duri dan Kampung Pulo sejauh sudah dan sedang kita kenal dan libati selama ini.

Sistem kerja professional secara sederhana pada umumnya dapat kita mengerti sebagai ikhtiar pendayagunaan struktur organisasi, planning (perencanaan), programming (penyusunan dan revisi program), budgeting (penyusunan anggaran), pengaturan personalia, sistem kontrol (monitoring, reporting, pengaturan irama gerakan, sistem evaluasi dan pertanggungjawaban di dalam kerja bersama kita. Kita semua harus mampu menjamin bahwa pola kerja yang kita pilih secara sadar untuk mengerjakan proyek GLH-CM 2008-2010 ini sungguh lebih sistemik, efektif, konsisten, sinergis, otonom, transparan, sustainable (berkesinambungan) dan berjangka panjang.

Sudah pasti untuk dapat mengerjakan proyek besar ini CM harus lebih mempunyai indikator dan tolok ukur obyektif yang sahih untuk menilai mutu gerakan kerja kemanusiaan kita. Kita perlu kepastian, bagaimana para koordinator dapat lebih tekun hadir untuk melakukan monitoring, facilitating, controlling dan supporting terhadap para anggota bidang kerja/programnya, terutama pada saat dan kesempatan kerja-kerja lapangan, rapat-rapat, komunikasi informal dan kerja jaringan. Tolok ukur pengorganisasian bidang personalia yang dapat kita gunakan adalah: equality, participation, accountability, otonomi atau desentralisasi dan swadaya. Begitupun budaya "check, re-check and balance system" harus kita gunakan untuk mengantisipasi segala kemungkinan akan terjadinya penumpukan beban, ketidakseimbangan, kegamangan, ketidakjelasan, inkonsistensi, kecairan, labilitas, dan lost-structure, macetnya komunikasi serta kemungkinan macetnya proses on-going formation (pembelajaran/pendidikan terus menerus) dari para anggota/tim kerja kita.

Jakarta, 24 November 2007

Salam,

I.Sandyawan Sumardi

Pertemuan Program Pengolahan Sampah

2008-01-30T11:35:00.001+07:00

Sekretariat Jaringan Relawan Kemanusiaan (JRK)

Jl. Bonang no. 1A

14 November 2007 – pk 17.00 – 21.00 WIB

Pertemuan yang dihadiri oleh Rm. Sandyawan Sumardi (Penanggungjawab Umum), Pak Bayu Minarto (Koordinator Program Pengolahan Sampah), Shirley Lie (Wakil Penanggungjawab Umum), Santi Ermawati (Bendahara CM), Shinta Yulianingsih (Koordinator Proyek Gerakan Lingkungan Hidup-CM) dan Johanna R. Aliandoe (Divisi Humas CM) ini membahas secara khusus konsep dan rencana program pengolahan sampah.

Pak Bayu selaku koordinator program pengolahan sampah mendapat penjelasan awal mengenai sistem kerja CM agar beliau dapat beradaptasi dengan cara kerja CM, namun demikian yang dijelaskan disini hanya hal-hal prinsip yang masih membuthkan diskusi lebih lanjut untuk memastikan Pak Bayu telah benar-benar tahu dan paham mengenai keseluruhan cara kerja CM.

Shirley mengajukan usul pentingnya “entitas” formal yang jelas untuk unit kerja pengolahan sampah jika target program ini adalah pemberdayaan ekonomi masyarakat atau warga Bukit Duri, sesuai dengan apa yang dijanjikan kepada warga mengenai peluang ekonomi program sampah. Beberapa alasan yang disebutkan antara lain karena CM bertujuan nantinya akan menyerahkan pengelolaan sampah ini kepada warga. Artinya, sejak awal pengelolaan unit kerjanya sudah diarahkan sebagai unit ekonomi dengan semua tuntutan kerja profesionalitasnya.

Pada akhirnya, untuk keberlangsungan hidup unit kerja sampah ini, perlu ada pihak-pihak yang mau menerima kompos yang dihasilkan. Relasi bisnis seperti ini membutuhkan kejelasan entitas sejak awal proses, sehingga tidak bisa begitu saja diserahkan kepada “Forum Warga”. Bentuk entitas yang jelas tersebut misalnya : koperasi, U. D., dll.

Menanggapi hal ini, Pak Bayu memberi pandangan bahwa berdasarkan pengalaman pribadi dan orang-orang yang bekerja di bidang lingkungan hidup, masa setahun adalah masa paling cepat untuk penyadaran masyarakat akan pentingnya kebersihan lingkungan dan proses pengolahan sampah yang ramah lingkungan. Jadi, seyogyanya, CM tidak buru-buru menempatkan program ini sebagai unit ekonomi. Yang perlu dicapai terlebih dahulu adalah terbentuknya masyarakat yang sadar akan lingkungan dan mau bekerjasama mengelola sampah. Baru setelahnya, kita bisa melihat kemungkinan untuk mengolah sampah secara ekonomis.

Di sisi lain, Rm. Sandyawan menambahkan bahwa sejak awal warga sudah diberitahu bahwa pengerjaan sampah ini bisa menjadi usaha ekonomi yang menjanjikan. Jadi, kita tidak bisa begitu saja menghilangkan aspek ini. Namun demikian, dengan mempertimbangkan proses yang dikatakan Pak Bayu, mungkin baik jika CM tidak cepat-cepat mempropagandakan program ini sebagai unit kerja ekonomi.

Shirley menanggapi bahwa kenyataan tersebut tidaklah menjadi masalah. Yang penting, kita sepenuhnya sadar, bisa mengantisipasi proses yang akan terjadi dan tetap punya target. Fleksibilitas sangat perlu, seperti yang juga ditekankan oleh Pak Bayu, tapi kejelasan tahap kerja dan target juga sangat penting, agar dalam menjalankan fleksibilitas itu kita terarah, tidak sembarang fleksibel. Jika demikian, kita harus bisa merancang program ini sebagai program 3 tahunan atau 5 tahunan. Mungkin ini bisa sejalan juga dengan perubahan visi CM yang ingin menempatkan isu lingkungan hidup sebagai isu utama yang menjadi poros gerakan pemberdayaan masyarakat CM di tengah warga Bukit Duri. Hal Ini menuntut fokus dan konsistensi.

Akhirnya disepakati, pertama-tama, Pak Bayu dan tim akan melengkapi tabel rencana kerja, kemudian secara bersama-sama dengan seluruh unit kerja, rencana kerja ini akan dilengkapi dan di-sharing-kan. Diharapkan rencana kerja lengkap dari program sampah ini bisa menjadi model bagi unit kerja air bersih, posyandu, pendidikan lingkungan hidup dan kesehatan.

Rencana Pelatihan Tim Inti Program Sampah - Minggu, 18 November 2007

Pak Bayu ingin mengadakan pelatihan untuk Tim Inti. Dalam pelatihan ini, tahapan kerja akan dibuat bersama-sama. Selain itu akan diadakan juga pelatihan pemungutan, pemilahan dan pengolahan sampah hingga menjadi kompos.

Fokus kerja CM: Gerakan Lingkungan Hidup yang Berbasis Komunitas

Perlu dibicarakan lagi lebih lanjut, secara lebih serius dengan langkah-langkah strategis yang jelas, sosialisasi dan diskusi dengan teman-teman CM atas perubahan fokus kerja CM. Perubahan fokus kerja ini akan memberikan pengaruh terhadap aktivitas yang sekarang ini dilakukan oleh seluruh personil CM. Diharapkan bahwa semua teman CM memahami perubahan ini secara utuh dan bukan seolah-olah hanya “titipan” dari atas.

Manajemen HUMAS untuk Program Kerja CM

(Program Sampah dan Lingkungan Hidup, Air Bersih, Posyandu, Pendidikan dan Kesehatan)

Untuk bidang kehumasan, Ann mengajukan beberapa usulan rumusan kerja untuk kepentingan peliputan dan dokumentasi, antara lain mencari mencari satu orang staf untuk reportase kegiatan kerja CM, membuat dokumentasi promosi kegiatan CM dalam bentuk VCD untuk kepentingan internal (anggota CM, pemerhati CM dan warga Bukit Duri – Kampung Pulo), membuat dokumentasi yang berkesinambungan tentang seluruh gerak proses pengerjaan proyek sampah, air bersih, posyandu, pendidikan dan kesehatan, serta menentukan 1 orang downline Humas di setiap program kerja yang akan bertugas melakukan update perkembangan kegiatan setiap unit kerja untuk dimuat dalam blog resmi CM maupun media komunikasi lain seperti brosur, website, dll.

Status Koperasi dalam struktur CM yang baru

Berkaitan dengan perubahan visi CM sebagai LSM lingkungan hidup yang berbasis komunitas, Rm. Sandyawan telah membuat struktur yang baru. Dalam struktur baru ini, Divisi Pengorganisasian Warga melebur dengan Divisi Humas, Divisi Kesehatan menjadi Program Rumah Sehat. Divisi Ekonomi sejajar dengan Divisi Keuangan, Sekretariat, dan Humas. Maksudnya, sewaktu-waktu, ketika sudah sampai saatnya, Divisi Ekonomi harus siap mengolah aspek ekonomi dari program-program kerja lingkungan hidup yang ada. Bagaimanapun juga, Divisi Ekonomi ini strategis karena warga memang butuh fasilitas di bidang ekonomi. CM tidak bisa mengusung kerja program-program lingkungan hidup tanpa mengikutsertakan aspek ekonomi dari program tersebut.

Masalahnya adalah bagaimana menempatkan Divisi Koperasi dalam restrukturisasi organisasi LSM yang baru. Dari segi konsistensi, jelas Divisi Koperasi tidak konsisten dengan program-program kerja lingkungan hidup CM. Namun demikian, divisi ini tidak bisa begitu saja dihilangkan karena saat ini justru sedang didampingi untuk proses bangkit. Akhirnya, Shinta mengusulkan untuk menunda keputusan mengenai koperasi ini sampai akhir Desember 2007 untuk melihat dulu perkembangan lebih lanjut dari para ibu-ibu anggota koperasi. Usul Shinta ini disetujui.

Agenda kerja lanjutan :

Sosialisasi visi dan gerak baru kerja CM dalam lingkungan hidup, plus sosialisasi struktur kerja yang baru, ke teman-teman Sanggar. Untuk itu, Bp. Sandi diminta untuk melakukan sosialisasi ini ke teman-teman Tim Kerja CM setelah adanya contoh rencana kerja yang lengkap dari program sampah yang dibuat oleh Pak Bayu, agar teman-teman CM mendapat gambaran dalam menyusun proposal masing-masing program.
Sementara menunggu revisi proposal program sampah selesai, setelah ini, ada empat hal yang harus berjalan paralel, secara bersamaan, yaitu: pengerjaan anggaran keuangan untuk program sampah dan program-program lainnya, pengerjaan program sampah yang dimulai dengan pelatihan tim inti, revisi nomor-nomor akun dalam program akuntansi CM, konsep manajemen humas untuk dokumentasi intern Sanggar Ciliwung Merdeka.

Gambaran Program Perbaikan Gizi, Air Bersih dan Lingkungan Hidup Sehat Ciliwung Merdeka di Perkampungan Warga RT 05,06, 07,08 RW 12 Bukit Duri, Tebet

2008-01-29T21:53:00.001+07:00

ditulis oleh :
I. Sandyawan Sumardi
November 2007

LATAR BELAKANG
Ciliwung Merdeka (CM) resmi didirikan pada tanggal 13 Agustus 2000. CM adalah sebuah wahana gerakan kemanusiaan yang diselenggarakan oleh Komunitas Kerja yang terdiri dari anak, remaja dan warga Bukit Duri, bantaran Sungai Ciliwung (RT 04, 05, 06, 07, 08 RW 12, Kel. Bukit Duri) bersama para pendamping Jaringan Kerja Kemanusiaan CM. CM diselenggarakan untuk menghadapi tantangan utama kehidupan anak, remaja dan warga Bukit Duri, yaitu hambatan, kepungan dan ketidakadilan struktural-vertikal dalam bidang sosial-ekonomi-politik-budaya, dalam wujud proses pembodohan, pemiskinan dan ketidakpastian hidup dibidang pendidikan, pekerjaan dan lingkungan hidup, yang mereka hadapi setiap hari di setiap lini kehidupan.

Data Warga. Perkampungan penduduk di wilayah RT 06, 07, dan 08 RW 12 Bukit Duri berada di "ruang sisa" diantara Sungai Ciliwung dan bengkel kereta api (Dipo) Bukit Duri - Tebet dan dihuni oleh sekitar 232 KK dengan total 759 jiwa. Pada salah satu wilayahnya, yaitu RT 06 RW 12, Sanggar Ciliwung Merdeka (CM) hadir. CM hadir sebagai sebuah wahana gerakan kemanusiaan diantara warga RT 06 yang berjumlah 50 KK atau 179 jiwa, diantaranya terdapat 15 balita dan 55 orang anak dan remaja.

Sekedar mencatat pengalaman dalam peristiwa banjir Jakarta Januari-Februari 2007, Posko Ciliwung Merdeka melayani warga masyarakat korban banjir di sepanjang bantaran Sungai Ciliwung, Kelurahan Bukit Duri, terutama untuk warga RT 04 (135KK), RT 05 (117KK), RT 06 (50KK), RT 07 (76KK), RT 08 (86KK), RT 09 (68KK), RT 10 (61KK), RT 11 (37KK) dan RT 12 (87KK) di RW 12, dengan jumlah seluruh warga diperkirakan sekitar 2500 orang, mengisi deretan wilayah permukiman warga pinggiran dengan tingkat urbanitas yang sangat cair. Lingkungan kehidupan manusia yang samasekali tidak dibangun berdasarkan manajemen tata ruang kota dan peraturan kota yang jelas. "Politik pembiaran" dari pihak negara yang mengijinkan anak-anak, ibu dan para warga terus bertahan hidup di lingkungan serba tersingkir dalam kubangan air, lumpur, sampah, penyakit dan kemiskinan. Sementara sistem kehidupan yang melingkupi mereka, tanpa mereka sadari secara sistematis juga terus merenggangkan kenyataan hidup mereka dari hampir segala aspek hak-hak asasi mereka. Harga diri, harkat hidup adalah "ruang sisa" yang masih mereka miliki saat ini.

Rumah-rumah papan dan bambu warga Bukit Duri bantaran kali ini pada umumnya berukuran antara 2x3 sampai 3x5 meter untuk dihuni sampai 2-3 keluarga. Rumah-rumah dan lingkungan tempat tinggal warga ini sebagian besar rusak berat diterjang banjir dengan arus deras yang mencapai ketinggian sampai diatas genteng (tenggelam, artinya ketinggian air mencapai 7-8 meter dari permukaan sungai). Bahkan 16 rumah diantara RT 04, 05, 06, 07, 08 dan sekitar 18 rumah di Kampung Pulo- menurut hitungan selintasku waktu itu- di seberang Sanggar CM itu hancur dan hanyut digulung banjir. Jelas warga pada umumnya bukan hanya mengalami kehancuran rumah tempat tinggal, tapi juga kehancuran/kehilangan pekerjaan. Karena jenis pekerjaan mereka pada umumnya adalah sektor informal: warung makanan seadanya, dagang barang-barang kelontong, dagang garmen sisa pabrik atau baju bekas, bengkel motor, reparasi elektronik dan kulkas, pemotongan ayam, pembuat sapu, pembuat kasur dan bantal, penjual minyak, pemulung air, dlsb, yang diselenggarakan di rumah-rumah mereka sendiri. Akibat banjir rumah hancur, pekerjaan pun hancur.

Tingkat Kesejahteraan Rumah Tangga di Kampung Bukit Duri RT 06-07-08 RW12 secara umum masih rendah. Hal ini terlihat pada indikator pengeluaran yang sebagian besar masih tertuju pada pangan. Tingkat kesejahteraan juga terlihat relatif rendah pada indikator lain, yaitu kondisi rumah. Hampir separuh dari penduduk dewasa di perkampungan ini tidak bekerja atau menganggur. Sebagian besar pengangguran ini adalah ibu rumah tangga yang kadang-kadang juga melakukan usaha ekonomi, jadi tidak betul-betul menganggur. Seperti berdagang kecil-kecilan dengan membuka warung makanan atau minuman ringan dengan target pasar anak-anak di rumahnya, menerima pesanan pembuatan makanan (tidak setiap hari), menjual pakaian dengan cara kredit, menjadi buruh cuci dan seterika atau membantu usaha suaminya, baik itu di rumah-rumah maupun di pasar. Mereka tidak menyebut ini sebagai pekerjaan, karena tidak dilakukan setiap hari atau karena tidak memegang peran utama dalam melakukan usaha bersama suami. Sedangkan kepala keluarga yang menganggur juga bukan betul-betul menganggur, melainkan mereka yang kerjanya serabutan dan tidak setiap hari mendapat order. Pengangguran lainnya adalah orang-orang yang sudah tua usia dan hidupnya ditanggung oleh anak-anaknya yang sudah bekerja, baik yang sudah berkeluarga maupun yang belum berkeluarga. Warga yang bekerja, sebagian besar bekerja di sektor informal.

Tingkat kepadatan penghuni rumah cukup tinggi. Hal ini juga berpengaruh besar terhadap kesehatan mereka, terutama kaum balita. Penyakit yang banyak berjangkit adalah penyakit kulit, ISPA serta kekurangan gizi. Pelayanan kesehatan sejak tahun 2000 telah dilakukan oleh Ciliwung Merdeka baik berupa pelayaan kesehatan massal (meliputi pemeriksaan medis umum dan gigi) setiap 2 bulan maupun pelayanan kesehatan mingguan (setiap hari Senin pagi). Dalam 2 tahun terakhir, CM juga menyelenggarakan pengobatan alternatif, yaitu akupunktur, sekaligus mengadakan kursus akupunkturis bagi warga pada setiap hari Rabu dan Sabtu sore. Sedangkan untuk meningkatkan gizi anak, CM bekerjasama dengan ibu-ibu dan remaja putri melakukan kegiatan pengadaan makanan tambahan dan pemberian vitamin untuk balita setiap hari Selasa dan Jumat sore. Kegiatan ini terbagi dalam 3 pos dengan jumlah balita terlayani sebanyak 62 anak di Pos I, 47 anak di Pos II dan 55 anak di Pos III.

Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial yang tersedia di wilayah sekitar RT 06, 07 dan 08 RW 12 Bukit Duri antara lain 1 unit mushala, 6 MCK, 1 Posyandu dan 3 Sekretariat RT (hanya 2 yang digunakan). Sebagian sarana ini dibangun secara bergotong-royong oleh warga dan sebagian lagi mendapat bantuan dari donatur melalui CM. Dengan terbatasnya lahan milik umum yang bisa dimanfaatkan bersama, dengan sendirinya jalan (gang) yang membelah perkampunganini menjadi ruang bersama, termasuk ruang bermain dan pertemuan-pertemuan formal maupun informal warga. Keakraban antar warga sangat kental terlihat. Misalnya, sejumlah warga yang harus bergantian menunggu giliran menggunakan MCK, bercakap-cakap di jalanan tersebut. Mereka juga tidak canggung berjalan hilir mudik sambil membawa peralatan mandi, pakaian kotor untuk dicuci, atau memasak di pinggir jalan layaknya di sebuah rumah. Mereka seperti sebuah keluarga besar dalam rumah bersama yang besar. Kebersamaan mereka juga nampak jelas, saling membantu satu sama lain ketika ada yang membutuhkan bantuan atau saat bersama-sama menghadapi banjir yang setiap tahun datang. mereka juga tidak hanya peduli terhadap tetangga sekitar, meskipun mereka menjadi korban banjir dan stigma buruk, rasa kepedulian terhadap sesama juga mereka ungkapkan dengan membantu warga di daerah lain yang menjadi korban bencana alam maupun korban konflik dengan menjadi relawan yang mengumpulkan dan mendistribusikan bahan bantuan kepada para korban. Sikap inilah yang menjadi titik tolak pengorganisasian dan pembangunan Kampung Bukit Duri untuk menjadi lebih baik.

Masalah Kekurangan Gizi. Kasus kekurangan gizi atau bahkan kasus busung lapar yang diderita anak-anak di NTB, NTT dan provinsi lain bukanlah kasus baru. Kalau kita mau membuka kembali lembar berita media cetak nasional kurun waktu tahun 1998-1999 akan ditemukan fakta bahwa sejak krisis melanda negeri ini tahun 1997, gizi buruk, busung lapar dan kematian anak balita akibat busung lapar sudah menjadi berita.

Sebagai gambaran, pada tahun 1998 tercatat 1.201.450 anak Indonesia usia 0-4 tahun yang terancam kurang gizi. Tahun 1999 masalah kurang gizi menjadi ancaman serius dengan meningkatnya jumlah balita penderita, dari 1.201.450 menjadi 4.000.000 anak. Bahkan anak balita yang meninggal akibat gizi buruk meningkat 50%, dari 59 anak balita menjadi 101 anak hanya dalam waktu sepekan (17 s.d 24 Mei 1999). Diperkirakan jumlah balita yang terancam kurang gizi terus meningkat, mengingat ada 5-6 juta bayi lahir di Indonesia dan dari jumlah tersebut 75-85% berasal dari keluarga miskin.

Jangankan di daerah miskin seperti NTB dan NTT, di Jakarta saja pada tahun 1999 ditemukan 12.130 anak balita kurang gizi dan 1.319 anak balita penderita busung lapar. Di Sumatera Barat, pada tahun yang sama, korban busung lapar dankurang gizi melonjak 300% dari tahun sebelumnya. Semula 2.825 orang, meningkat menjadi 8.598 anak balita dan 33 diantaranya meninggal. Di Jawa Barat, tahun 1999 ada 7.726 anak balita yang menderita busung lapar. Di Jawa Timur, terdapat 244.000 anak balita menderita gizi buruk dan 400 busung lapar. Di Lampung, 15 anak balita terkena busung lapar. Di Kalimantan Selatan, 146 anak balita menderita busung lapar dan 2.546 anak dirawat di rumah sakit akibat gizi buruk. Kasus yang sama ditemukan di daerah-daerah lain. Angka kasus busung lapar yang dilansir media dapat digambarkan seperti gunung es dengan rasio 1:10. Jika hanya satu anak yang dilaporkan meninggal, sebenarnya ada 10 anak dengan kondisi yang sama.

Yang patut disimak, pada awal krisis, berita tentang ancaman gizi buruk, busung lapar dan mati akibat busung lapar tidak pernah menjadi headline media cetak. Berita-berita itu selalu terselip diantara berita lain. Padahal angka kematian anak balita penderita busung lapar di awal krisis jauh lebih tinggi dari yang diberitakan media massa.

Ada tiga penyebab busung lapar. Pertama, karena masalah ekonomi, yakni orangtua benar-benar miskin dan sedang mengalami paceklik sehingga tak bisa memberi makanan bagi anaknya. Kedua, orangtuanya bisa memberi makan, tetapi tidak mengerti bagaimana cara memberi makan dengan benar seingga asupan gizinya kurang. Ketiga, anak ternyata menderita sakit yang tak kunjung sembuh sehingga susah makan.

Cara paling tepat menghadapi tragedi tanggap darurat ini adalah dengan mengupayakan peningkatan "surveillance" atau pengawasan, pemberian makanan tambahan dan pengobatan bagi yang sakit. Upaya itu misalnya melalui program pemberian makanan pendamping air susu ibu dan pemberian makanan tambahan bagi anak balita. Sebab, kalau sudah gizi buruk, tindakan paling nyata adalah memberi anak balita makanan bergizi seperti susu, telur dan lainnya secara teratur.

Kita perlu segera berupaya mengefektifkan pemantauan kasus di lapangan dan penanganan terhadap pasien yang ditemukan. Upaya lain adala mengintensifkan aktivitas di pos pelayanan terpadu dan para kader serta menghidupkan sistem kewaspadaan pangan dan gizi sehingga kasus yang terjadi dapat dideteksi secara dini.

Pemprov DKI harus segera mengaktifkan kembali Tim Pangan dan Gizi Daerah dan Dewan Pangan dan Gizi yang bekerja secara lintas instansi.

Faktor penyebab munculnya kasus busung lapar di berbagai daerah tidak tunggal yang kemudian bermuara pada sistem tidak kondusif. Karena itu, intervensi juga harus menyeluruh, mulai dari sosial, budaya, desentralisasi hingga sistem pengaman untuk penduduk miskin dengan komitmen penuh pemerintah pusat dan daerah secara berkelanjutan.

Intervensi harus segera dilakukan karena gizi buruk, terutama pada anak-anak usia dibawah 5 tahun (balita) akan berdampak pada perkembangan otak. Kalaupun kemudian kondisi bisa diatasi dan kekurangan gizi ini tertutupi, masih ada gangguan inteligensia yang tersisa yang berpotensi merugikan masyarakat secara keseluruhan.

Busung lapar itu tidak terjadi mendadak, tetapi melalui proses panjang. Memang selama ini kasus busung lapar terkesan ditutup-tutupi dan kurang adanya pemantauan yang berkelanjutan dari Dinas Kesehatan setempat.

VISI, MISI dan TUJUAN

Berdasarkan visinya, CM ingin menjadi saksi penuh simpati dengan memfasilitasi tumbuhkembangnya proses penyadaran, solidaritas dan swadaya komunitas-komunitas basis anak, remaja dan warga pinggiran Bukit Duri bantaran Sungai Ciliwung, sebagai gerakan kebudayaan masyarakat yang menghormati martabat dan hak-hak asasi manusia secara merdeka dan otonom.

Berdasarkan misinya, CM mengutamakan pembangunan survival system (sistem tata-bangkit) kehidupan dari masyarakat sektor informal yang tinggal diantara rel kereta api dan bantaran Sungai Ciliwung ini, terutama dalam bidang: (1) Pembangunan sistem pendidikan alternatif masyarakat, terutama anak dan remaja; (2) pembangunan (fisik dan non-fisik) sistem lingkungan/hunian/tempat tinggal; (3) pembangunan sistem swadaya ekonomi untuk penciptaan kesempatan kerja; (4) pembangunan sistem kesehatan masyarakat.

Berdasarkan tujuannya, dengan seluruh geraknya, CM bertujuan membantu proses dinamisasi warga dalam membangun Kampung Bukit Duri bantaran Sungai Ciliwung secara bersama-sama menjadi sebuah "Perkampungan Rakyat Alternatif", sebuah komunitas basis warga masyarakat yang terbuka, kreatif dan mandiri di lingkungan masyarakat miskin urban kota Jakarta. Hal ini dilakukan dengan cara :

Melakukan pendampingan artikulatif, pembelaan dan perlindungan hak asasi masyarakat pinggiran di Bukit Duri;

Membantu mengembangkan potensi masyarakat pinggiran Bukit Duri menjadi anggota dan komunitas masyarakat yang cerdas, percaya diri, kritis, kreatif, solider dan mandiri melalui latihan berekspresi dan mengartikulasikan diri secara otonom dan bebas;

Melatih dan mengembangkan kemampuan berorganisasi secara profesional dan mandiri;

Menumbuhkan kesadaran publik, kepekaan, swadaya dan tanggungjawab dikalangan masyarakat miskin urban Bukit Duri dalam masalah pendidikan, kesempatan kerja, kesehatan dan lingkungan hidup;

Melatih keterbukaan, kepekaan, solidaritas dan tanggungjawab terhadap sesama tanpa membedakan latar belakang asal-usul, etnis dan golongan.

RENCANA PROGRAM

Proyek CM berjangka waktu 1 tahun di RT 05, 06, 07, 08 RW 12 di Bukit Duri dan RT 10 RW 3 di Kampung Pulo, di pinggir kali seberang Sanggar Ciliwung ini membutuhkan program-program :

Untuk proyek "Perbaikan Gizi", "Air Bersih" dan "Lingkungan Hidup Sehat" warga Bukit Duri dan sebagian Kampung Pulo ini dibutuhkan pembelian tanah dan pembangunan sebuah induk RUMAH SEHAT CILIWUNG MERDEKA (RSCM) yang berlokasi di RW 12 (bisa di RT 06, 07 atau 08).

Untuk program perbaikan gizi terutama pada anak-anak, secara konkret dibutuhkan pembangunan posyandu-posyandu di setiap RT dan yang penting adalah bagaimana membuat posyandu-posyandu itu berfungsi secara efektif dan maksimal.

Untuk program perbaikan kualitas air minum dan MCK, secara konkret dibutuhkan di setiap RT 2 buah sumur dan 2 MCK warga, plus yang penting juga adalah 2 buah "water purifier" (mesin penjernih air) ukuran sedang di setiap RT, yang masing-masing bisa mengakomodasi 10 KK untuk dipelihara dan dikelola warga secara mandiri.

Untuk perbaikan sistem lingkungan hidup sehat, artinya membangun sistem kebersihan lingkungan melalui manajemen pengolahan sampah, mulai dari alur pengambilan sampah rumah tangga (penyediaan 2 macam tong sampah di tiap KK), 2 buah tempat pengumpulan sampah sementara di setiap RT, penyewaan 2 bidang lahan pengolahan sampah dan pembangunan rumah produksi kompos di dekat pasar tradisional RT 11 dan di Kampung Pulo di pinggir kali samping sanggar, pembelian 2 mesin pencacah sampah pembuat kompos berukuran besar, pembuatan jembatan getek tarik penghubung Bukit Duri dan Kampung Pulo. Tentu saja untuk biaya tenaga kerja warganya, kita juga butuh biaya fasilitas transportasi dan biaya operasional untuk pemasaran komposnya.

Untuk perencanaan, programming, sistem monitoring dan evaluasinya yang melibatkan seluruh warga Bukit Duri dan Kampung Pulo, dibutuhkan pertemuan-pertemuan warga (Forum Warga dan Tim Wakil Warga) secara periodik minimal sebulan sekali dan 2 minggu sekali di tingkat staf tim terpadu CM.

Untuk program konsientisasi, sosialisasi dan kampanye publik, dengan maksud agar dampak bias dari "pilot project" ini menyentuh kesadaran semua lapisan masyarakat bukan hanya di Bukit Duri dan Kampung Pulo saja, kami membutuhkan pendanaan untuk pendayagunaan sarana-sarana audio-visual (pembuatan dan penyebaran film dokumenter, leaflet, buku, dlsb); juga serangkaian workshop, pelatihan-pelatihan, studi banding, mengundang para ahli yang berpengalaman di bidang perbaikan gizi, air bersih dan lingkungan hidup sehat.

Sumber Daya Manusia : untuk mewujudkan semua rencana ini, selain maksimalisasi kesiapan sistem organisasi warga Bukit Duri dan CM sendiri, khususnya tenaga personil dari pihak warga dan staf CM yang sudah ada, CM masih perlu merekrut setidaknya 4 tenaga profesional baru (kontrak 1 tahun), yaitu : 1 tenaga sekretaris (strata 1), 1 tenaga pendataan (strata 1), 1 tenaga teknik/manajemen lingkungan (strata 1) dan 1 tenaga kesehatan dokter/perawat/apoteker (strata 1).

Setelah 1 tahun proyek ini berjalan, kemajuannya harus tampak dalam wujud hasil-hasil yang nyata (setiap 2 bulan 1x akan ada monitoring dan progress report), meskipun tujuan pendidikan/didaktis warga tetap menjadi tekanan utama, bukan melulu perkembangan fisik.

BEBERAPA CATATAN

Rumah Sehat Ciliwung Merdeka (RSCM) pada dasarnya merupakan kristalisasi atau bahkan pengembangan dari kegiatan Mobile Clinic Korban Banjir Ciliwung Merdeka (MCKB-CM). Dua minggu pertama sejak awal banjir, Posko Bantuan Kemanusiaan Korban Banjir Ciliwung Merdeka telah mendatangi dan memberikan bantuan logistik dan evakuasi di 39 titik banjir di Jatabek, lalu kemudian diprioritaskan untuk memberikan bantuan lebih bagi komunitas-komunitas warga korban banjir di perkampungan miskin yang belum banyak tersentuh bantuan, terutama bantuan medis, seperti di wilayah Cakung-Cilincing, Teluk Gong, Poncol-Kampung Pulo, Pedongkelan, Penas, Rawa Buaya. Untuk tujuan itu CM berusaha memperbaiki sistem pelayanan medisnya yang selama ini masih bersifat spontandan sporadik, dengan bentuk dan cara yang lebih profesional, konseptual dan sistematik. Dengan dukungan 13 tenaga dokter dan 4 paramedis, CM tengah membangun MOBILE CLINIC KORBAN BANJIR di Jl. Matraman 31 - Jakarta Timur, dengan armada 4 mobil ambulans pinjaman (2 untuk pelayanan kesehatan umum, 2 untuk pelayanan kesehatan khusus bagi ibu, anak-anak dan lanjut usia). Tentu saja sebelum tim MCKB-CM mendatangi lokasi, tim pendataan dibantu tim evakuasi, tim logistik dan tim medis melakukan "need assessment" dan persiapan pengorganisasian sederhana lebih dahulu dengan mendata lingkungan demografis, kondisi sosial-ekonomi, kondisi umum kesehatan warga komunitas miskin yang akan didatangi (sejauh ini sudah menjangkau 5 lokasi). Berdasarkan hasil pendataan itulah kita membeli obat-obatan dan peralatan medis yang dibutuhkan dan set up ruangan-ruangan klinik MCKB-CM di Jl. Matraman 31-Jakarta Timur. Seluruh sisa fasilitas yang selama ini ada di MCKB-CM inilah yang akan dipindahkan ke RSCM.
Lokasi. Kami masih mencari lokasi untuk pendirian RSCM untuk dibeli dengan status sebagai tanah girik di bantaran Kali Ciliwung Bukit Duri di RT 06, 07, 08 atau 09, dengan ukuran lebar depan 7 meter, panjang ke belakang 8 meter dan lebar di belakang 8 meter. Tetapi perlu dipertegas lagi mengenai surat-suratnya supaya jelas status kepemilikan tanah dan tidak menimbulkan efek samping nantinya.
Posyandu (Pos Pelayanan Terpadu). Posyandu adalah suatu kegiatan yang ditujukan untuk bayi, balita, ibu hamil dan ibu menyusui. Kegiatannya meliputi pemantauan tumbuhkembang bayi dan balita vaksinasi, pemberian makanan tambahan dan penyuluhan. Kegiatanini terutama dilaksanakan ole kader-kader kesehatan yang ada di masyarakat. Yang perlu dilakukan saat ini adalah pendirian dan revitalisasi posyandu di setiap RT, seperti yang telah dilaksanakan di Sanggar Ciliwung selama ini. Oleh karena itu kita perlu mengadakan kerjasama dengan NGO (sheep/world relief/world vision) dan pihak pemerintah yang telah berpengalaman dan telah bekerja untuk revitalisasi posyandu, dalam rangka menimba ilmu dan mengadaptasi program (studi banding).
Pelayanan pengobatan. Pelayanan harus mulai lebih diintensifkan untuk anak-anak dan kaum ibu di Bukit Duri dan Kampung Pulo pinggir kali. Selain terapi medis oleh dokter juga akan ditambah dengan pengobatan akupunktur (selama tenaga tersedia). Saat ini akan dilakukan metode door to door, dengan tujuan untuk memperkenalkan diri kepada masyarakat sambil melihat masalah-masalah kesehatan yang terjadi di masyarakat, yang pada nantinya dapat digunakan sebagai masukan untuk mengadakan suatu program kesehatan.
Kesehatan Lingkungan. Selain pengobatan perlu juga dilakukan pemeliharaan kesehatan lingkungan, karena sifatnya saling menunjang dengan kesehatan masyarakat. Pembuatan tempat-tempat sampah dari sisa kayu bangunan yang nantinya bisa dibagikan ke rumah-rumah penduduk apabila sudah selesai dibangun. "Water sanitation" perlu dicari kemungkinan kerjasama dengan LSM-LSM yang bekerja dibidang sanitasi air. Sangat penting memeriksakan air tanah di pinggiran Sungai Ciliwung ini (analisis air) ke instansi yang kompeten. Siapa tahu air di wilayah perkampungan ini belum memenuhi standar air minum, karena ada beberapa zat yang berada diatas ambang batas, untuk parameter Nitrat (0,66 mg/l) (50), kesadahan CaCO3 (501,60 mg/l (500), Chlorida (392,06 mg/l (250), dan Mangan 0,56 mg/l (0,1).
Health Education. Berupa penyuluhan-penyuluhan yang dilaksanakan di forum-forum warga dengan topik-topik yang disesuaikan dengan kelompok sasaran.
UKS, bekerjasama dengan divisi pendidikan akan melaksanakan pelatihan dokter cilik dan pembinaan UKS (Usaha Kesehatan Sekolah).
Human Resources. Akan dicari tambahan 1 oran gtenaga kesehatan kontrak selama 1 tahun, bisa seorang dokter/perawat atau apoteker strata 1. Khusus untuk dokter, perlu dicarikan jalan agar dapat dianggap sebagai suatu PTT, karena hal tersebut merupakan tambahan point bagi dokter tersebut dan menjadi salah satu faktor penarik.
Perlengkapan. Sudah ada persediaan yang merupakan bantuan yang saat ini masih tersimpan dengan baik di rumah Mobile Clinic, tetapi masih perlu ditambahkan beberapa item yang kurang dan perlu sekali disediakan di sebuah klinik.
Kerjasama. Ada kemungkinan melalui Mobile Clinic CM untuk mengadakan kerjasama dengan rumah sakit-rumah sakit di Jakarta, sekitar Bukit Duri sebagai rujukan (dalam hal ini St.Carolus dan RSCM), tetapi perlu diadakan perbincangan lebih lanjut dengan pihak rumah sakit-rumah sakit itu tentang hal ini.
Puskesmas dan Dinas Kesehatan. Kita harus membina hubungan baik dengan Dinas Kesehatan dan Puskesmas terdekat, yaitu Puskesmas Bukit Duri dalam kaitan dengan program-program kerja RSCM kedepan.

LSM Harus Segera Lakukan Reposisi Peran

2008-01-29T21:53:00.000+07:00

ditulis oleh KOMPAS
Kamis, 26 April 2007

Jakarta, Kompas – Setelah lima tahun berjalan pada era reformasi, lembaga swadaya masyarakat yang selama ini aktif melakukan penguatan masyarakat sipil ternyata belum berhasil menunjukkan perubahan signifikan dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Karena itu, LSM harus segera mereposisi peran mereka, terlebih setelah rezim Orde Baru jatuh, disusul dengan melemahnya posisi negara terhadap pasar internasional.

LSM diminta untuk tidak hanya terperangkap dalam aksi perlawanan terhadap kekuatan hegemonik yang cuma mengandalkan pada komitmen moral belaka, namun juga harus diimbangi dengan kemampuan manajerial, punya metode yang strategis dan informatif pada masyarakat.

Reposisi peran LSM ini muncul dalam diskusi “Perlukah LSM Melakukan Shifting of Paradigm?: Good Governance sebagai Alternatif” yang diselenggarakan Indonesian Institute for Civil Society di Wisma PKBI, Jakarta, Kamis (18/9). Pembicara yang hadir adalah Fajar Sudarwo (aktivis LSM Satu Nama), Meuthia Ganie Rochman (peneliti dari Laboratorium Sosiologi Universitas Indonesia) dan Ray Rangkuti (Direktur Eksekutif Komite Independen Pemantau Pemilu).

Menurut Meuthia, setelah Indonesia masuk dalam era reformasi, ternyata pembaruan yang berusaha dilakukan oleh LSM selama ini tidak juga menunjukkan hasil. Seharusnya hal ini menjadi sebuah pertanyaan yang harus dijawab oleh para pegiat LSM.

“Komunitas LSM itu sebenarnya adalah anak emas dari civil society, tetapi kenapa mereka tidak berhasil melakukan perubahan? Apakah ada yang salah dengan konsep gerakan yang dilakukan LSM-LSM Indonesia,” jelas Meuthia.

Ia menambahkan, selaku peneliti sosial, ia melihat bahwa LSM di Indonesia terperangkap pada upaya-upaya untuk melawan kekuatan hegemonik, baik dari negara maupun dari lembaga-lembaga keuangan internasional. Ternyata upaya melawan kekuatan hegemonik ini tidak didukung kemampuan logistik dan manajerial yang baik serta metode yang strategis. LSM cenderung melupakan aspek logistik, manajerial serta bekerja dengan menggunakan metode yang strategis.

Sulit transparan
Fajar dari LSM Satu Nama yang selama ini aktif sebagai pegiat LSM mengatakan bahwa proses transparansi didalam tubuh LSM sangat sulit terjadi. Transparansi ini terlihat dari ketidakikhlasan LSM melaporkan soal akuntabilitas keuangan serta pergantian kepemimpinan didalam struktur LSM.

“Jika LSM tidak segera mereposisi perannya dan memperbaiki diri, sebenarnya hanya tinggal tunggu waktu kapan rakyat membubarkan LSM, seperti yang pernah terjadi di Cile. Sebab, saat ini stigma masyarakat terhadap LSM sudah negatif,” jelas Fajar.

Padahal, masih banyak pegiat-pegiat LSM yang masih punya idealisme yang tinggi untuk bisa berpihak pada rakyat. Namun, kata Fajar, justru mereka yang masih baik ini sudah tertutup dengan perilaku pegiat-pegiat LSM lain yang hanya mengejar proyek.

Ray Rangkuti dari KIPP mengatakan, meskipun masyarakat banyak yang kecewa dengan kehadiran LSM-LSM, ini adalah pilihan yang lebih baik ketika suasana negara masih juga tidak baik. Dengan semakin banyaknya organisasi sipil yang mengawasi kinerja negara akan semakin mendorong pelaksanaan proses demokrasi di Indonesia. (vin)

PESTA RAKYAT & PASAR RAKYAT

2007-08-17T09:01:00.001+07:00

oleh : Deny Tjakra-Adisurja

Pesta Rakyat Bukit Duri (BD) 2007 yang diadakan dalam rangka menyongsong Hari Kemerdekaan RI ini merupakan pesta rakyat ketiga yang diselenggarakan oleh warga Bukit Duri Dipo, khususnya warga RT 06, 07 dan 08 RW 012, Kel. Bukit Duri, Kec. Tebet, Jakarta Selatan. Pesta Rakyat pertama kali diselenggarakan pada tahun 2002, kemudian pada bulan Agustus 2005. Sejak awal hingga kini, Pesta Rakyat BD dikemas sebagai suatu tatanan ruang dan waktu sesaat yang dibuat menyatu dengan tempat tinggal warga di kampung sendiri, dinamis sebagai arena bermain sekaligus wahana pameran berbagai jenis hasil produksi warga Bukit Duri. Barang-barang produksi yang juga telah menjadi sumber pendapatan rutin warga tersebut antara lain makanan dan minuman, perabot rumahtangga, berbagai jenis kerajinan mulai dari bahan kayu, karton, bambu, kertas daur ulang, manik-manik, batu akik dan kristal sampai gelar jasa tatoo serta sablon tas dan kaos.

Bukit Duri Dipo merupakan sebuah perkampungan padat di bantaran Sungai Ciliwung. Jika ditinjau dari sistem pembangunan wilayah yang selama ini dikembangkan oleh Pemda DKI Jakarta, warga kampung ini tidak hanya terpinggirkan haknya sebagai warga negara, namun juga berpotensi menjadi calon korban penggusuran. BD Dipo kini telah terkepung oleh bangunan-bangunan tinggi ruko, rukan dan mall yang siap menggusur perekonomian warga pinggiran Jakarta. Meskipun terpinggirkan, warga BD Dipo tidak berdiam diri dan membiarkan berbagai produknya “dikalahkan” oleh pasar global, bahkan bersama dengan Ciliwung Merdeka mereka berinisiatif membuat pasar hasil produksi swadaya dengan menggelar acara dua tahunan yang diberi judul “Pesta Rakyat Merdeka”. Anak-anak, remaja dan pemuda BD pun tak ketinggalan. Mereka terus bersemangat untuk belajar apapun demi kepentingan masa depan. Belajar komputer, menulis opini, membuat sinopsis, menggambar dan mewarnai, belajar bahasa Inggris, mengorganisasi diri, menolong sesama melalui Posko Bantuan Darurat warga BD Dipo terus diusahakan untuk pengembangan diri dan nilai-nilai kemanusiaan.

Sudah waktunya memikirkan dan mencari solusi bersama agar perekonomian warga pinggiran terus berjalan dan memiliki ‘pasar’ sendiri melalui ajang pasar rakyat yang terbuka bagi banyak pengunjung dari masyarakat umum. Dalam sebuah pasar tentunya ada penjual, pembeli dan suasana yang nyaman bagi pengunjung. Kenyamanan yang diasosiasikan dengan suasana ‘warung tegal’ tersebut haruslah memberikan ruang bagi semua yang terlibat untuk menggali potensi seni, kreativitas, tempat belajar dan saling bercerita pengalaman hidup secara terbuka. Namun semuanya berpulang kembali kepada warga setempat yang selayaknya menjadi inisiator dan penggerak pasar rakyat tersebut.

SIAPKAH KITA UNTUK SALING MENJUNJUNG DAN MEMBANTU MENGEMBANGKAN POTENSI WARGA BD DIPO UNTUK MENGUBAH KAMPUNG BD DIPO MENJADI “MALL” BUKIT DURI DIPO ???

Tim Kerja Pesta Rakyat Bukit Duri Dipo

Undangan Terbuka PASAR RAKYAT MERDEKA 2007

2007-08-17T09:01:00.000+07:00

Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-62, kami Warga Bukit Duri mengundang kawan-kawan semua untuk berkenan hadir dan berpartisipasi dalam serangkaian kegiatan yang terkemas dalam PASAR RAKYAT MERDEKA, dengan tema “Bersatu Mewujudkan Lingkungan Bersih dan Sehat”, dalam acara sebagai berikut:

Kamis, 16 Agustus 2007
09.00 - 12.00
Pembukaan dan Diskusi Warga “Sampah: Kerugian dan Manfaatnya”
09.00 - selesai (sepanjang hari)
P A S A R R A K Y A T
19.30 – selesai
Tasyakuran

Jumat, 17 Agustus 2007
09.00 – selesai (sepanjang hari)
Aneka Perlombaan
P A S A R R A K Y A T

Sabtu, 18 Agustus 2007
09.00 - selesai (sepanjang hari)
P A S A R R A K Y A T

19.30 – selesai
“Malam Puncak Ekspresi Seni dan Budaya”

Acara berlangsung di sepanjang Pelataran Jalan Bukit Duri I RT. 06, 07, 08 / RW. 12 (belakang Dipo Kereta Api Bukit Duri)

Merdeka…. Merdekalah…. untuk kita Rakyat Merdeka…!!!!

Salam Kemerdekaan,

Panitia HUT RI ke-62
Warga Bukit Duri RT. 06, 07, 08 / RW. 12, Bukit Duri – Tebet, Jakarta Selatan

Informasi: Onok 081511180782 ; Indah 085694163524 ; Isnu Handono 0816 787 635

Pekikan Hak "Anak-anak Pinggiran"

2007-07-20T09:09:00.000+07:00

oleh : F. Budi Hardiman - pengajar Pasca Sarjana STF Driyarkara

Mereka ada diantara kita. Raut wajah mereka tampak di persimpangan, di pabrik, di dalam angkutan umum, di perkebunan, di dekat timbunan sampah. Kita melihat mereka, mengeluhkan keberadaan mereka, merasa kasihan, namun tak seorang pun mendengarkan mereka. Jumlah mereka banyak, dan bersamaan dengan laju pertambahan gedung, mal, ITC, real-estate, dst dalam metropolis Jakarta ini, jumlah mereka juga bertambah. Menjadi banyak berarti menjadi rutin juga, maka modus melihat seperti melihat lalat, yakni melihat serentak mengabaikan, yang mereka terima merupakan cermin bagaimana mereka ditempatkan dalam masyarakat. Mereka sadar itu, maka mereka menyebut diri "anak pinggiran". Sebagian adalah anak-anak jalanan, pengamen, joki three-in-one, pemulung cilik, pengasong dalam usia antara 5-17 tahun. Sebagian lain bekerja sebagai buruh pabrik. Di dalam perjuangan survival of the fittest di belantara ekonomi metropolis Jakarta, mereka adalah korban. Dan wajah korban itu makin jelas manakala placelessness mereka dipentaskan dalam kebijakan penggusuran, pembakaran dan penelantaran pemukiman-pemukiman mereka.

Eksistensi sosial mereka dijelaskan oleh Georg Simmel sebagai fenomena ruang; Mereka itu dekat dengan kita, namun kedekatan itu berarti juga suatu kejauhan, sebab keberlainan mereka berarti bahwa yang jauh itu dekat juga. Mereka tidak sungguh-sungguh diluar kita, seperti misalnya makhluk dari bintang Sirius, sebab mereka adalah salah satu dari kita, pemukim metropolis ini. Namun pertarungan a la Darwinisme ekonomis yang melanda metropolis ini membuat mereka tidak sungguh-sungguh di dalam kita. Para pemenang telah mengeksklusikan mereka dari kelompok. Pertama, mereka adalah anak-anak, dan anak-anak dipandang tidak berhak bersuara dalam masyarakat orang dewasa. Kedua, mereka melarat, dan yang melarat ini juga dianggap tidak memiliki andil dalam masyarakat. Posisi di luar sekaligus di dalam itulah yang secara spasial diungkapkan dalam istilah "pinggiran".

Cermin Krisis Solidaritas
Berada di pinggiran tidak hanya berarti berada dalam keterbatasan, seperti terungkap dalam kata 'miskin', melainkan juga berarti menjadi batas cakrawala masyarakat itu sendiri, sebab seperti dipikirkan dalam teori sistem Niklas Luhmann- yang berada di pinggiran itulah yang memungkinkan perbedaan antara masyarakat dan bukan-masyarakat. Eksistensi sosial mereka adalah identity maker sebuah masyarakat, seperti sebuah garis yang memberi bentuk, maka perlakuan atau pengabaian terhadap mereka merupakan cermin taraf keadaban masyarakat tempat mereka dipinggirkan. Kota-kota yang menyambut mereka sebagai bagian dari masyarakat telah berhasil pula mengatasi problem integrasi sosialnya, sebab anak-anak pinggiran adalah bagian naratif yang paling kelam dari identitas kota yang retak oleh pertarungan kepentinga. Ideologi-ideologi memakai kondisi mereka sebagai bahan demagogi. Pragmatisme pasar tak menghitung kegunaan mereka.Dapat dikatakan bahwa keterlantaran mereka adalah cermin krisis solidaritas dan sivilitas kota. Sebagaimana keretakan sebuah keluarga ditandai dengan keterlantaran anak-anaknya, sebuah manajemen kota yang gagal untuk memobilisasi sikap-sikap dan tindakan-tindakan beradab warganya tercermin juga dalam marginalisasi segmen yang paling lemah dan tak terlindung di dalam kota itu, yakni anak-anak miskin yang menjadi korban kekerasan kota dan keluarga mereka. Pasar, birokrasi dan budaya metropolis tanpa ampun telah melibas anak-anak ini dan merampas hak-hak mereka sebagai anak. Kilasan wajah cilik di jalan, di pabrik, di gundukan sampah itu enggan kita tatap karena tatapan kita akan segera berbalik menjadi gugatan atas sikap apatis kita, apatisme yang telah lama sekali dilegitimasikan lewat sebuah stigmatisasi atas mereka sebagai parasit-parasit kota. Jika yang terstigma ini 'korban', siapa atau apakah 'pelaku'nya ? Rentetan jawaban diberikan: negara, pasar, masyarakat, struktur, keluarga...ad infinitum sampai kita tak menemukan apa-apa dan siapa-siapa. Akan tetapi anak-anak yang dunia bermainnya telah terampas dan terdesak memikul tanggungjawab hidup itu tidak menyerah sebagai korban. Mereka bangkit menolong diri mereka sendiri. Ketika datang menengok Festival Budaya Anak Pinggiran Merdeka se-Jabodetabek 13-15 Juli 2007 yang lalu, orang akan terkesima. Anak-anak ini tidak memohon belas kasihan orang-orang dewasa. Anak-anak ini jauh dari kecengengan dan kemanjaan seperti yang lazim kita jumpai dalam keluarga-keluarga 'borjuis kota'. Mereka menuntut hak-hak mereka yang telah diabaikan tanpa malu oleh orang-orang dewasa. Mereka bernarasi tentang bagaimana mereka menolong diri untuk melawan keterbatasan mereka sendiri. Kepakan rajawali yang terluka memang tidak tinggi, namun tetap lebih gagah daripada kepakan ayam sehat, karena rajawali menurut kodratnya enggan melekat di atas tanah.

Segmen Lemah Ruang Publik
"Setiap anak," begitu kata Undang-undang Perlindungan Anak, 'berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi". Bunyi undang-undang yang dirancang orang dewasa itu menghibur mereka. Realisasi hak-hak yang tercantum didalamnya mereka tuntut. Suara kanak-kanak merka tak mampu menyembunyikan ketegasanh ati mereka. Satu hal mereka tahu: Mereka adalah korban, karena orang-orang dewasa yang ikut mengendalikan pasar, negara, masyarakat, struktur, keluarga...ad infinitum itu mengabaikan hak-hak mereka. Dan hak bukanlah suatu pemberian atau efek belas kasihan orang lain, melainkan sesuatu yang dapat dituntutkan kepada orang lain. Karena itu mereka tidak mengemis hak; mereka menuntut. Dan karena dalam setiap hak itu melekat kewajiban pihak yang dituntut, si penuntut, yakni anak-anak ini, berhak untuk mendapatkan respek dari orang lain dalam tuntutan mereka.Berbicara hak seperti dilakukan anak-anak pinggiran ini tak lain daripada suatu tuntutan untuk bernegosiasi tentang nasib mereka. Namun mereka tak punya wakil di parlemen, tak memiliki wadah ekspresi di ruang publik dan keluarga mereka yang hancur oleh cekikan ekonomi sudah lama tidak mau memahami mereka. Anak-anak pinggiran, seperti juga kaum minoritas, para penyandang cacat, kaum manula, dst...adalah segmen paling lemah dalam ruang publik negara hukum. Status kanak-kanak dan stigma kemiskinan yang menjadi emblem mereka menyulitkan mereka bernegosiasi dengan orang-orang dewasa di dalam pemerintahan yang terlalu digundahkan oleh masalah-masalah kekuasaan dan saku mereka sendiri.Jika politik tidak dimengerti secara Machiavellian sebagai manipulasi strategis, melainkan secara Aristotelian sebagai penggalangan civic friendship, apa yang dilakukan anak-anak pinggiran dihadapan patung proklamator RI itu adalah 'politik' dalam artinya yang otentik. Komunitas pemberdayaan sebagaimana dipraktikkan oleh Gerakan Ciliwung Merdeka binaan Sandyawan Sumardi itu merupakan salah satu cara bagaimana menggugah kesadaran civil society pada segmennya yang paling fundamental. Lebih dari 2000 anak dari 39 komunitas berhimpun mewakili ribuan lainnya yang terserak di jalan-jalan di berbagai kota besar yang menjadi korban gilasan pasar, birokrasi dan kekerasan orang-orang dewasa. Mereka tidak bungkam. Mereka memekikkan hak-hak mereka dan bernarasi tentang pengalaman-pengalaman negatif mereka lewat tuturan, lukisan, pertunjukan. Itu sudah cukup nyaring untuk ruang publik politis, seandainya negara hukum berfungsi baik.

MENGHARGAI PERJUANGAN ANAK PINGGIRAN

2007-07-18T22:20:00.000+07:00

oleh : I. Sandyawan Sumardi

Ekspresi Perjuangan Anak Pinggiran
Anak-anak pinggiran diperhatikan, dihargai, diberi wahana untuk berekspresi dalam Festival Budaya dan Temu Rasa Anak Pinggiran JABODETABEK (FBAP 2007) tanggal 13-15 Juli 2007 di Taman Tugu Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat. Karena anak-anak itu telah bekerja, mandiri, kreatif, punya sifat kepemimpinan, dan telah menjadi korban struktur sosial-politik yang tidak adil, hak-hak asasinya dicerabut, namun tak patah juga, bahkan terus berjuang dengan sikap solidaritas dan pembelaannya yang ikhlas untuk teman-teman senasib, keluarga atau lingkungannya. Dari satu sisi kisah hidup anak-anak pinggiran sebenarnya tak teramat istimewa. Kecuali bahwa anak-anak ini rasanya semakin dekat memburu sanubari kita. Namun justru melalui FBAP 2007 ini, anak-anak pinggiran sepertinya tengah menggali tanpa ampun dunia batin dan jati diri kemanusiaan mereka sendiri. Dalam tuturan yang sederhana mereka melalui “Ekspresi Perjuangan Anak Pinggiran Melawan Keterbatasan”, kita jumpai problem manusia individualis, anak-anak kaum urban korban-korban kapitalisme dan paham modern tentang survival system. Dalam kisah ini cukup kuat direkam dan dilukiskan deformasi jiwa manusia kota, baik dalam psike individual, maupun dalam lembaga-lembaga keluarga, masyarakat, negara yang serba gundah dan terpecah. Anak-anak pinggiran adalah para pemberontak melawan deformasi jiwa yang membuat manusia mejadi hewan-hewan buas yang dilahirkan oleh sistem kebudayaan kota.
Dengan pertanyaan-pertanyaan berantai, kisah hidup anak pinggiran seakan mendakwa jiwa kita: siapa yang ternyata cukup mampu menjaga harga diri tak tunduk mengaduh runtuh? Siapa yang menjawab secara benar terhadap tuntutan-tuntutan saat nyata dan mendesak? Siapa berhasil menjaga keutuhan jiwa dalam kemelut peristiwa-peristiwa tragis? Dalam manusia-manusia macam manakah ternyata masih bertahan substansi manusia sejati? Dan manusia mana yang ternyata tidak hancur dan tetap tahan uji moralitas kemanusiaannya?
Anak-anak pinggiran dan teman-teman senasib seperjuangannya adalah bunga-bunga liar, serpihan-serpihan kusam kusuma bangsa yang tumbuh di dataran keras kehidupan urban. Tak pelak, kumpulan kisah-kisah perjuangan hidup mereka merupakan tradisi kecil, yang hampir dapat dikatakan sebagai hidden transcript (catatan terselubung). Demikian kalau sampai mereka mengekpresikan pengalaman yang tak terkatakan ini, pada dasarnya mereka tengah menggambarkan dan terkadang sekaligus melambangkan kritik-kritik halus dan nyaris tersembunyi mengenai kekuasaan, yang hanya dilontarkan atau diterjemahkan secara diam-diam ke dalam perbuatan, atau dalam alam pribadi. Kaum yang terlindas oleh kekuasaan (baca: para penentang kekuasaan) ini, cenderung menciptakan dengan sendirinya suatu wacana samar yang lokasinya, baik secara ideologis maupun geografis, jauh dari arena percaturan politik utama, dari jangkauan atau pengawasan yang berkuasa.

Mungkin ekspresi hidup mereka sehari-hari mereka adalah catatan-catatan kecil. Catatan kecil tak beraturan yang memang merupakan sebuah “nyanyi sunyi” tradisi kecil anak-anak pinggiran yang mencoba untuk bertahan, melawan dan sesekali mendobrak hubungan-hubungan subordinasi yang mengungkungnya. Perjuangan mereka adalah perjuangan manusia yang menciptakan ruang gerak sosial, merakit ideologi-ideologi alternatif, mengembangkan suatu sub-budaya ketidaksepakatan, menggalang solidaritas teman senasib-seperjuangan, dan mengasah teknik serta bentuk-bentuk perlawanan tidak langsung. Seluruh ekspresi perjuangan anak pinggiran dalam FBAP Jabodetabek 2007 ini pada dasarnya merupakan kesaksian tentang anak-anak rakyat kaum miskin urban, yang bertempur dalam iman manusia lemah tetapi jaya, yang tak pernah patah dan hancur nilai kemanusiaannya di tengah amukan massa zaman kejam serta penderitaan yang tak pernah usai, bagai badai salju di tundra-tundra Siberia. Terlampau pagi menyebut mereka pemberontak, terlalu dini usia mereka untuk mendobrak. Namun toh justru dalam situasi batas daya kemampuannya, dalam perjuangan mereka yang suntuk, bahkan di ujung ajalnya, mereka merasa perlu menggoreskan pesan, kendati dengan keringat, debu dan darah.. Segalanya telah dihimpun dan dipertaruhkan, segalanya telah dicurahkan dan diikhlaskan. Memang mereka seperti kalah, meradang, luka bahkan mati, namun kini mereka tidak lagi membisu. Mereka telah berteriak sunyi, tentang kemerdekaan yang demikian mereka rindu-rindukan. Dengan itu pula kasus mereka menjadi kasus kepahlawanan modern, justru dalam keterbatasannya menghadapi nasib itu. Keterbatasan di dalam titik tawakal. Sebab hidup kita, ternyata terbuat dari kematian orang-orang lain yang tidak membisu. Namun adakah pengalaman mereka dapat jadi jarum-jarum kecil penunjuk kemana arah pembangunan bangsa ini tengah digelandang-paksakan oleh para pemegang tampuk kekuasaan?

Cermin Retak Paradoks Zaman
Kisah Anak Pinggiran adalah sebuah cermin retak tentang sebuah paradoks zaman: di satu pihak ada kesewenang-wenangan yang brutal, kejam dan telanjang tanpa malu, di lain pihak kita masih dapat mendengar kesaksian-kesaksian otentik, betapa relatif dan fananya segala ideologi di hadapan inti dan esensi proses sejarah yang mengatasi kekerasan sebuah sistem politik. Inilah momentum untuk belajar, memperluas cakrawala pergulatan batin manusia, serta memperdalam pemaknaan sejarah manusia. Sejarah yang bukan sejarah institusional, yang de facto lebih ditentukan oleh kaum pemenang; kaum yang biasanya cenderung didukung atau mendukung ideologi, kebijakan atau pemerintahan resmi. Sejarah dalam Kisah Anak Pinggiran ini senantiasa mengisyaratkan sebuah perspektif yang berikhtiar untuk melakukan pelacakan kembali peristiwa-peristiwa “tradisi kecil” pada dataran hidup massa kebanyakan; yang membuat kita tidak mudah merayakan apa yang sering kita sebut peradaban sebagai lompatan-lompatan linear yang penuh keniscayaan, serba mutlak, tak bisa dipertanyakan lagi. Justru karena yang berada di atas timbangan adalah individu-individu atau massa yang berada di pinggiran lingkaran kekuasaan. Dan setiap kali kita membongkar apa yang cenderung dikubur oleh sejarah institusional, kita pasti akan berjumpa dengan nokhtah-nokhtah pengalaman dari mereka yang sering dianggap sebagai “kaum yang kalah”. Inilah sejarah sungai-sungai proses kesadaran dan pengolahan puncak-puncak atau jurang-jurang eksistensi manusia, baik dalam kekelaman derita maupun dalam bunga-bunga liar mekar bahagia dalam genangan rawa-rawa kehidupan nyata.

Sikap manusia yang meskipun sadar bakal digempur terus menerus, namun toh tetap berlenggang juang terus teguh dalam pergulatannya, pada hakikatnya adalah sikap religius. Bukankah kita tetap menyaksikan Paris, Tarini, Wawan, Yadi, Dodi dan Siti tetap menerawang pada awan-awan harapan di gerbang kehidupan mereka? Mereka tetap melihat pijar cahaya akhir, yang walau pun teramat jauh, membuat jiwa mereka tetap bertekad untuk hidup terus, merebut kehidupan sejati. Dan harapan sejenis ini, yang terekam dari teriakan panjang yang berpendar-pendar jauh merasuki relung-relung sukma sesamanya, ternyata hanya dapat disendikan pada dasar kepercayaan, bahwa memang benar-benar ada suatu Kebenaran Terakhir, suatu Keadilan Terakhir. Sehingga seluruh perjuangan itu toh punya makna. Nilai korban demikian tinggi. Kehendak untuk terus bertahan hidup dan berharap, meski kegelapan di sekeliling seolah tak memberi nafas harapan, adalah esensi dari sikap religius sejati. Sebab yang dituju religiositas sejati bukan dunia kaum pemimpi, bukan fatamorgana kosong, dan bukan rasionalitas belaka, melainkan benar-benar realitas nyata.
Ekspresi perjuangan anak pinggiran adalah kisah kaum kecil. Kaum yang dengan keyakinan tipis, menyerukan protes untuk didengarkan oleh kaum dewasa dan berkuasa. Dan karena itu jeritan protesnya bagai hewan terluka, mengaum sampai di ujung kematian. Semangat mereka adalah semangat melawan stigma, nujum dan nasib, meskipun ternyata kalah. Mereka kalah, oleh apa yang oleh orang Yunani disebut dike, rancangan takdir. Memang orang kecil adalah orang, yang pada akhirnya, terlalu sering kalah. Adakah karena adagium hukum alam itu kini tengah berlaku kembali, sebagaimana pernah dibisikkan Jean Paul Sartre (1905-1980), eksistensialis Prancis itu: “When the rich wage war it is the poor who die” (Apabila yang kaya mengobarkan perang, maka yang bakal mati adalah kaum miskin.)?

Religiositas Anak-anak Pinggiran
Kisah Anak Pinggiran akan membuat kita terjaga, betapa sejarah dunia senantiasa digenangi oleh berbagai inti perkara-perkara kemanusiaan: masyarakat terdiri dari tuan-tuan dan budak-budak. Namun juga berbagai macam sistem ideologi praktis, seperti kapitalisme yang mereka alami ternyata bukan penyelesaian yang pantas dirayakan, sebab di situpun skandal kuno kembali terulang: tuan-tuan menginjak-injak budak-budak. Tidak hanya dalam negara, tapi juga nyaris dalam seluruh dimensi kehidupan, ada benang merah sikap dan struktur tuan-budak itu. Sejak lahir dari kandungan dalam lingkungan keluarga, mereka telah diajari untuk tunduk, taat buta tanpa tawar-menawar. Namun dalam kenyataannya, otoritas lingkungan mereka tak pernah membuat mereka dewasa. Yang diciptakan adalah suasana ketakutan. Ketakutan pada otoritas kekuasaan adalah ketakutan yang purba, rasa ngeri dari sebuah zaman “pra-budaya”. Bisa jadi akarnya berupa sebuah trauma yang tersembunyi jauh dalam kesadaran kolektif kita: masa penjajahan. Sejarah tuan dan hamba, yang selama berabad-abad berlangsung gaduh di negeri ini, seperti halnya dialami beberapa negeri lain di Asia Tenggara lainnya.
Penderitaan manusia adalah ombak yang tak bisa dielakkan dalam sejarah sebuah bangsa. Dan anak-anak pun akhirnya bakal mengerti: bahwa di atas sana ada mesin yang ingin membersihkan manusia dan jagad raya, menjadi “murni”. Bahwa yang mustahil telah dipaksakan, dan yang mustahil pun telah melahirkan yang buas, sewenang-wenang. Nampaknya persoalannya sederhana: bagaimana kekuasaan yang lahir dari uang dan bedil, bisa tunduk kepada sesuatu yang tak beruang dan berbedil. Tapi bukanlah yang demikian ini hanyalah sebuah masalah klasik? Klasik, tapi terus mengusik.
Demikianlah, dalam tataran religiositas, nampaklah seluruh hidup mereka dibayangi oleh rasa takut pada neraka, kepada hukuman Tuhan, yang tidak memungkinkan mereka menjadi manusia yang sadar yang bertanggungjawab atas sikap dan perilakunya sendiri. Oleh otoritas yang berkuasa, Tuhan telah dijadikan semacam tambal-sulam untuk menutup lubang-lubang kesulitan yang tak dapat dibereskan sendiri oleh manusia. Seakan Tuhan dijadikan tukang sulap pembuat mukjizat, untuk membereskan kerepotan-kerepotan yang dibuat oleh manusia sendiri. Namun justru dengan alam kesadaran yang teramat bersahaja, Paris, Tarini, Wawan, Yadi, Dodi dan Siti, tanpa sengaja telah mendobrak kungkungan ideologis semacam itu, justru dengan kesaksian-kesaksian hidup penuh perjuangan membangun survival system dalam komunitas-komunitas basis kehidupan mereka.
Situasi batas daya kemampuan hidup yang mereka hayati demikian intens, berupa kepungan noda stigma sosial-politis nan keji, tersingkir, “sendiri tanpa dunia”, “ditinggalkan bahasa”, hidup dalam kebisuan, dalam dunia tanpa nada, tanpa nasib, tanpa hubungan, tanpa hak untuk mencinta dan dicinta. Sebuah rangkaian bunga hitam serba “tanpa”. Namun justru di tengah genangan dunia penuh negasi inilah secara amat menakjubkan telah merasakan, mengalami perpaduan penuh gaib antara ruang-ruang dalam dan ruang-ruang luar di dalam rongga jiwa mereka. Dalam suntuk ketidakberdayaannya, mereka telah mengalami suatu kesadaran reflektif: rindu pulang kembali ke negeri asali mereka. Mereka toh tak sudi untuk terus menerus menjadi “orang luar” yang terbuang. Sebagai pejiarah yang menanggung dahaga hebat, mereka rindu untuk kembali menemukan oase perdamaian air kehidupan nan jernih. Damai, bukan berarti rujuk lepas dari egoisme, menghindari pertarungan survival of the fittest dalam dunia jalanan, dunia perkampungan kumuh mereka, tapi dalam makna metafisik individual, dalam makna tanggung jawab penuh sikap solidaritas antar sesama manusia. Dan lahirlah sebuah kesadaran baru, paling tidak sebuah dambaan: anak-anak manusia yang paling sekular liar sekAali pun, ternyata dapat dan mampu menghayati serta memberikan kesaksian tentang makna kehidupan religius yang amat mendalam.

Disarikan dari kata pengantar buku “Kisah Perjuangan Anak Pinggiran 1997”

"P E M I N G G I R A N A N A K"

2007-07-18T07:03:00.003+07:00

oleh : Hexa Rahmawati, Divisi Pendataan & Investigasi CILIWUNG MERDEKA

“Setiap anak berhak untuk dapat
hidup, tumbuh, berkembang, dan
berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan,
serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”
(Undang-undang RI tentang Perlindungan Anak)

Anak, sebagai bagian dari masyarakat, sering kali menjadi obyek dari orang-orang dewasa yang berada di sekelilingnya. Keberadaan anak juga hampir selalu dikaitkan dengan “status” dan “kebanggaan” orang tuanya sehingga mereka sulit untuk tumbuh menjadi diri sendiri karena adanya batasan-batasan dari orang-orang dewasa dengan alasan demi kebaikan anak itu sendiri. Ukuran baik dan buruknya perilaku atau keputusan mereka ditentukan oleh orang dewasa, yang merasa lebih berpengalaman dalam menjalani hidup. Sebagian dari orang dewasa cenderung beranggapan bahwa karena mereka anak-anak maka tidak atau belum berpengalaman sehingga kemungkinan untuk berbuat salah dan tidak rasional masih besar, mereka belum dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk atau mana yang benar dan mana yang salah. Bahkan tidak jarang pendapat mereka pun diabaikan. Kebebasan anak untuk berekspresi dan berkembang pun menjadi terpasung, padahal mereka bisa menjadi subjek yang luar biasa, terutama karena keluguannya, dalam mengapresiasi kondisi sosial di sekelilingnya jika diberi kesempatan.

Hal ini juga terjadi pada anak-anak pinggiran. Mereka adalah anak-anak yang tercerabut dari dunia kanak-kanaknya akibat berbagai persoalan, diantaranya ekonomi, politik, sosial, maupun budaya. Perlindungan yang seharusnya mereka dapatkan baik dari orang tua, masyarakat umum, maupun negara, atas hak-hak mereka sebagai anak, sulit diperoleh. Bahkan tidak sedikit dari anak-anak ini yang mengalami perlakuan salah (termasuk tindak kekerasan) justru dari orang-orang dewasa terdekatnya yang seharusnya bisa menjadi pelindung utama bagi mereka. Sayangnya sering kali perlakuan salah ini tidak diungkap ke publik karena dianggap aib keluarga, meskipun itu mencederai jiwa anak yang menjadi korban maupun saksi dari kekerasan tersebut. Pelakunya pun dihukum ringan, tidak sebanding dengan efek yang ditimbulkan bagi kelangsungan kehidupan sosial korban maupun saksi. Bukan tidak mungkin anak yang telah menjadi korban atau saksi dari tindak kekerasan itu kemudian melakukan hal yang sama kepada orang lain. Departemen Sosial memperkirakan pada tahun 2005 saja telah terjadi kekerasan pada anak di Indonesia setiap 1-2 menit.

Pada tahun 2002, DPR RI mengesahkan Undang-undang tentang Perlindungan Anak, dimana didalamnya menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Namun sampai saat ini undang-undang tersebut masih belum mampu menurunkan angka kekerasan terhadap anak. Catatan kekerasan terhadap anak dari Komisi Nasional Perlindungan Anak justru semakin meningkat dari tahun ke tahun. Dalam kurun waktu 6 bulan (Januari-Juni 2006) saja terdapat 415 kasus yang dilaporkan. Sedangkan kasus-kasus yang tak terungkap mungkin lebih banyak lagi.

Akibat kemiskinan yang semakin meluas di Indonesia, banyak anak-anak yang seharusnya bisa belajar dengan tenang, merasakan kehangatan keluarga, tinggal di rumah yang layak, punya kesempatan bermain, dan menikmati hari-harinya sebagai anak-anak terpaksa bekerja dan atau tinggal di jalanan. Jumlah anak jalanan di Jabodetabek saat ini, berdasarkan data Komisi Nasional Perlindungan Anak (2006), mencapai angka 75.000. Di jalan, rata-rata mereka memiliki pengalaman buruk dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Penanganan yang dilakukan pemerintah pun lebih sering bersifat sementara dan dengan tindak kekerasan yang menimbulkan trauma. Pemda dan Satpol PP di Jakarta menggunakan Perda 11 tahun 1988 sebagai tameng dalam melakukan ”penegakan ketertiban umum” tersebut. Anak jalanan sering dianggap sebagai masalah tanpa akar yang dapat dipotong begitu saja dengan menangkap dan mengasingkan, istilah pemda “pembinaan”, tanpa menyentuh sumber masalahnya.
Perlakuan para penegak hukum yang tidak konsisten dan diskriminatif terhadap anak yang bermasalah dengan hukum merupakan persoalan yang diduga masih terjadi hingga saat ini. Hal ini terutama dilakukan terhadap anak-anak pinggiran karena mereka tidak mengerti hukum, tidak ada orang tua atau orang dewasa lainnya yang mendampingi, dan tidak mempunyai akses pada penasihat hukum. Meskipun dalam Undang-undang tentang Perlindungan Anak pasal 16 ayat 3 telah disebutkan bahwa penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir. Kehidupan anak-anak pinggiran ini di lingkungan masyarakat juga tidak jauh dari berbagai ancaman, termasuk kekerasan. Anak-anak yang dieksploitasi, dipekerjakan dalam lingkungan yang buruk, dan berbagai bentuk diskriminasi masih sangat sering dijumpai terutama di kota-kota besar dan dalam keluarga-keluarga miskin.

“Laporan Situasi Anak Dunia” tahun 2006 yang disusun oleh UNICEF menyatakan bahwa sekitar 60% anak balita di Indonesia tidak memiliki akta kelahiran, setengah diantaranya bahkan kelahirannya tidak tercatat dimanapun. Anak-anak yang tak tercatat kelahirannya tidak muncul dalam statistik resmi dan tidak diakui sebagai anggota masyarakat. Sehingga mereka tidak mendapatkan perlindungan dari negara sesuai dengan hak-haknya. Sampai saat ini, 4 hal pokok dalam Konvensi Hak-hak Anak maupun Undang-undang tentang Perlindungan Anak masih belum sepenuhnya mendapat perhatian pemerintah. Pertama adalah hak untuk hidup, dimana setiap anak di dunia berhak untuk mendapatkan akses atas pelayanan kesehatan dan menikmati standar hidup yang layak, termasuk makanan yang cukup, air bersih, dan tempat tinggal. Anak juga berhak memperoleh nama dan kewarganegaraan. Kedua adalah hak untuk tumbuh dan berkembang. Setiap anak berhak memperoleh kesempatan untuk mengembangkan potensinya semaksimal mungkin. Berhak memperoleh pendidikan baik formal maupun informal secara memadai. Ketiga, hak untuk memperoleh perlindungan. Setiap anak berhak untuk dilindungi dari eksploitasi ekonomi dan seksual, kekerasan fisik atau mental, penangkapan atau penahanan yang sewenang-wenang, dan segala bentuk diskriminasi. Ini juga berlaku bagi anak yang tidak punya orangtua dan anak-anak yang berada di kamp pengungsian. Mereka berhak mendapat perlindungan. Keempat, hak untuk berpartisipasi. Setiap anak berhak untuk diberi kesempatan menyuarakan pandangan dan ide-idenya, terutama berbagai persoalan yang berkaitan dengan anak.

Pada tanggal 27 Januari 2006 Pemerintah Indonesia menandatangani piagam kerja sama lima tahun (2006-2010) dengan Badan PBB untuk anak, UNICEF. Kerjasama periode 2006-2010 ini meliputi tujuh program utama untuk meningkatkan martabat anak. Ketujuh program tersebut adalah kesehatan dan gizi, air dan sanitasi lingkungan, pendidikan, penanggulangan HIV/AIDS, perlindungan anak, komunikasi, dan monitoring dan evaluasi. UNICEF mengalokasikan bantuan sebesar 126,5 juta dollar AS (kurang lebih 1,2 triliun rupiah) bagi program-programnya di Indonesia. Tetapi hingga saat ini jumlah anak yang menderita busung lapar terus bertambah, sebagian dari mereka bahkan telah meninggal karena hanya mendapat perawatan seadanya, akibat kesulitan akses mendapat pelayanan kesehatan, dan kekurangan pangan meskipun pada tahun-tahun sebelumnya juga telah ada kerja sama serupa yang nilainya juga triliunan rupiah.

Di Indonesia, setiap menit 20 anak usia di bawah lima tahun meninggal. Dengan kata lain, 30.000 anak balita meninggal setiap hari dan 10,6 juta anak balita meninggal setiap tahun. Angka kematian anak balita mencapai 46 per 1000 kelahiran hidup pada kurun waktu 1998-2002 (Survei Demografi Kesehatan Indonesia 2002/2003). Data dari Departemen Kesehatan menyebutkan pada tahun 2004 masalah gizi masih terjadi di 77,3 persen kabupaten dan 56 persen kota di Indonesia. Data tersebut juga menyebutkan bahwa pada tahun 2003 sebanyak lima juta anak balita (27,5 persen) kurang gizi dimana 3,5 juta (19,2 persen) diantaranya berada pada tingkat gizi kurang dan 1,5 juta (8,3 persen) sisanya mengalami gizi buruk. Sementara menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), Indonesia tergolong sebagai negara dengan status kekurangan gizi yang tinggi pada tahun 2004 karena 5.119.935 balita dari 17.983.244 balita Indonesia (28,47 persen) termasuk kelompok gizi kurang dan gizi buruk. Kesehatan anak-anak semakin menurun, sedangkan biaya rumah sakit mahal. Mereka tidak bisa mendapat bantuan dari pemerintah karena terbentur administrasi, diantaranya tidak memiliki kartu identitas, baik si anak maupun orang tuanya.

Jumlah anak putus sekolah juga tidak berkurang, meskipun sejumlah sekolah membebaskan sumbangan pembangunan pendidikan (SPP) namun mereka masih dibebani oleh biaya ekstrakurikuler, seragam, dan perlengkapan sekolah lainnya. APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) tahun 2007 menyatakan, sektor pendidikan mendapatkan alokasi dana hanya sebesar 11,8 persen atau berkisar Rp. 90,10 triliun dari APBN Tahun 2007 yang senilai Rp. 763,6 triliun. Dari dana sebesar Rp 90,10 triliun ini, hanya sekitar 20% yang berhubungan langsung dengan pendidikan masyarakat, tidak termasuk pendidikan informal bagi anak-anak yang tidak memiliki akses pendidikan formal. Sedangkan 80% lainnya digunakan untuk gaji pegawai, perjalanan dinas, pembelian ATK dll. Sungguh ironis mengingat semakin rendahnya jumlah anak yang bisa mendapatkan pendidikan secara layak. Hal ini juga bertentangan dengan ketentuan Pasal 31 Ayat (4) UUD 1945 yang menyatakan bahwa negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Anak sepertinya dianggap sebagai warga negara nomor sekian, sehingga kepentingannya boleh diabaikan.

Angka perdagangan anak juga semakin mengkhawatirkan. Meskipun pada tahun 2004 di Vientiane, Laos, Kepala Pemerintahan dari 10 (sepuluh) negara ASEAN, termasuk Indonesia, telah menandatangani kesepakatan yang antara lain menyatakan tekad ASEAN untuk memerangi segala bentuk perdagangan dan eksploitasi seksual dan komersial terhadap perempuan dan anak. Adapun yang dimaksud dengan Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA) termasuk: prostitusi anak, pornografi anak, pelecehan seksual terhadap anak (paedofilia), dan perdagangan anak. Seksual komersial anak, terutama berlangsung melalui jalur-jalur dan di lingkungan pariwisata. Padahal bagi Indonesia, pariwisata merupakan sektor kegiatan berorientasi ekspor yang memberikan sumbangan devisa terbesar kedua setelah minyak dan gas (migas). Bahkan sampai saat ini promosi pariwisata gencar dilakukan baik oleh pemerintah maupun pihak swasta, namun mereka lupa untuk melakukan tindakan pencegahan terhadap kemungkinan semakin berkembangnya kegiatan prostitusi, pornografi, dan perdagangan manusia, termasuk menjadikan anak sebagai komoditi dalam kegiatan-kegiatan tersebut.

Pemetaan yang dilakukan UNICEF pada tahun 1998-1999 menunjukkan bahwa 30% dari pekerja seks komersial di Indonesia berumur kurang dari 18 tahun, bahkan ada yang baru berumur 10 tahun. Diperkirakan 40.000-70.000 anak Indonesia telah menjadi korban ESKA. Meskipun demikian angka ini diragukan karena diduga masih banyak yang tidak terdata, karena kegiatan ESKA sangat tertutup. Mayoritas mereka telah dipaksa bekerja dalam perdagangan seks oleh orang-orang dewasa disekitarnya, termasuk orang tuanya sendiri, dan telah terjadi peningkatan perdagangan anak baik di dalam negeri maupun ke luar negeri. ESKA berlangsung terutama di pusat-pusat prostitusi, tempat hiburan, karaoke, massage, mall dll. Mayoritas pelaku (user) adalah penduduk lokal sendiri atau pengunjung domestik.

Dari data-data di atas jelas terlihat masih rendahnya upaya-upaya perlindungan bagi anak yang dilakukan oleh pemerintah. Sementara masyarakat umum melihatnya sebagai fenomena kehidupan yang akan selalu hadir akibat dari persaingan hidup dan ketidakmampuan kepala keluarga dalam memberikan kesejahteraan bagi anggota keluarga, termasuk anak-anaknya. Dan yang lebih berbahaya adalah menganggap kejadian-kejadian tersebut sebagai sesuatu yang biasa, karena terlalu seringnya terjadi, terlihat, atau terdengar oleh kita. Pemenuhan hak-hak anak sebagaimana yang telah tertuang dalam berbagai kesepakatan internasional maupun peraturan perundang-undangan memang bukan perkara yang mudah dan sederhana. Namun bukan berarti hal tersebut tidak bisa dilakukan. Sebagian masyarakat (orang dewasa) hanya masih belum menyadari bahwa dikemudian hari anak-anak inilah yang akan menjadi orang dewasa dan menggantikan posisi mereka. Perlakuan yang diterima dimasa anak-anak secara signifikan akan berdampak pada diri anak-anak ketika mereka menjadi orang dewasa dalam menyikapi berbagai persoalan yang dihadapi, termasuk dalam hal memberikan perlindungan bagi anak-anak yang akan terlahir berikutnya. Dan kekhawatiran kita adalah bahwa kondisi ini akan menjadi mata rantai yang tak pernah putus, akan ada pengulangan kesalahan yang sama.

Rekomendasi
Berbagai kegiatan telah dilakukan oleh komunitas-komunitas anak pinggiran untuk mengangkat persoalan anak pinggiran ke dalam wacana yang lebih luas, namun belum banyak membuahkan hasil. Hal ini dikarenakan sedikitnya orang yang peduli terhadap kondisi anak-anak tersebut atau tidak tahu bagaimana caranya untuk membantu. Beberapa hal sederhana bisa dilakukan, sebagai permulaan, baik oleh perorangan maupun bersama-sama mengangkat kesejahteraan dan memenuhi hak-hak mereka sebagai anak. Misalnya menyediakan ruang dan kesempatan bagi anak-anak pinggiran untuk mengekspresikan apresiasi mereka terhadap lingkungan sekitarnya. Tidak menjadikan mereka takut, dengan tidak menghakimi atau memberi stigma buruk pada mereka, untuk melakukan sesuatu yang sebetulnya tidak merugikan orang lain, bahkan mungkin itu bentuk kepedulian mereka terhadap sesama. Pemerintah dan masyarakat juga dapat meningkatkan perannya lebih jauh dengan melakukan beberapa hal, diantaranya:
1. Memberikan pemahaman pada anak-anak mengenai hak-hak mereka.
2. Meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat akan hak-hak anak; bisa dilakukan melalui berbagai
media.
3. Meningkatkan pemahaman penegak hukum mengenai hak-hak anak.
4. Meningkatkan profesionalisme penegak hukum dalam melindungi dan melayani hak-hak anak.
5. Meningkatkan peran lembaga-lembaga negara dan lembaga-lembaga kemasyarakatan yang ada dalam
menegakkan hak-hak anak dan memberi perlindungan yang maksimal.

Suara dari Sanggar Rumah KITA

2007-07-18T07:03:00.002+07:00

oleh : Eny Setyaningsih, Gerbong Rakyat - Sanggar Rumah KITA

Salam solidaritas !

Adalah sebuah kehormatan bagi kami, Gerbong Rakyat dan Rumah KITA, mewakili komunitas anak pinggiran dalam pembukaan Festival Budaya Anak Pinggiran; Ekspresi Anak Pinggiran, Perjuangan Melawan Keterbatasan. Terima kasih dan penghargaan yang tulus kami sampaikan kepada Sanggar Ciliwung yang telah memberanikan diri untuk mengumpulkan kembali komunitas-komunitas anak pinggiran yang terserak dalam kerja-kerjanya masing-masing di wilayah Jabodetabek. Salam hangat dan jabat erat kami sampaikan untuk kawan-kawan komunitas anak pinggiran yang hadir dan berperan serta dalam festival ini.Anak Pinggiran dan keterbatasan adalah dua hal yang menyatu seperti sol dan sepatu. Anak-anak pinggiran yang berwajah anak jalanan, anak miskin perkotaan, anak miskin pedesaan, anak yang dipekerjakan, anak korban eksploitasi seksual, anak yang diperdagangkan, anak korban konflik, dan anak-anak dengan kemampuan berbeda secara nyata ada dan tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Tetapi kehadirannya selalu disangkal, dianggap sampah, dan yang lebih parah dicap sebagai penyakit sosial yang harus dimusnahkan. Penyangkalan ini mewujud pada berbagai usaha untuk mengusir, menggusur, dan membatasi akses mereka atas penghidupan layak, pendidikan, kesehatan, rasa aman, kebebasan berpendapat dan berkumpul. Hal-hal yang seharusnya didapatkan oleh setiap anak di belahan bumi manapun karena itu adalah hak yang melekat.Mereka tidak meminta dilahirkan demikian. Mereka lahir dari rahim kemiskinan. Mereka adalah ampas pembangunan-isme yang telah membius Indonesia dan banyak negara dunia ketiga selama berpuluh tahun. Tetapi selalu saja anak-anak pinggiran dipersalahkan, dianggap malas, nakal, dan mengganggu ketertiban. Tidak ada usaha tulus untuk merangkul mereka keluar dari keterbatasan. Yang ada hanya proyek-proyek yang dikerjakan setengah hati. Keterbatasan dan keterpinggiran bukanlah takdir dan nasib yang datang begitu saja. Keterbatasan dan keterpinggiran adalah akibat budaya global dan struktur pembangunan yang tidak adil dan memiskinkan. Keterbatasan dan keterpinggiran hanya bisa diselesaikan dengan merombak cara pandang dan struktur yang lebih adil untuk semua orang.

Saat ini, kita tidak bisa berharap keadilan tersaji seketika di depan mata. Hak harus dituntut, kesempatan harus direbut, bukan dengan kekerasan tapi dengan cara yang bermartabat. Festival Budaya Anak Pinggiran menjadi pembuktian bahwa anak-anak pinggiran adalah manusia-manusia cerdas, kreatif, dan penuh potensi yang siap memimpin Indonesia menjadi bangsa merdeka dan bermartabat. Festival ini bukan perayaan hura-hura tanpa makna tetapi menjadi langkah awal bagi komunitas anak pinggiran untuk bergandeng tangan dan merapatkan barisan merebut hak yang telah sekian lama terenggut.

Mari kita eratkan buhul solidaritas yang kembali terjalin, dan JAYALAH ANAK PINGGIRAN INDONESIA!

Yang Kecil, Yang Berbahagia

2007-07-18T07:03:00.001+07:00

oleh : B. Stephanie Iriana Pasaribu

Ketika pertama berjumpa dengan anak-anak pinggiran di bantaran kali Sungai Ciliwung, saya membawa ‘label’ bahwa mereka adalah anak-anak yang kurang bahagia: bahwa mereka pasti merasa ‘dunia’ mereka terkoyak-koyak tanpa harapan, bahwa mereka pasti merasa hidupnya tidak bermakna, dan memiliki perasaan kosong yang mendalam dalam dirinya. Namun, anak-anak yang saya temui itu ternyata jauh berbeda dari gambaran tersebut, mereka tidak mengekspresikan perasaan-perasaan itu. Sebaliknya, mereka sangat bahagia, bersemangat untuk belajar hal-hal baru, dan menikmati setiap apa yang mereka miliki sepenuh hati. ‘Temuan’ pertama saya tentang mereka kemudian membuka horizon yang baru dan menantang saya untuk tidak begitu saja percaya akan stigma-stigma negatif tentang mereka.

Dengan berinteraksi bersama mereka, saya belajar tentang kompleksitas menjadi seorang anak: bahwa menjadi anak tidaklah mudah. Mereka tidak secara otomatis bebas dari tanggungjawab-tanggungjawab yang besar (tanggungjawab atas diri orang lain), mereka tidak melulu mengisi waktu mereka dengan bermain dan belajar, yang secara umum dipandang sebagai aktivitas utama anak-anak. Namun kenyataannya, seringkali mereka harus memainkan peran sebagai orang dewasa yang seharusnya mampu mengatur dirinya sendiri, yang mampu mengambil keputusan dengan cepat dan tepat, atau pun yang mampu mengetahui dan mengekspresikan apa yang mereka inginkan dan rasakan dengan jelas.

Anak-anak pinggiran, menurut saya adalah anak-anak yang istimewa. Meskipun mereka ‘terperangkap’ dalam situasi yang penuh beban dan keterbatasan namun respon mereka tidaklah kekanak-kanakan, dan itu sangat mengagumkan. Dengan segala karakteristik mereka yang mempesona dan juga melelahkan, mereka menunjukkan resiliency yang luar biasa: kemenangan atas segala kemalangan.

Hidup dalam situasi yang penuh dengan keterbatasan, namun disertai sikap yang penuh harapan dan rasa syukur adalah hal utama yang saya pelajari dari anak-anak pinggiran. Kemampuan mereka untuk menemukan kesempatan dari sesuatu yang tampaknya mustahil, untuk menikmati apa yang ada dengan hati yang riang, senantiasa melahirkan suatu harapan.

Festival Budaya dan Temu Rasa Anak Pinggiran ini adalah pesta untuk mereka. Pesta besar untuk merayakan kemerdekaan dan keberanian mereka menempuh hidup yang penuh himpitan dan ketidakpastian, namun tetap dijalani dengan penuh harapan dan rasa syukur. Dengan segala kemampuan itu, pantaslah jika kita mengatakan: yang kecil, yang berbahagia!

Selamat berpesta teman-teman, selamat berpesta! You really deserve it!